Warga Sipil Papua Menjadi Sasaran Operasi Militer

WARGA SIPIL PAPUA MENJADI SASARAN OPERASI MILITER, PRESIDEN JOKOWI HENTIKAN PERANG!
(*Oleh: Selpius Bobbi
JAYAPURA-SUARA FAJAR TIMUR.COM. Pengertian operasi militer menurut Wikipedia ialah sebuah aksi perencanaan dan pengaturan angkatan militer. Operasi militer sering melibatkan operasi udara, operasi darat, dan operasi laut; biasa untuk tujuan keamanan. Operasi militer merupakan konsep dan penerapan ilmu militer yang melibatkan operasi untuk merencanakan manuver pasukan yang diproyeksikan sesuai ketentuan, layanan, pelatihan, dan fungsi administrasi. Staf operasi memainkan peran utama dalam proyeksi kekuatan militer dengan spektrum konflik di Darat, di Udara, atau di Laut. Operasi militer terkoordinasi adalah tindakan militer suatu negara dalam menanggapi situasi yang berkembang, sebagai rencana militer. Operasi militer sering dikenal sebagai tujuan operasional. Kerangka kerja untuk operasi diatur sesuai matra di angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata yang menyiapkan dan melakukan operasi pada berbagai tingkatan perang. Secara umum ada korelasi antara ukuran unit, wilayah operasi, dan ruang lingkup misi, meskipun tidak mutlak, (Sumber: Wikipedia.org).
Dalam konteks Papua, Operasi Militer Indonesia di Tanah Papua bukan baru terjadi. Sejak awal 1962 Negara Indonesia melancarkan serangan terhadap Belanda dalam upaya perebutan Irian Barat. Invasi militer berhenti sejak penanda-datangan perjanjian New York 15 Agustus 1962. Setelah 1 Mei 1963 Papua ditetapkan Status DAERAH OPERASI MILITER (DOM). Aneka Operasi Militer Indonesia dengan berbagai sandi operasi digelar di Tanah Papua.
Operasi Militer Indonesia dengan sandi operasi Nemangkawi dan Komando PAM Rawan yang sedang berlangsung di Tanah Papua, khususnya di Pegunungan Tengah Papua adalah Operasi Militer Gabungan. Dalam operasi ini, semua unsur baik dalam tubuh POLRI dan TNI dilibatkan, didukung penuh oleh alat kelengkapan lainnya yaitu BIN, BAIS, BAKIN, intansi terkait dan organisasi masyarakat pro merah putih.
Konsentrasi militer Indonesia di Tanah Papua, khususnya di Pegunungan Tengah Papua mempunyai target yang hendak dicapai oleh NKRI. Ada target utama dan turunan. Target utamanya adalah merelokasi warga setempat untuk kepentingan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), dalam hal ini sumber daya mineral (tambang Emas dan Intan serta kandungan mineral lain terbesar di dunia). Target utama lainnya adalah menumpas Gerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Selain itu adalah mengintimidasi, memarginalisasi, mendiskriminasi, meminoritasi dan membantai orang asli Papua. Semuanya ini bermuara pada target paling utama yaitu memusnahkan etnis Papua dari tanah leluhurnya.
Menurut Kepala Penerangan Divhumas Mabes Polri mengatakan bahwa Operasi Nemangkawi dibentuk dengan pertimbangan adanya gangguan kamtibmas yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang telah mengganggu kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Papua, (Sumber: antaranews.com). Pernyataan Divhumas Polri ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Justru pemberlakuan Operasi Militer Nemangkawi dan Komando PAM Rawan melahirkan kekerasan di atas kekerasan dan korban di atas korban yang mengakibatkan penderitaan bagi warga sipil setempat.
Operasi Nemangkawi dan Komando PAM Rawan adalah operasi kontra-pemberontakan yang diluncurkan pada akhir tahun 2018 hingga kini untuk melawan gerakan TPNPB. Selama periode tersebut, di Papua khususnya di Pegunungan Tengah dinyatakan sebagai “Daerah Operasi Militer” (DOM), di mana semua unsur Angkatan Bersenjata Indonesia digerakkan untuk menghadapi TPNPB. Dalam operasi militer itu melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam skala besar dan sistematis terhadap pejuang Papua Merdeka (TPNPB) maupun rakyat sipil Papua. Operasi ini ditandai sebagai perang paling kotor di Indonesia yang melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perampasan hasil kebun/ternak dan penghilangan paksa, dan pembakaran rumah warga kampung serta pengungsian besar-besaran, khususnya di Kabupaten Nduga, Banti di Timika, Puncak Ilaga, Pegunungan Bintang dan Kabupaten Intan Jaya.
Berikut ini, 15 korban masyarakat sipil akibat Operasi Militer di Intan Jaya, antara lain:
1. Janius Bagau
2. Justinus Bagau
3. Soni Bagau
4. Boni Bagau
5. Pdt Yeremias Zanambani
6. Pewarta Rufinus Tigau
7. Agustinus Duwitau Bu
8. Luhter Zanambani
9. Apinus Zanambani
10. David Bagau.
11. Lukas Nayagau
12. Junus Sani
13. Ibu Dani
14. Donatus Mirip (telinga tuli)
15. Melianus Nayagau (17 tahun).
Korban atas nama: Junus Sani, Boni Bagau, dan Lukas Nayagau ditembak mati oleh TPN-OPM dengan alasan menjadi mata-mata TNI-POLRI. Sementara Peria Mirip yang ditembak mati oleh TNI adalah anggota TPNPB. Sedangkan 12 orang lainnya yang ditembak mati oleh TNI-POLRI di Intan Jaya adalah warga sipil murni.
Rakyat sipil setempat mengalami dampak yang paling parah. Dengan adanya kampanye dari berbagai pihak, situasi di ibu kota Kabupaten Intan Jaya – di Sugapa, TNI POLRI sedang menormalisasi aktivitas warga. TNI POLRI menyelenggarakan beberapa jenis pertandingan, seperti Volly dan pertandingan sepak bola. Bagi Tim yang memenangkan pertandingan Volly atau Sepak Bola diberikan hadiah sekitar 1 juta rupiah oleh TNI-POLRI. Tujuan penyelenggaraan pertandingan ini adalah mengelabui publik seolah-olah situasi di Intan Jaya sudah kembali kondusif. Padahal distrik-distrik lain di Intan Jaya sudah diduduki TNI POLRI. Sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas, karena di hutan hutan, di kebun dan di kali sudah dikuasai oleh TNI POLRI. Di bukit-bukit ketinggian yang dianggap strategis, TNI POLRI sudah mendirikan Pos Pos dilengkapi dengan senjata canggih sniper. Masyarakat juga tidak bisa datang belanja di ibu Kota Kabupaten di Sugapa, karena setiap laki-laki dicurigai terlibat dalam kombatan TPNPB.
Operasi Militer Nemangkawi dan Komando PAM Rawan tidak bisa dibenarkan. Operasi militer ini bukan bertujuan “shock theraphy” bagi TPNPB, tetapi operasi militer ini justru diarahkan kepada warga sipil. Puluhan warga sipil yang ditembak mati di Intan Jaya adalah bukti bahwa operasi militer itu sudah salah sasaran. Langkah operasi militer yang diambil oleh presiden Jokowi sangat tidak tepat dan melanggar standar hukum humaniter. Operasi militer Indonesia yang memiliki kekuatan persenjataan paling lengkap dan canggih untuk menghadapi TPNPB yang berkekuatan senjata seadanya adalah melanggar hukum humaniter. Negara berperang melawan kombatan TPNPB dari kekuatan persenjataan dan personil tidak sebanding dengan kekuatan perlengkapan perang yang dimiliki Negara Indonesia. Dunia sedang memantau langkah keliru dan fatal yang sedang ditempuh oleh Negara Indonesia dalam menghadapi kombatan TPNPB yang memiliki persenjataan seadanya.
Presiden Jokowi dan DPR/MPR RI serta jajaran pertahanan dan keamanan Indonesia berpikir bahwa Operasi Militer di Papua adalah langkah yang tepat untuk memberantas TPNPB. Padahal TNI POLRI sudah 58 tahun lebih tidak berhasil melumpuhkan TPNPB. Dari 13 orang Papua yang ditembak mati oleh TNI POLRI di Intan Jaya, yang teridentifikasi kombatan TPNPB adalah Peria Mirip. Sedangkan 12 orang lainnya adalah warga sipil murni. Ini sudah terbukti bahwa Operasi Militer di Intan Jaya bukan membasmi TPNPB, tetapi membasmi warga sipil. TPNPB juga telah menembak mati 3 warga sipil yang dicurigai mata mata dari TNI POLRI dan melukai seorang non Papua di Intan Jaya.
TPNPB sudah terbukti bertahan di hutan rimba Papua selama 58 tahun lebih untuk mempertahankan Tanah Airnya dan berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Papua yang pernah dianeksasi ke dalam NKRI secara sepihak atas bantuan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1960-an. Maka itu, sampai kapan pun sayap militer TPNPB, sayap sipil dalam kota dan sayap diplomat di luar negeri, serta sayap simpatisan Internasional akan terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua. Camkanlah bahwa masalah Papua bukan sebatas gangguan keamanan dan ketertiban oleh TPN-OPM, tetapi masalah Papua itu sangat kompleks, lebih khusus masalah distorsi sejarah bangsa Papua.
Operasi Militer bukanlah opsi yang tepat untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan di Tanah Papua. Opsi ini hanyalah melahirkan kekerasan di atas kekerasan, dan mengakibatkan korban di atas korban di kedua belah pihak (TNI POLRI vs TPNPB), terutama warga sipil. Maka itu, presiden Jokowi segera HENTIKAN OPERASI MILITER, kemudian MENARIK PASUKAN NON ORGANIK dari Tanah Papua, dan selanjutnya menempuh langkah yang paling efektif, terhormat dan bermartabat yaitu menggelar PERUNDINGAN antara dua bangsa (Indonesia dan Papua) yang setara  difasilitasi pihak ketiga yang netral.
 

Penulis adalah Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua – JDRP2 dan Ketua Umum FRONT PEPERA PB
Editor: Antonius Tebai

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.