oleh: V. Berto Namsa OFM
Alumnus STFT Fajar Timur
Dapat dimengerti bahwa para politisi memiliki hasrat yang kuat untuk mendapatkan jabatan public atau untuk mendapat kehormatan dalam berbagai bidang. Namun di sini yang menjadi persoalannya adalah jika hasrat untuk menguasai itu memberi dampak kerugian dalam kepentingan Bersama. Kalau dimengerti secara cermat nafsu atau hasrat untuk berkuasa tidaklah salah. Hal tersebut adalah sesuatu yang baik dan mungkin perlu untuk mencapai suatu kesuksesan.
Nafsu untuk menguasai merupakan kekuatan yang merangsang di balik apa yang ingin dilakukan. Orang tanpa nafsu mungkin akan menjadi orang yang aman-aman saja karena pada dasarnya ia tidak mau membayar harga untuk apapun. Dengan nafsu untuk menguasai, karier yang lebih bergensi dapat dicapai. Namun yang lebih terpenting adalah bahwa nafsu untuk menguasai itu harus dinyatakan untuk kehidupan yang Makmur, hal itu disertai dengan dengan keinginan yang tulus untuk melayani masyarakat pada umumnya. Dan kenyataan itu tidak akan menjadi sia-sia, jika menghormati autoran main yang dituntut oleh hukum dan moral.
Yesus pernah menanggapi persoalan tersebut : “pergilah dan jadikan semua bangsa murid-Ku” (Mat 28:19). Pernyataan Yesus berlebihan dan penuh dengan nafsu untuk menguasai, namun di sisi lain mengandung nilai yang sangat luhur dan suci, karena bertujuan untuk menyelamatkan manusia dan membawa terang kepada semua bangsa. Tetapi dengan sikap Yesus yang penuh nafsu untuk menguasai, Yesus ingin mempersatukan semua orang dalam nama Allah.
Dengan merujuk pada dua pendapat sebelumnya dan juga sikap Yesus ini, kita berharap agar para politikus harus dilandasi oleh tujuan suci yang memiliki dimensi agresif dan kondisif, artinya menciptakan kebaikan Bersama. Politikus katolik harus herus mampu menampilkan sebagai terang bagi semua orang. Dia harus menciptakan kebaikan yang nyata bagi semua orang tanpa memandang status ataupun gender.
Gereja Katolik memang tidak pernah secara nyata mendukung politikus yang mempunyai nafsu yang ingin menguasai. Tetapi paling tidak, mendorong umat Allah agar menyadari panggilannya yang khas dalam negara yaitu kewajiban mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum (bdk. GS. 75). Karena pada dasarnya Gereja pada dasarnya mendukung jalan politik yang dipilih orang Katolik, asalkan itu demi menciptakan kebaikan Bersama.
Jika meskipun nafsu untuk menguasai, politikus Katolik harus selalu sadar bahwa panggilan mereka adalah mendapatkan akses ke kekuasaan untuk melayani semua orang. Jalan politik dipilih untuk mengubah realitas dan menyesuaikan denga napa yang mereka anggap terbaik, baik dengan yang memerintah, membuat aturan (undang-undang), atau setidaknya mempengaruhi pengambilan keputusan serta mempubuat keputusan yang pro semua orang.
Singkat kata, nafsu untuk menguasai itu sah, asalkan penerapannya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan Bersama, membentuk setiap karakter, menjamin dialog public, memberi ruang dan akses bagi kebebasan berpendapat di muka umum, dan bahkan memperjuangakan kepentingan bersama.