Pilatus Di Roma, Jokowi Di Papua

 
Oleh: Maiton Gurik
Gubernur Pontius Pilatus menilai Yesus tidak bersalah, para imam justru dituduh Yesus sebagai makar dan pengacau pemerintahan Romawi. Jokowi berjanji ketemu dialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua Barat. Para Jendral, BIN, BAIS dan Menteri menilai kelompok OPM sebagai Makar, Separatis, Teroris dan pengacau negara. Pontius Pilatus tidak ingin Yesus disalibkan namun dengan desakan para massa yang diasut oleh para Imam agar Yesus segera berikan hukuman mati. Jokowi punya niat yang baik untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua, namun ditengah jalan para pemisik dengan picik, menempuh dengan cara operasi militer secara masif dan aktif.
Pilatus dengan paksa membebaskan Barabas yang merupakan penjahat dan pembunuh dari penjara. Pemerintahan Jokowi dan rezimnya membiarkan para pembunuh rakyat Papua dengan bebas tanpa memberikan sanksi yang tegas dan justru negara memberikan pangkat yang berbintang kepada pelaku kejahatan kemanusiaan. Setelah Pilatus bebaskan Barabas dan berikan surat hukuman mati terhadap Yesus, Pilatus mencuci tangan didepan orang banyak sebagai bukti tidak bersalah atas kematian Yesus. Jokowi dan kabinetnya tanpa merasa bersalah, mencuci tangan untuk menutupi kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Papua dengan cara membangun jalan tol, perbanyak pemekaran dan melanjutkan Otsus berjilib-jilid yang merupakan bukan akar masalah Papua Barat.
Jadi, praktek kejahatan, picik dan licik yang dilakukan Jokowi dan kabinetnya terhadap rakyat Papua, mengulangi apa yang dilakukan Pontius Pilatus dan para imam terhadap Yesus di Roma. Artinya, Pilatus lebih takut dan percaya kepada masa (orang banyak) ketimbang aturan (hukum) yang berlaku di pemerintahan Romawi, pun Jokowi lebih percaya dan takut kepada BIN, BAIS dan para Jendral ketimbang aturan (hukum) yang berlaku di Indonesia. Namun, dengan berjalan nya waktu para Imam dan sebagian orang Yahudi mengakui keberadaan Yesus sebagai mesias dan anak Allah yang datang menyelamatkan bagi umat manusia yang tertindas dan teraniaya. Suatu saat, Indonesia akan mengakui keberadaan rakyat Papua sebagai manusia merdeka yang punya hak yang sama untuk hidup dan berdaulat dibawah pemerintahan Papua Barat di hadapan dunia Internasional. Semoga!
 
)* Penulis Adalah CEO dan Founder, Lembaga Riset Ekonomi Politik (Lempar) Papua. Jayapura, 22 Januari 2022.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.