Pernyataan Sikap Aksi Virtual Online Penolakan Pemekaran Papua Tengah Oleh Mahasiswa Mimika

JAYAPURA-SUARA FAJAR TIMUR.COM. Selasa 02 Februari 2021
Pernyataan Sikap Aksi Virtual On-line
Penolakan Pemekaran Papua Tengah dari Dalam Negeri Maupun Luar Negeri.
Oleh Pelajar dan Mahasiswa Mimika
Mahasiswa Mimika Seluruh Indonesia dan Luar Negeri Menolak Pemberlakuan Pemekaran Propinsi Papua tengah yang didorong Oleh Pemerintah Pusat dan Kaum Elit Papua secara sepihak .
Dirilis, Dari Zoom daring Mahasiswa Asal Kabupaten Mimika dari Propinsi Papua Indonesia, Australia dan Selandia Baru, Pada Hari Selasa tgl 02/2/2021, yang dihadiri 200san Mahasiswa dan Pelajar, Dalam Aksi Zoom Daring secara serentak yang dipandu oleh Moderator Elisabert Kemong dari Kota studi Jakarta dan Rudy Omaleng dari Kota studi Australia, Memimpin Jalannya Meeting tersebut dalam 2 Jam secara langsung dan Serentak. Mengawali Aksi Online serentak tersebut Elisabert Kemong selaku Moderatar 1 dan Rudy Omaleng selaku Moderator Menyampaikan secara serentak sebagai Dasar Pemikiran Kaum Intelektual Amungsa Bumi Kamoro sebagai Berikut : Kami Mahasiswa dan Kaum Intelektual asal Kabupaten Mimika Propinsi Papua, Menyadari Bahwa UU otonomi khusus No. 21 Tahun 2001 berbeda dengan kebijakan otonomi berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999.
Dimana Pada UU No. 22 Tahun 1999, titik berat otonomi ada pada tingkat kabupaten atau kota dan provinsi tidak ada hierarki. Sementara UU Otonomi Khusus titik berat otonomi berada di tingkat provinsi, bukan pada kabupaten atau kota. Melihat hal diatas, Maka Berkaitan dengan pemekaran wilayah, Menurut UU Otonomi Khusus menyatakan bahwa apabila akan diadakan pemekaran harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Sesuai dengan Pasal 76 UUNo. 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa, Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi baru, dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR Papua setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa mendatang.
Namun Fakta hari ini Justru sebaliknya dari penerapan UU tersebut dimana, Pemerintah pusat secara sepihak berkoordinasi dengan Para Bupati Wilayah adat Mepago dan para elit di Timika, mendorong Melakukan Pemekaran Propinsi Papua tengah dengan kedudukan di Kabupaten Mimika tanpa melihat Pada UU Otsus yang berlaku di tanah Papua.
Sebagai Pembukaan secara umum Jhoni Jangkup, Mewakili Seluruh Mahasiswa Mimika Mengatakan, dengan berlaku UUD Negara RI Tahun 1945, No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, Maka secara Hukum dan Aturan Negara RI UU No 45 tahun 1999 dan Inpres No. 1 tahun 2003 Tentang Pemekaran Propinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, Kota Sorong, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai Sudah tidak Berlaku. Namun hari Ini demi kepentingan Kapitas, Kolonialis dan para petinggi Papua Khususnya Wilyah adat Mepago terus mendorong tanpa pertimbangkan Kehidupan Masyarakat kecil dari berbagai sisi, Baik ekonomi, Sosial, politik maupun Pendidikan dan kesehatan kerakyatan secara holistik. Jangkup Menambahkan, Jika dilihat dari UU Otsus No. 21 Tahun 2001, Pasal 76 Secara Jelas kewenangan Pemekaran Wilayah ada di tangan Propinsi melalui MRP, DPRD dan Gubernur, Namun diabaikan dan tidak melibatkan UU tersebut sebagai dasar Pemberlakuan Otsust di tanah Papua, Kata Jangkup.
Dalam kegiatan tersebut, dari semua Kota studi, mulai dari Mahasiwa Mimika di Timika, Jayapura, Manokwari, Manado, Makassar, Surabaya, Malang, Jogja, sala tiga, Semarang, Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Bali, Australia dan Selandia Baru, Menyampaikan Aksi dan Stagmen masing-masing melalui via Zoom daring secara serentak sampailan tolak pemekaran Propinsi Papua tengah secara terbuka. Selanjutnya, semua stagmen yang di sampaikan diserta berbagai Pamplet, tulisan baliho, dan lain sebagainya, Secara serentak, Menolak Pemberlakuan Pemekaran yang didorong demi kepentingan Investasi SDA Papua secara umum dan khususnya Kabupaten Mimika.
Dalam Aksi Penolakan pemekaran Propinsi Papua tengah tersebut, setelah Melihat dari semua Aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Mahasiswa tiap kota studi dan mempertimbangkan dari semua sisi kehidupan Masyarakat berawal dari, Implementasi Otsus Papua selama 20 tahun, Penguasaan semua lini kehidup Masyarakat Baik Masyarakat Adat Setempat ( Amungme dan Kamoro) maupun Masyarakat kerabat 5 suku lain yang berada di Kabupaten Mimika, dimana kehidupan Masyarakat tidak luput dari berbagai konflik baik secara horizontal maupun verikal yang dirancang oleh Kaum kapitalis, kolonialis bersama para elit lokal di Kabupaten Mimika demi kepentingan Investasi SDA serta Kabupaten Mimika termasuk Propinsi Papua dan Bukan Daerah otonom yang memiliki kewenangan secara langsung antara Pemerintah Pusat dan daerah / Kota secara hukum UU No. 23 tahun 1999, Maka Kami Menyampaikan Pernyataan Sikap Kami secara Umum, Terbuka dan Menyeluruh sebagai berikut :
1. UU No. 45 tahun 1999 dan Inpres No. 1 Tahun 2003 Secara hukum Telah dibatalkan, ketika UU Otsus berlaku, maka kami Tolak untuk diberlakukan kembali.
2. Kami Mendukung 100% Keputusan MRP tentang tolak Agenda Pembahasan Otsus Papua yang dibahas oleh Jakarta secara sepihak, Salah satunya masalah Pemekaran.
3. Kami tolak segala Upaya kaum Elit Melalui Lembaga adat dan Gereja mendukung pemekaran Propinsi Papua tengah, karena hal tersebut Mengobjekkan Masyarakat Lokal tanpa koordinasi dengan mekanisme yang seharusnya.
4. Kami Menolak segala upaya yang dilakukan oleh para Bupati Wilayah adat Mepago untuk mendatangkan Pemekaran baru, secara sepihak tanpa Melibatian MRP, DPRP dan Gubernur Papua sebagai implementasi otsus No.21 /2001 pasal 76.
5. Jika ke-4 Point diatas diabaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Khususnya para Elit, Maka Kami Mahasiswa Secara serentak akan turun jalan dan mendorong Aspirasi kami secara serentak.
Demikian Pernyataan sikap Kami atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.
Pernyatahan Sikap
Seluru Rakyat serta pemuda dan intelektual di tanah Amungsa, Bumi Kamoro (timika)
Konflik yang terjadi di Papua tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik (Geopolitik) Negara – negara adidaya. Saat ini Indonesia sendiri telah berada diantara kepungan investasi – investasi global yang tidak dapat dibendung. Hal ini terbukti dengan hadirnya kebijakan baru yang telah dilancarkan oleh Jakarta lewat Omnimus law/Ciptakerja yang satupun hak – hak veto masyarakat adat tidak diakomodir dalam UU tersebut. Lalu melonjaknya hutang negara dalam situasi krisis pendemik.
Berbagai persoalan dihadapi oleh masyarakat Papua yang tidak luput dari begitu besarnya arus modal dan kapitalisasi di berbagai sektor. Secara geografis dan topografis masyarakat Papu hidup pada wilayah adat dan hukum adat yang kaya akan sumber daya alam (mineral, batu bara dan minyak,.dll) wilayah ini kemudian menjadi penting bagi negara negara industry (kapitalis) yang maju secara teknologi namun minim akan sumber – sumber bahan menta yang dijadikan sebagai sumber produksi pendongkrak ekonomi negara tersebu
Persoalan diatas tanah Papua begitu kompleks, semua lintas sektor yang ada diatas tanah Papua beragam persoalan. Sektor Buruh sampai hari ini tidak diperhatikan nasibnya, masyarakat adat yang terus mengalami marginalisasi dalm ruang – ruang hidup (akses atas tanah), Mama – mama pasar yang tidak mendapatkan perlindungan terutama dalam persaingan pasar yang dimonopoli oleh mirgan, pengusaha asli papua yang tidak dilindungai. Anak – anak dan Pemuda yang tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang adil, guru guru honorer Papua yang tidak diperhatikan baik, hingga kaum intelektual tidak sedikit yang mengangur karna birokarasi yang kotor dengan oligarki begitu mengakar (istilah:orang dalam)
Begitu banyak persoalan terhadap hak – hak hidup masyarakat Papua menjadi penting untuk dilihat dari berbagai aspek dan sektor. Apakah dengan adanya Pemekran provinsi Papua tengah (Daerah Otonom baru) berdampak dalam situasi orang Papua hari ini? Apa yang terjadi di Ndugama, Intan Jaya, Tembagapura yang terus memakan korban dan terus mengungsi diatas tanahnya sendiri, apakah Dengan hadirnya Pemekran dapat menghilangkan Konflik Bersenjata?
Sudah saatnya pemerintah pusat dan elit elit borjuis diatas tanah Papua dan seluruh pihak pihak yang selama ini telah menikmati dan memanipulasi Otsus untuk tidak menutup mata. Bahwa sejatinya persoalan Papua yang mendasar tidak lain: 1 kejangalan politik masa lalua, 2 Pelanggaran HAM, 3 Diskriminasi dan marginalisasi rakyat Papua disegala bidang sejak aneksasi hingga sampai hari ini.
Dengan Demikian sikap kami sebagai berikut:
1. Stop mengatasnamakan Intelektual dalam melegitimasi Kepentingan invidunya terhadap realitas persoalan rakyat Papua yang ditindas.
2. Tolak Segala bentuk Pemekran Baru (DOB) terutama Elit – Elit yang ada diKab. Mimika yang tidak bermoral dan rakus membuat sesuatu (tindakan) tanpa mempertimbangkan kondisis sosial cultur rakyat Papua.
3. Kami meminta elit elit di Kab. Mimika untuk melihat pasal dalam Otsus: Pasal 76 UU No. 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa: “ Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi – provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR Papua setelah memperhatikan dengan sungguh – sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan ekonomi dan perkembangan masa mendatang
3. Tolak Semua Bentuk Pendekatan Militer (DOM)
3. Buka Ruang Demokrasi sebesar –besarnya Bagi Rakyat Papua.

Editor: Fransiskus Tsolme

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.