Theo Hesegem: Penembakan terhadap Kedua Guru di Beoga merupakan Tindakan Pencideraan terhadap HAM dan Pendidikan di Papua

 
 
JAYAPURA-SUARA FAJAR TIMUR.COM. Berita penembakan terhadap guru SD atas nama Oktovianus Rayo (42) terjadi di Kampung Julukoma Distrik Beoga Kabupaten Puncak, Kamis (8/4/2021) mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk pegiat HAM Papua Theo Hesegem, sebagai tindakan yang tidak manusiawi.
Theo Hesegem, selaku pegiat HAM Papua dan direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menilai, penembakan terhadap guru merupakan pencideraan terhadap HAM dan pendidikan di Papua.
Menurutnya, guru merupakan pelopor pendidikan sekaligus warga sipil yang sama sekali tidak tau masalah apa-apa.  Apa untungnya menembak warga masyarakat sipil yang nota benenya tidak tau masalah ? sebagai warga negara mereka juga punya hak hidup yang sama dengan kita, sebagai warga negara mereka juga punya hak hidup di seluruh Indonesia termasuk Tanah Papua. Mereka datang untuk membangun sumber daya manusia di tanah Papua, ko mereka ditembak?
Adanya guru maka kita bisa menjadi pintar dan menjadi orang-orang hebat di tanah ini, untuk membangun Papua. Karena itu seharusnya Guru diberikan kebebasan sehingga bebas mejalani tugas dan tangung jawab mereka sebagai guru.  Mereka juga harus bebas dan dihargai dan di hormati oleh semua orang termasuk OPM. Kedatangan mereka di Beoga, mereka ingin membangun sumber daya manusia, pendidikan di tanah papua lebih Khusus Kabupaten Puncak Ilaga.
Hesegem pun berharap, perlu ada tim gabungan yang melibatkan dari perbagai pihak untuk melakukan Investigasi mendalam terhadap penembakan dua orang Guru sebagai pengajar “menurut saya mereka harus diberikan kebebasan dan penghargaan karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat sipil yang sama sekali tidak punya senjata dan tidak tau masalah apa-apa” harapnya di media ini. Pelaku penembakan terhadap Oktopianus harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku, karena tindakan yang dilakukan adalah tindakan melanggar hukum dan menghilangkan nyawa orang, sehingga dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum. Kalau memang pelakunya adalah OPM mereka harus mepertanggungjawabkan atas perbuatanya. Oleh karena itu Polda Papua harus mempersiapkan langka-langka hukum.
Ia pun menegaskan, pentingnya guru sebagai pelopor pendidikan, “Perlu ketahui bahwa tanpa Guru pendidikan di Papua tidak bisa maju, oleh karena itu semua orang punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi mereka sekalipun mereka adalah masyarakat Non Papua, sehingga hubungan masyarakat asli Papua dan masyarakat warga non papua memiliki hubungan yang sangat harmonis dan membangun beradaban di tanah Papua. Kalau memang penembakan itu di duga dilakukan oleh OPM/TPNPB adalah tindakan yang tidak terukur dan tindakan itu merugikan anak-anak sekolah, karena tanpa guru sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Semua murid akan menjadi bodok karena tidak belajar dengan baik. Seharusnya guru-guru tidak perlu ditembak dan menurut saya, tindakan ini, tindakan tidak manusiawi.Kalau misalnya itu betul dilakukan oleh OPM atau TPNPB sangat mencitrai perjuangan mereka yang selama ini berjuang untuk Papua merdeka di mata Internasional.
Sebagai pembela HAM, Hesegem sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Aparat TNI/Polri dan OPM/ TPNPB yang selalu sangat tidak profesional. Menurutnya, tindakan ini harus dipertangung jawabkan secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku, “Saya sebagai pembela HAM mengutuk keras karena tindakan yang dimaksud tindakan yang sangat tidak manusiawi, karena menghilangkan nyawa orang, karena yang bisa mencabut nyawa manusia adalah hanya Tuhan bukan manusia atau dari kelompok manapun. saya sangat menyesal atas kejadian penembakan terhada kedua Guru yang di Beoga, karena masa depan pendidikan anak-anak Kabupaten Puncak Papua akan tertinggal jauh.
Sebenarnya Guru harus dan wajib dilindungi semua orang, mereka tidak bisa diperlakukan begitu , karena Guru-guru mencerdaskan anak-anak Papua untuk menjadi pintar dan kemudian membangun Puncak dan Papua pada umumnya, dan kemudian terjadi seperti ini bagimana Papua mau maju dan saya pikir akan tertinggal jauh.
Guna menyelesaikan konflik internal ini,  Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua mengharapkan, Pemerintahan Presiden Rebuplik Indonesia Ir. Joko Widodo, harus membuka diri dan mencari Format-format baru, untuk nenyelesaikan pertumpahan darah yang terjadi di tanah Papua, sehingga penembakan yang terjadi selama ini dapat diakhiri. Pemerintah harus membuka telingga, jangan menjadi bisu, dan tuli terhadap peristiwa-peristiwa di tanah Papua, silakan buka ruang dialog yang bermartabat dan berwibawah. Perlu ada tim investigasi, yang dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi. Sehingga hasil investigasi yang dimaksid, hasilnya di bawah ke jakarta ( Pemerintah Pusat ). Agar  upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan independen dengan melibatkan pihak Gereja, LSM, Komnas HAM, termasuk pemerhati HAM.

Editor: Erick Bitdana

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.