Oleh: Timotius Boma
Kabar Pemekaran Provinsi Papua Tengah (DOB ) senang di dengar oleh masyarakat non Papua di luar Papua, namun bagi orang Papua kabar Pemekaran Provinsi Papua menjadi amcaman bagi eksistensi mereka, atau semacam bunyi lonceng kepunahan manusia dan alam Papua (Ekosida dan Genosida).
Kaum pendatang, di luar Papua; Jawa, Sumatra, Sulawesi, NTT, dan Kalimantan saat ini sedang bergembira, berpestafora mendengar kabar bahwa Papua bakal dimekarkan atau dipotong-potong menjadi 6 Provinsi. Sebab akan ada transmigrasi besar-besaran ke Papua. Dan ini akan menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk mengorek isi tanah Papua dan bawah kabur.
Mereka datang dengan hati lusifer untuk mau merampas lahan maupun tanah leluhur yang suda diwariskan oleh tete nene moyang bagi masyarakat Papua.
Sementara masyarakat Papua merasahkan ssakit kecewa, marah dan dengki kemudian amarahnya ditambahkan lagi dengan mendengar berita Jakarta memberlakukan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua; Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah. Tiga calon Provinsi baru ini semakin hangat mendapatkan tempat dalam percakapan publik hari ini dikalangan elite Papua.
Masyarakat Papua tuhu bahwa jika ada Pemekaran atau Daerah Otonomi Baru di wilaya Papua, maka akan dirampas betul-betul sumber daya alam (SDA) yang masih tersisah di sana dan masyarakat Papua dan generasi kedepan akan mengalami krisis di semua aspek kehidupan diatas tanahnya sendiri. Bahkan tanda-tanda ini sudah mulai mengikis eksistensi kehidupan manusia dan alam Papua menuju dermaga Ekosida dan Genosida massif, terstruktur, dan terang-terangan.
Masyarakat dan generasi berikutnya akan mengalami krisis ekonomi, kesehatan, sosial, politik, dan krisis ekologis yang bukan kapalang karena semua sumber pendapatan masyarakat Papua akan dirampas dan dikuasai oleh kaum pendatang.
Kebanyakan orang Papua masih bisa hidup saat ini karena, ada beberapa lahan yang masih kosong di beberapa wilaya, dengan lahan itu masyarakat bisa berkebun dan mempertahankan hidup mereka bahkan mereka bisa sekolahkan anaknya.
Namun, dengan adanya Pemekaran/DOB akan bertambah angka transmigrasi sehingga kehidupan masyarakat kedepan tidak akan sama seperti yang dulu lagi.
Kehidupan masyarakat Papua akan semakin susah dan akan disingkirkan oleh orang-orang trasmigrasi darisitulah orang Papua akan mengalami krisis yang sadis.
Sementara para pejabat Papua dibodohkan dengan uang sehingga saat ini para pejabat arogansi dengan suapan negara sehingga sedang mengupayakan Pemekaran/DOB untuk kepentingan perutnya sendiri.
Para pejabat sangat minim memikirkan tentang kehidupan anak cucu kedepan, seakan-akan mereka tidak akan beranak cucu lagi dan tidak memiliki nalar untuk memikirkan tentang kehidupan anak-anak cucu mereka kedepan.
Para pejabat Papua angota legislatif, eksekutif maupun yudikatif kita hari sedang diperlakukan seperti game mobil-mobilan milik anak kecil oleh Jakarta sehingga semua kebijakan yang bersifat mengorbankan masyarakat Papua diambil alih oleh Jakarta. Sementara yang berhak mengambil kebijakan itu luput, yakni para pejabat Papua lokal serta masyarakat Papua .
Para pejabat lebih arogansi dengan suapan Jakarta yang membuat mereka membabibuta, terutama Asosiasi Bupati Meepagoo, teramat minim akan rasa kepedulian terhadap masyarakat yang dipercayakan kepada mereka melalui demokrasi.
Harapan dan tujuan masyarakat untuk memilih mereka seketika Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung dengan tujuan agar mereka melidungi masyarakat dari ancaman, krisis, kesenjangan, termasuk juga jerat kebijakan Jakarta yang banyak merusak eksistensi manusia dan alam Papua. Namun realitanya berbading terbalik, mereka malah membawa rakyat dan alam Papua menuju jurang kepunahan.
Setelah mereka terpilih sebagai pimpinan daerah dan atau pejabat publik lainnya pengabdian mereka terhadap masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri, pengabdian mereka bersifat melawan serta menindas masyarakatnya sendiri seperti yang sedang terjadi sekarang ini di 7 Wilayah Adat.
Semisal Pemekaran Provinsi Papua Tengah, masyarakat Meepagoo serta masiswa dan beberapa elemen dengan tegas menolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah tersebut, karena mereka tahu bahwa penambahan DOB baru di Papua hanya akan menambakan angka kemiskinan, keterpurukan, kekejaman, diskriminasi, kekerasan, pemenjaraan, pemerkosaan, penindasan dan ajang pelebelan berbagai macam stigma seperti KKB, binatang, monyet, gorila serta berbagai stigma vulgar lainnya. Sementara para pejabat Meepagoo semuanya itu dibutakan dengan suapan oleh Jakarta.
Seakan-akan mereka tidak merasakan berbagai macam stigma yang diberikan oleh Jakarta dan jakarta memperlakukan mereka seperti orang yang hidup di zamam paleolitikim atau zaman batu tua. Orang-orang yang masih minim akan pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta sosial politik.
Dengan demikian, melalui tulisan ini penulis hendak menandaskan bahwa Pemekaran/DOB dan pelbagai kebijakan sepihak lainnya dari Jakarta atau Pemerintah Pusat hanya akan optimis dan konsisten menjadi Berkat bagi kaum pendatang dan bencana bagi manusia berserta alam Papua. Sehingga wacana penolakan Pemekaran/DOB mesti senantiasa didengungkan oleh semua lapisan masyarakat Papua demi masa depan Papua yang lebih baik.
Orang Papua siapa pun dia harus tahu dan sadar bahwa “Tak ada masa depan bangsa Papua dalam bingkai NKRI. Kita harus bersatu untuk Merdeka”.
)* Penulis Adalah Mahasiswa Universitas Cenderawasih Jayapura-Papua.