Oleh: Agustinus Sarkol
Tulisan ini kalau dibaca sepintas memang tidak menarik karena tidak mengungkapkan kejadian-kejadian aktual. Namun penulis merasa bahwa ini adalah salah satu dokumen Gereja yang amat penting dalam Dokumen Gaudium Et Epes Art.75, yang berbicara tentang Kerjasama semua orang dalam kehidupan umum. Apalagi sebagai calon-calon pemimpin Gereja dan bangsa, setidaknya kita tahu bagaimana mengambil sikap yang baik dan benar sebagai individu yang bermartabat. Adapun hal-hal penting berupa kebijakan dalam menanggapi situasi-situasi yang terjadi. Kita sebagai warga negara dan juga sebagai anggota Gereja perlu untuk tahu sejauh mana saya harus melangkah. Maka dalam tulisan ini, huruf bold yang bercetak miring adalah isi dari dokumen GS art 75.
Menjelang akhir tahun 2020, ada begitu banyak problematik mencuat ke permukaan realitas berbangsa dan bermasyarakat, bahkan beragama. Akan ada masa-masa genting demi menemani akhir tahun yang ceria. Sebut saja Situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya diciptakan sedemikian rupa. Ada begitu banyak konstruksi pemikiran “ yang keliru” Polemik bangsa menjadi derita rakyat. Dan derita rakyat adalah derita Gereja. Gereja juga mempunyai hak dan kewajiban untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan umum dengan ciri khas Gereja dan bukan mobilasi politik. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk memaparkan tawaran penuh harap dari GS artikel 75, sekiranya ini membantu semua kita dalam mewujudkan kesejahteraan umum.
Dari pengantar di atas, pertanyaan umum untuk kita adalah dimanakah saya sebagai anggota Gereja dan anggota masyarakat? Bagaimana cara saya harus bertindak? Untuk siapa? Dengan demikian, akan semakin jelas untuk dibahas.
Masyarakat adalah kelompok penunjang adanya negara. Warga masyarakat mempunyai hak untuk secara bebas bersuara demi kebaikan bersama. Sangat disayangkan bahwa akhir-akhir ini banyak suara warga masyarakat dihalangi. Mulut mereka dikancing, layaknya mencekik leher binatang. Untuk itu, Warga masyarakat harus menyadari hak maupun kewajibannya secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum.
Sering hak-hak hidup manusia diambil begitu saja. Keluarga yang adalah faktor adanya masyarakat seakan-akan diterlantarkan begitu saja. Sering juga pribadi-pribadi merasa dikecewakan oleh sistim yang keliru dari pemerintah maka “Hendaknya diakui, dipatuhi dan didukung semua hak pribadi, keluarga-keluarga dan kelompok beserta pelaksanaanya, begitupula dengan kewajiban-kewajiban yang mengikat semua warga negara” Jangan pula mencabut ruang kegiatan mereka yang sah dan efektif, melainkan hendaknya para penguasa berusaha mengembangkan dengan sukarela dan secara teratur kegiatan-kegiatan itu.”
Kita sebagai manusia yang bebas, mampu untuk menentukan kepada siapa kita harus menaruh kepercayaan. Untuk itu kita harus sadar dan aktif melihat dengan jelas arah dan tujuan hidup kita sebagai warga masyarakat. “Hendaknya para warga negara, baik sebagai perorangan maupun kolektif, jangan menyerahkan kekuasaan terlampau besar kepada pemerintah. Mereka jangan pula menuntut keuntungan-keuntungan serta kemudahan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya pada pemerintah sehingga mengurangi beban perorangan, keluarga-keluarga maupun kelompok sosial”.
Siapapun dia pasti mencintai tanah airnya. Tetapi amat disayangkan bahwa para penguasa amat lengah dalam melihat jeritan masyarakat apalagi yang terjadi di Papua. Para pembesar tidak memperhatikan dengan serius masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Perang suku dimana-mana, perlombaan senjata-senjat, militerisasi yang merajalela. Maka “Hendaknya para warga negara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air, tetapi tanpa berpandangan picik sehingga serentak tetap memperhatikan kesejahteraan segenap keluarga manusia yang terhimpun melalui pelbagai ikatan antar suku, antarbangsa, dan antarnegara”.
Berbeda pendapat itu hal yang lumrah. Kita ini sama sebagai manusia, tetapi beda jalan pikiran kita. tak harus semua serasi, kalau beragam yang melahirkan nilai yang baik, mengapa tidak. Misalnya saja pandangan NKRI harga mati dan PAPUA harga mati. Tetapi keduanya harus mengedepenkan keselamatan jiwa umat manusia. “Hendaknya mereka mengakui adanya pandangan-pandangan yang kendati berbeda satu dengan lainnya, toh beralasan juga, mengenai cara mengatur hal ikhwal duniawi, dan tetap menghormati sesama warga negara yang dengan tulus membela pendapat-pendapat itu, juga sebagai anggota partai. Partai partai politik wajib mendukung segala sesuatu, yang menurut pandangan mereka dibutuhkan bagi kesejahteraan umum. Akan tetapi, tidak pernah keuntungan pribadi boleh ddahulukan terhadap kepentingan pribadi. Hendaknya secara insentif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda. Supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara”. Di kampus STFT kita telah menjalankan itu. kita sudah menyelesaikan tugsa kita dengan belajar Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hal yang harus kita laksanakan sekarang bukan lagi belajar itu, tetapi mempraktekannya.
Menjadi pemimpin bukan untuk bersenang-senang saja. Menjadi pemimpin berarti menjadi tokoh panutan bagi masyarakat. Menjadi tolak ukur bagi kehidupan bermasyarakat. Harus berani menentang dan mengahalau kekeliriuan dalam ketidakadilan dan penindasan yang terus menerus dihadapi oleh masyrakat. Dan tidak memakai kekuatan politik untuk memonopoli semua aspek kehidupan masyarakat banyak. “Hendaknya mereka dengan keutuhan kepribadiannya dan kebijaksanaan menentang ketidakadilan dan penindasan, kekuasaan sewenang-wenang dan sikap tidak bertenggang rasa satu orang atau satu politik. Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang”. Kalau semua orang di dunia ini, secara eksplit berbicara jujur tentunya kita merasa nyaman. Tapi malah sebaliknya. Kebanyakan orang sering memanipulasi data dengan berbagai alasan. Yang lebih ironisnya sudah salah gunakan baru dengan alasan demi kesejateraan bersama.“Hendaknya segenap umat Kristen menyadari panggilan mereka yang khas dalam negara. Di situlah harus dipancarkan teladan mereka yang terikat oleh kesadaran akan kewajiban mereka mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum yang perlu ditingkatkan”. Disini kita sebagai orang Kristen mempunyai tugas penting ialah mewartakan kabar sukacita. Mewartakan kebenaran di tengah krisis spiritual di dunia ini. Sebagai orang Kristen kita tidak harus masuk dalam ruang politik praktis. Tugas kita ialah membela kebenaran dengan cara kita, sebab kita bukan agama pencabut nyawa, kita adalah agama KASIH.
Oleh sebab itu, Saya mengajak kita semua untuk melihat kembali dasar pijakan kita sebagai umat Kristen. Apa yang seharusnya baik untuk kesejahteraan umum? Ingatlah bahwa kita tidak hanya memperjuangkan doktrin iman, tetapi memperjuangkan misi Allah, yakni agar kita semua selamat. Selamatkanlah dirimu dengan membaca barulah selamatkan orang lain dengan tindakan anda!! Semoga semangat kerjasama umat beriman tetap menjadi prioritas dalam membangun kesejahteraan.
Penulis adalah Mahasiswa Tingkat II semester III di STFT Fajar Timur, Abepura-Papua