- Persoalan tentang dialog bukanlah hal baru bagi Indonesia, konfrontasi Jakarta dan Papua. Dialog lahir karena adanya pertikaian, konflik dan permusuhan antara Papua dan Jakarta. Konflik ini mulai sejak 1 Mei 1963 hingga kini belum terselesai dengan baik. Sehingga Papua selalu hidup dalam zona konflik. Untuk menyelesaikan koflik Papua-Jakarta, pemerintah melakukan banyak cara namun tidak dapat terselesai secara konperhensif dan sistematis.
Salah satu caranya pendekatan resolusi konflik yang dilakukan selama ini terkesan hanya melalui kekerasan dan operasi militer secara besar-besaran di Papua seperti Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Barathayudha (1967-1969), Operaso Wibawa (1969), Operasi Militer di Kabupaten Jayawijaya (1977), Operasi Sapu bersih I & II (1981), Operasi Galang I & II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984) dan Operasi Sapu Bersih (1985).
Penyelesaian konflik melalui jalan kekekerasan ini rupanya tidak dapat berhasil atau menemui kata damai. Lalu pada 2001 pemerintah membuat Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua, namun rupanya kekuatan militer masih di pakai untuk menyelesaikan konflik tetepi dibalik itu tidak dapat berhasil lagi, mala muncul konflik baru lagi seperti di Wamena tahun 2003, dan Puncak Jaya 2004.
Upaya-upaya yang direncanakan pihak pemerintah ini bukan hal baik tetapi rupanya menanam benih-benih konflik baru lagi. Karena melalui peristiwa-peristiwa diatas yang memakan korban banyak adalah masyarakat sipil asli Papua. Dengan demikian, bahwa kekerasan tidak dapat menyelesaikan maslah Konflik Papua-Jakarta. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru. Jakarta-Papua telah dan masih ada dalam lembah konflik horizontal dan vertikal. Bahkan jumlah pengorbanan semakin meningkat dalam dunia lokal dan nasional.
Dari berbagai peristiwa, latar belakang persolan konflik-konflik diatas itu menjadi sebuah pergumulan dan sebuah pertanyaan bagi mediang Pater Neles Tebai. Ternyata Pater Neles mampu menemukan solusinya alternaf yaitu Dialog Damai antara Jakarta-Papua. Bagi Pater Neles, dengan adanya dialog Jakarta-Papua bisa menyelesaikan konflik Papua-Jakarta secara damai. Secara lengkap juga Pater Neles menuliskan dalam buku yang berjdul “Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perpektif Papua”. Dalam bukunya ia mengakui bahwa banyak dukungan yang datang. Tetepi hingga kini belum ada konsep tertulis dialog Jakarta-Papua. Meskipun demikian, Pater Neles tidak menyerah, ia terus mendorong dialog ke meja pemeritahan “Jakarta”. Namun sayangnya adalah belum menyelesaikan mimpinya lalu meninggal dunia pada 14 April 2019, di ruang rumah sakit St. Carolus, Jakarta.
Sejak Pater Neles meninggal dialog Papua-Jakarta itu mulai tengelam. Kini tahun 2022 muncul lagi dialog dalam perpektif KOMNAS HAM Indonesia. Penulis mengetahui dialog perpektif Komnas HAM melalui Nasional Media Kompas, 9 Maret 2022. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap bahwa dialog damai antara Jakarta dengan Papua mulai terlaksana tahun ini (Nasional Kompas.com,9/3/2022). Harapannya menghadirkan pro-kemerdekaan Papua. Jadi, Komnas HAM akan menjadi pihak pertama yang menginisiasi dialog tersebut dengan membuka komunikasi dengan tokoh-tokoh di Papua, terutama dari kubu pro-kemerdekaan Papua.
Ternyata diketahui bahwa rupanya dialog Jakarta-Papua yang didorong oleh Komnas HAM ini bukan murni dan Komnas HAM tetapi pemerintah RI yang yang mendorong Komnas HAM untuk berbicara soal Dialog-Papua Jakarta. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan mendasar bagi penulis dalam tulisan ini adalah Waktu Pater Neles Tebai Ada, KOMNAS HAM Kemana? dan dimana? Apakah memang Komnas HAM sedang tidur? Ataukah memang tahu tapi menjadi pura-pura tidak tahu, lalu bagun dari tidur panjangnya langsung menjadi sadar dan tiba-tiba ingat tentang dialog? Sistem begini, permainan anak kecil. Jika memang Komnas HAM berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia terkemuka di Indonesia, maka kenapa selama ini diam dan tidak mendukung dialog perpektif Papua-Jakarta yang didorong oleh Pater Neles dan Jaringan Damai Papua? Tapi bisa dikatakan bahwa rupanya pandagan Komnas HAM terhadap perjuangan Pater Neles bukanlah yang dimaksudkan oleh Pater Neles sendiri “menciptakan Papua tanah damai” tetapi padangan Komnas HAM dan penjabat RI lainnya adalah Pater Neles sedang memperjuankan kemerdekaan bangsa Papua.
Konsep pemahaman yang sempit ini yang membuat Negara kita selalu kacau dan tidak berkembang seperti negara-negara lain. Yang lebih sadis lagi adalah masalah konflik di Papua semakin meningkat. Apakah memang pemerintah “Jakarta” membiarkan konflik itu? Tentu saja akan berusaha mendorong dialog oleh Komnas HAM RI. Dalam Whats App Group Huwulama Inaiwerek, Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2), Selpius Bobii menuliskan bahwa Negara Indonesia sedang majukan KOMNAS HAM RI untuk memediasi Dialog Jakarta – Papua. Sementara Organisasi Organisasi Perjuangan Papua Merdeka sudah berkali kali menyatakan Penolakan Dialog yang akan dimediasi oleh kaki tangan NKRI itu. Walaupun adanya penolakan keras dari para aktivis Papua Merdeka, aktivis Adat, juga dari pihak Gereja dan Aktivis HAM yang selama ini getol menyuarakan ketidakadilan, tetapi nyatanya KOMNAS HAM RI menutup mata dan bersi keras untuk terus memediasi Dialog Parsial itu. Ada ada dibalik dialog sehingga Komnas HAM beri keras memfasilitasi dialog? Apakah Komnas HAM juga berpolitik bersama NKRI? Yang jelas adalah Komnas HAM sedang berpolitik dan bersandiwara diatas panggung dialog.
Hemat penulis tujuan dibalik dialog Komnas HAM adalah: Pertama, menyukseskan DOB di tanah Papua;
Kedua, adah Jakarta punya kepentingan untuk membendung arus sorotan dari negara negara dan pemerhati HAM di dunia atas pelanggaran HAM atas nama NKRI di Tanah Papua yang tak kunjung berakhir. Tujuan utamanya mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI hingga etnis Papua musnah.
Penulis adalah Lewi Pabika Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi Abepura-Papua.