Hati-Hati Politik Pencitraan Di Tengah Pandemi

Oleh: Febry Suryanto

Pandemi Covid-19 merupakan petaka internasional yang telah memberikan dampak signifikan serta telah melumpuhkan roda perekonomian dunia. Dampak yang sama terjadi dalam konteks Indonesia. Aktivitas perekonomian dibatasi tanpa batasan waktu yang definitif.  Ruang gerak masyarakat dibatasi dan pemerintah Indonesia memberlakukan social/physical distancing demi meminimalisasi serta memutus rantai penyebaran Covid-19.

Tidak dapat dipungkiri jika badai Covid-19 telah membuat perekonomian negara Indonesia mengalami turbulensi yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Pandemi ini benar-benar membuat masyarakat yang pendapatannya pas-pasan menjadi kalang kabut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mesti tetap bekerja. Namun, kebijakan-kebijakan pembatasan sosial mesti diikuti demi membatasi dan memutus rantai penyebaran virus yang mematikan ini. Di sisi lain, kebutuhan pokok harus tetap dipenuhi untuk bertahan hidup. Jika tidak, maka masyarakat bisa mati karena kelaparan.

Fenomena kritis-problematis ini mendorong banyak orang melakukan aksi solidaritas sosial untuk membantu masyarakat miskin. Bantuan pun mulai bergulir dari berbagai kalangan yang terpanggil untuk membantu. Hal menarik yang mengundang diskusi publik di balik aksi memberi bantuan adalah kehadiran para elit politik.  Para politisi seakan menjadikan momen kritis-problematis ini sebagai ajang untuk mencari popularitas diri serta ajang untuk menarik perhatian masyarakat.

Bulan April yang lalu, publik dihebohkan dengan pemberitaan tentang Bupati Klaten, Sri Mulyani yang membagi bantuan sosial kepada warga.  Hal yang memantik perdebatan publik adalah foto  Sri Mulyani yang menempel di paket bantuan sosial (bansos) penanganan virus corona (Covid-19). Kasus ini membuka mata publik terkait politisasi bansos saat krisis di tengah pandemi. Kejadian bermula dari foto bansos yang viral di media sosial. Dalam paket bantuan hand sanitizer, tertempel wajah Bupati Klaten Sri Mulyani. Warganet pengguna Twitter pun mengkritik keras dengan ramai-ramai mengunggah tagar #BupatiKlatenMemalukan. Tagar itu sempat memuncaki trending topic pada Senin (27/4).

Berhadapan dengan situasi itu, penulis teringat dengan momentum pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019 lalu. Gegap gempita pesta demokrasi pada pemilu 2019 lalu kiranya masih segar dalam ingatan kita. Seluruh elit politik dan partai politiknya hampir pasti tidak ada yang tinggal diam. Semuanya  gencar melakukan berbagai upaya dalam rangka menarik simpati rakyat yang berbuah pada kemenangan. Di balik euforia digelarnya pesta demokrasi itu, ada satu hal yang hemat penulis tidak dapat dihindarkan oleh para elit politik yakni politik pencitraan.

Sadar atau tidak, sebelum digelarnya pesta demokrasi pada 17 April 2019, para elit politik berlomba-lomba menarik simpati rakyat  untuk mendapatkan suara terbanyak dengan suatu tujuan yang pasti yakni menduduki kursi jabatan baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Hemat penulis,  realitas ini merupakan sebuah gejala dipraktikkannya politik pencitraan di mana para elit politik berusaha bersikap baik dan ramah di hadapan publik, padahal di balik itu ada motivasi politik yang ingin dicapai. Politik pencitraan merupakan tabiat politik yang buruk.

Tulisan ini dibuat sebagai bentuk perhatian penulis terhadap situasi politik pada masa pandemi Covid-19 ini. Apalagi penyelenggaraan Pilkada akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang,  termasuk Provinsi Papua.  Bahkan dalam konteks Papua, pelaksanaan tahapan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni mendatang. Pelaksanaan tahapan ini sempat tertunda akibat virus Corona.  Keputusan itu diterima dari KPU Provinsi Papua pada 2 Juni usai rapat koordinasi antara Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU RI dan Bawaslu RI. Tindak lanjut keputusan rapat disampaikan oleh KPU Papua secara daring kepada 11 kabupaten penyelenggara pilkada. Oleh karena itu,  sangat penting bagi masyarakat untuk menganalisis gejala politik pencitraan di tengah pandemi ini.

Politik Pencitraan

Pada dasarnya, politik pencitraan merupakan sebuah gaya para elit politik dalam mewujudkan cita-cita politiknya melalui pembangunan citra-citra tertentu terhadap dirinya. Citra yang dibangun merupakan sesuatu yang sengaja dilakukan para elit politik sebagai strategi dalam mendulang suara rakyat (Ibnu, 2018: 101). Hal yang tidak bisa dihindarkan dalam praktik politik pencitraan adalah bahwa didalam memenangkan ajang kontestasi politik, syarat utamanya adalah dapat merebut banyak suara dari masyarakat. Untuk mencapai itu upaya yang dilakukankan para pengagum politik pencitraan adalah dengan merekayasa diri untuk mengelabui masyarakat apalagi jika tidak dibekali kreadibilitas, kapabilitas dan integritas diri. Dalam dunia politik, pencitraan diyakini sangat efektif untuk meningkatkan atau mengangkat elektabilitas diri dan golongan. Ketakutan terbesarnya adalah para pemimpin yang menang lewat politik pencitraan  akan mengalami kesulitan dalam merekonstruksi masalah mendasar rakyat, apalagi dalam upaya menciptakan kesejahtraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. Ketika sudah terpilih dan resmi memegang tampuk jabatan, ada tendensi kebingungan terhadap apa yang harus dilakukannya sebagai pemimpin. Berbagai program yang dicanangkan justru tidak diimplementasikan dengan baik. Pemimpin hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Konsekuensinya adalah mereka hanya menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki orientasi jelas dalam membangun suatu daerah atau negara. Anggaran publik justru digunakan untuk mengatasi masalah yang bukan masalah. Ketika dikritik publik mereka berusaha mencari pembenaran-pembenaran di media dibalik bau busuk hasil kepemimpinannya. Sebagai unsur terpenting yang menjadi pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya, maka tidak mengherankan jika politisi memanfaatkan konsep citra untuk menjembatani jarak antara perilaku pemilih yang dipahami politisi dengan apa yang sesungguhnya tersimpan di benak para pemilih.

Bangun Citra Kemanusiaan

            Sejatinya, politik pencitraan  dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menarik simpati publik dengan menjual hasil-hasil atau pencapaian serta janji-janji semu nan palsu serta menglakukan segala tindakan-tindakan  yang dibuat-buat sambil mengesampingkan berbagai hal-hal yang sebenarnya lebih subtansial dan lebih penting dari pada hanya sekedar mengejar populitaritas citra semata. Situasi demikian menjadi catatan kritis bagi para elit untuk mengembalikan citra politik pada tempatnya. Ruang politik seharusnya memberikan kepuasan publik terhadap kesejahteraan bagi seluruh realisasi kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang tertera dalam slogan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat terhadap pemenuhan cita cita bersama menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Kiranya, situasi sulit yang sedang merundung bangsa Indonesia saat ini tidak dijadikan lahan subur bagi para elit maupun  kandidat politik untuk membangun geliat politik pencitraan melainkan dapat membangun citra politik yang jujur dan benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Citra politik yang baik akan membuat rakyat puas serta berimplikasi terhadap elit politik dalam mengambil segala kebijakan sehingga kerja kepemimpinan menjadi signifikan.

Akhirnya penulis mengajak semua orang untuk tetap melakukan aksi solidaritas di tengah pandemi Covid-19 ini. Mari kita bersama-sama membantu sesama yang kurang mampu agar mereka tetap bertahan hidup tanpa adanya motivasi-motivasi yang bertujuan untuk mencari popularitas. Perjuangan kemanusiaan merupakan hal yang utama dan citra kemanusiaan itu dapat tercapai jika kita berani untuk bekerjasama. Dan yang paling penting, kiranya gejala politik pencitraan yang terjadi di Klaten tidak akan terjadi dalam konteks Papua.  Kita semua berharap agar selama tahapan Pilkada ini, para kandidat terhindar dari gejala politik pencitraan sehingga pemimpin yang nanti terpilih benar-benar pemimpin demokratis yang berpihak pada aspirasi rakyak sebagai subyek utama penyelenggaraan kekuasaan.

(*Penulis Adalah Mahasiswa STFK Ledalero Flores Nusa Tenggara Timur, Tinggal di Maumere