(*Oleh: Siorus Degei

Darah dua orang anak yang tidak bersalah dan berodosa di Intan Jaya, Nopelus Sondegau (2 thn) dan Yoakim Majau (6 thn) tidak tertumpah sia-sia di tanah Migani. Darah kedua anak kecil itu telah membuka mata dan mengetuk hati beragam pihak. Ditambah lagi kiprah Pater Yance, Pater Frans Sondegau, Pater Yustinus Rahangiar, dan tim pastoral lainnya di dekenat Moni-Puncak yang selaluh dan senantiasa hadir di tengah umat(https://suarapapua.com/2021/10/30/dua-pastor-dan-tim-pastoral-selamatkan-6-warga-yang-terjebak-dalam-rumah-di-bandara-bilogai/, Kamis, 04-11-2021. Pukul. 10:09 wit).

Tentunya dengan cepat mendapatkan respek dan respon positif dari semua kalangan, terutama dari Unio Keuskupan Timika telah membuat sebuah konferensi pers pada Minggu, 31 Oktober 2021. Di dalam seruan Genjatan Senjata di Intan Jaya itu para Imam diosesan yang diwakili oleh Pater Dominikus Hodo, Pater Agustinus Elmas, dan Pater Amandus Rahadat menegaskan bahwa Konflik bersenjata di Intan Jaya mesti dihentikan dan sudah saatnya kedua belah pihak yang berkonflik duduk bersama dan berdialog secara damai dengan dimediasikan oleh satu Lembaga idenpenden asing.

Berikut isi ringkas Seruan Genjatan Senjata Oleh Para Imam Projo Gereja Katolik Keuskupan Timika-Papua, Mengigat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya (wilayah Keuskupan Timika) dan beberapa tempat lain di Papua yang menyebabkan begitu banyak korban, termasuk anak kecil, dan juga berakibat pada pengunsian masyarakat sipil dalam skala besar, maka para Pastor Projo Keuskupan Timika-demi kewajiban kami untuk praktikan Hak Asasi Manusia-berseru kepada kedua bela pihak yang sedang berperang (TNI/POLRI-TPN/OPM) agar segera mengadakan GENJATAN SENJATA dan memulai dialog untuk mendatangkan damai sejahtera yang lestari, (https://www.jawapos.com/jpg-today/31/10/2021/imam-keuskupan-timika-serukan-gencatan-senjata-di-intan-jaya-papua, Kamis, 04-11-2021. Pukul. 9:27 wit).

Selain suara kenabian dari Para imam di Keuskupan Timika, datang juga solidaritas kemanusiaan dari tokoh-tokoh awam katolik di tanah Papua. Ada sepuluh hal yang mereka desak demi menyikapi permasalahan di Papua, khususnya di Intan Jaya;

Pertama, Konfrensi Wali Gereja (KWI) untuk menyuarakan permasalahan kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi di Intan Jaya.

Kedua, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk segera menarik pasukan militer non-organik yang bertugas di Intan Jaya dan di seluruh wilayah Tanah Papua. Sebab dengan kehadiran mereka telah menimbulkan kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat sipil.

Ketiga, Pelaku penembakan terhadap kedua anak, segera diproses secara hukum. Keempat, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) segera lakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam situasi konflik bersenjata di Papua.

Kelima, Para Uskup dan para Pastor yang ada di Tanah Papua untuk membantu mendorong menyuarakan persoalan kekerasan yang terus terjadi di atas Tanah Papua.

Keenam, Seluruh Keuskupan di atas Tanah Papua untuk mendoakan agar dkonflik bersenjatai Tanah Papua segerah berakir dan Papua menjadi tanah yang damai.

Ketujuh, Seluruh organisasi Katolik yang ada di Tanah Papua untuk bersatu. Bersama dengan para Uskup dan para Pastor menyuarakan dan menentang kekerasan di atas tanah Papua.

Kedelapan, Pihak TPN-PB (OPM) dan TNI dalam konflik di Intan Jaya untuk tidak mengorbankan rakyat sipil.

Kesembilan, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya segera mengambil tindakan.

Kesepuluh, Mendesak TNI/POLRI untuk membangun dialog melalui tokoh-tokoh agamadiPapua(https://www.suarafajartimur.com/arsip/2738, Sepuluh Desakan Solidaritas Awam Katolik, Menyikapi konflik bersenjata di Papua, Kamis, 04-11-2021. Pukul. 9:34 wit). Namun jika kita berkaca pada beberapa pengalaman selama ini dirasa suara atau seruan imam maupun kaum awam dalam manyikapi konflik di Papua demi “Papua Tanah Damai” agaknya masih belum mampu membuahkan hasil yang sinigfikan sesuai harapan. Bukan berarti seruan-seruan itu menyasar sia-sia namun aungan daripada suara-suara itu sangat sulit meluluhlantakan hati Negara dan Gereja Katolik universal, hingga kini Paus belum sebut nama Papua. Jadi memang ada hasil namun belum mengenai target.

Kita sebut saja Seruan Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 2020 di mana 147 imam pribumi Papua menyeruhkan 10 seruan moral terkait persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua, (https://jubi.co.id/147-imam-katolik-papua-papua-barat-keluarkan-10-seruan-moral-pada-hari-ham/, Kamis, 04-11-2021. Pukul. 9:49 wit). 57 Imam Pribumi yang menolak Otsus Jilid Dua dan merekomendasikan diadakannya sebuah Dialog Damai Jakarta-Papua untuk membahas persoalan “Otsus lanjut” dari perspektif Jakarta dan ‘Referendum’ sebagai perspektif Papua, (https://jubi.co.id/57-pastor-pribumi-papua-serukan-referendum-untuk-papua/, Kamis, 04-11-2021. Pukul. 9:39 wit). Namun sayang seruan itu tidak digubris sama sekali oleh pihak Jakarta dan beberapa elit lokal yang korup, sehingga Otsus yang adalah ‘Neraka’ bagi orang asli Papua itu lolos. Juga Suara RD. Fredinandus Sahbu, Pastor Paroki St. Andreas Ayata saat mengunsi bersama umatnya, (https://www.youtube.com/, Pastor Paroki St. Andreas Ayata, Aifat Timur-Maybrat Bersama Dombanya Yang Ditindas Militer, Kamis, 04-11-2021. Pukul. 10:06 wit). Atau seruan kenabian dari RD. Jammes Kossay Dekan Pegunungan Bintang demi permdamaian di Kiwirok.

Dan juga suara-suara imam maupun awam yang selama ini diseruhkan tidak ada satu pun Uskup yang berani bersuara atau mengubris suara-suara itu. Malah yang lebih ironisnya lagi ada Uskup yang memberihkan ijin bagi para investor untuk mengesploitasi sumber daya alam umatnya. Sehingga sekali pun semua imam dan umat bersuara, namun selama itu tidak ada Uskup yang berani bersuara maka sia-sia saja seruan kenabian itu. Jadi kita butuh Uskup yang berani bersuara demi kebenaran, keadilan, dan perdamaian di Papua sebagai “tanah damai”.

Selain Uskup Papua yang seakan-akan ‘Difabel’ terhadap kasus Papua, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) juga sangat buta, tuli, bisu, lumpuh, dan cacat terhadap kejahatan kemanusiaan di tanah Papua, padahal hampir semua korban pelanggaran HAM di Papua itu sebagian besar umat Katolik, semisal Nopelus Sondegau (2 thun) yang tertembak di Intan Jaya, Rufinus Tigau seorang kategis muda Katolik yang dibunuh oleh aparat militer gabungan TNI/POLRI, dan besar kemungkinan bila kematian beberapa imam pribumi yang meninggal secara misterius ditelisik secara detail, seperti alm. Pater Natalis Henepitia Gobai dan alm. Pater Neles Kebadabi Tebai, maka sudah barang pasti skandal kekejaman pihak-pihak tertentu yang menggangap dua imam itu (dan imam pribumi lainnya beserta Uskup John) sebagi ancaman bisa terbongkar. Bahkan jauh sebelumnya hampir semua kasus pelanggaran HAM di Papua sangat luput dari perhatian KWI. Hal ini mesti menjadi catatan kritis bagi KWI untuk intropeksi. Dengan demikian ada beberapa catatan penting yang mesti diperhatikan oleh para Uskup Papua dan KWI;

Pertama, suara-suara kenabian para imam pribumi dan awam yang selama ini disuarakan mesti direspon secara positif oleh pimpinan keuskupan, yakni para Uskup di tanah Papua. Dan para Uskup mesti mengawal aspirasi imam dan umatnya itu ke tahap KWI dan bila perluh kepausan. Jangan kedua pihak ini menjadi “Judas Iskariot”.

Kedua, sebagai para Uskup yang berkarya dan melayani umat di tanah Papua yang notabenenya memiliki siklus probelmatika yang lama, meluas, dan mendalam, sudah seyogianya para Uskup tampil vokal, frontal, dan getol dalam meneggakan Hak Asasi Manusia di Papua secara utuh, penuh, dan meneyuruh, tanpa sikap akomodatif-koorporatif terhadapa peguasa dan pengusaha. Uskup Papua dan KWI mesti bergandengan tangan untuk mendesak Presiden Jokowi untuk menyudahi pesta konflik bersenjata di Papua dengan menuntaskan berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Papua dan menetralisir Papua dari gengaman militeristik.

Ketiga, Rekonsiliasi Damai dan Dialog Damai mesti didorong oleh semua Uskup Papua dan KWI sebagai dua fasilitator Dialog Jakarta-Papua demi “Papua Tanah Damai” Maka dua jaringan yang selama ini mendorong Rekonsiliasi Damai dan Dialog Damai, yakni Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2) dengan sdr. Selpius Bobii sebagai Koordintor dan Jaringan Damai Papua (JDP) dengan Pater John Bunai sebagai Koordinator mesti didekati, dikenali, dan dipromosikan oleh para Uskup Papua dan KWI untuk mendorong solusi terbaik atas siklus problematika Jakarta-Papua selama 59 tahun ini sejak 1962.

Keempat, Uskup Papua juga bisa meracut kerja sama dengan Konferensi Wali Gereja Pasifik demi mendorong solusi perdamaian di tanah Papua. Sebab sebagai saudara sesama bangsa Melanesia, keprihatianan Gereje di Papua juga menjadi keprihatinan Gereja Pasisfik. Jadi jika selama ini KWI tidak bersuara demi perdamaian Papua. Wilaya Gereja Papua sudah saatnya melirik saudara melanesianya di Pasifik. Bayangkan jika kita kena masalah pasti pihak utma yang kita mintai bantuan ialah anggota keluarga kita sendiri. Begitu pun dengan problematika permdamaian di wilayah Gerejani Papua, sudah saatnya Gereja Papua merajut kerjasama bersama Gereja Pasifik demi solidaritas perdamaian di Papua.

Kelima, JDRP2 dan JDP juga bisa melobi ke “Pax Cristi” berdasarkan Ling Pater Neles Tebai demi promosi Rekonsiliasi dan Dialog Damai sebagai rua fasilitator kunci Dialog Jakarta-Papua menuju “Indonesia Raya” dan “Papua tanah damai”.

*) Penulis Adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Jayapura

Editor : Erik Bitdana