“Tulisan Ini adalah bentuk Ungkapan Rasa Syukur Atas Rahmat Tahbisan Bagi Tiga Imam Orang Asli Papua dalam Gereja Katolik Papua”

                 *Oleh: Siorus Degei-Mahasiswa STFT “Fajar Timur”                            Abepura-Papua

 

Belakangan ini konflik terjadi secara maraton di Papua. Satu kasus belum sampai pada titik peneyelsaian final, muncul kasus-kasus baru lagi. Herannya kasus-kasus tersebut cepat viral secara kontorverial, manipulatif dan provokatif. Kita bisa lihat dua tahun terakhir ini. Jika diklasifikasikan, maka kasus yang terjadi di Papua terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu rasisme dan militerisme. Rasisme dan milierisme seakan menjadi pilar sikap Indonesia terhadapa Papua.

Rasisme dan militerisme ini menghiasi isu-isu di Papua sebagai motif kasus. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya pun bukanlah aktor-aktor yang bukan kepalang dan kaleng-kaleng. Bila ditilik lebih jauh dan mendalam terdapat sebuah skenario besar di balik bungkusan isu-isu yang marak dan mencuak di tanah Papua dua tahun terkahir ini. Bahwa ada dalang bayangan atau infisiable heand yang menjadi pemain di balik opera konflik Papua, bagaimana membongkar kedok skandal produser konflik di tanah Papua ini? Pelan namun pasti topeng mereka akan terungkap juga.

Rasisme Terhadap OAP: Siapa Suruh Jadi Bangsa Terjajah di NKRI!
Sebenarnnya isu Papua Fobia dan fenomena rasisme ini bukan hal baru di Papua. Melainkan sudah berlansung lama, mendalam, dan luas, terutama saat Papua terintegrasi ke dalam NKRI dalam peristiwa Aneksasi 1962 dan Pepera 1969, (Bobii, Bergulat, 2020, hlm.3). Hanya saja isu ini semacam viral dan kontorversial ketika negara ini mau membuka mata lantaran para pejuang kebenaran dan keadilan menggugat. Korban rasisme pertama orang asli Papua adalah seorang nasionalis dan pahlawan nasioanal, yakni Frans Kasiepo yang dikatai Monyet, Gorila, dan Kete, (Pdt. Benny Giyai, dalam Mata Najwa, Dialog Untuk Papua: Seperti Apa? https://www.youtube.com/, Rabu, 13-10-2021). Perlakuan yang rasis itu tidak berhenti, namun terus berkembang dan berpuncak pada Kasus Rasisme di Surabaya pada 16-08-2019. Maka tidak salah juga apa yang dikatakan oleh mantan komisioner Komnas HAM dan aktivis kemanusiaan asal Papua yang hari-hari lagi viral karena cuitan diakun twetternya yang dituduh rasis kepada orang Jawa tengan dan menghina Jokowi dan Ganjar Pranowo, Natalius Pigai, bahwa mental dan karakter bangsa ini adalah rasialis, karena dilakukan ulang-ulang dan sudah berlansung lama, (https://www.youtube.com/ Rabu, 13-10-2021).

Jika berkaca dari perjuangan bangsa-bangsa di dunia, seperti perjuangan Nelson Mandela dalam perjuanga melawan Aparheid di Afrika Selatan, Gerilyawan Che Guevarra di Cuba dan Kongo, Kesetaran “Black Man American” dari Pdt. Martin Luhter King Jr di Amerika, Teologi Pembebasan di Amerika Latin, Penentangan razim otoriter oleh St. Oscar Romero di El Savador, dan perjuangan keadilan dan perdamian lainnya. Biasa disinyalir rasisme menjadi sesuatu yang sangat lazim dan khas. Jadi rasisme itu menjadi sebuah stigma otentik atau lebel illegal bagi suatu suku bangsa yang berada dalam tirani penjajahan, pengisapan, penindasan, dan penderitaan. Maka sebagai bangsa yang termarjinal, terkriminal, terdiskirminasi, terstigmatisasi, dan terdiskreditkan, di Inodonesia. Sudah barang pasti perlakuan Rasisme itu melekat pada eksistensi orang asli Papua, entah dia orang besar maupun kecil tetap saja perlakuan yang rasial itu akan dia alami. Maka sepatutnya “Rasisme” itu dimomentumkan sebagai “Simbol Perjuangan” bangsa Papua dalam menegakan keadilan, kebenaran, dan perdamain di Papua sebagaimana pesan Juru Bicara KNPB pusat Sdr. Viktor Yeimo dalan aksi tolak Rasisme di kantor Gubernur Papua pada 19 Agustus 2019.
Salah satu kasus Rasisme yang paling menyayat hati dan mengusik fajar budi, yaitu kasus Rasisme yang menimpa seorang pemuda tuna rungu di Merauke yang bernama SM (22) lantaran diamanankan oleh Aparat TNI AU secara tidak manusiawi. Peristiwa ini disinyalir oleh berbagai pihak sebagai peristiwa rasis yang serupa dengan yang dialami oleh Goerge Fyloid di Amerika yang mengundang shock global akibat tsunami solidaritas kemnauisaan dari belahan bumi. Akibatnya gelora “Black Lives Metter” telah terkanonisasi sebagai suara “Anti-Rasisme” dan praktek ketdakadilan lainnya di dunia, khsusnya di Papua.

Militerisme Di Papua

Awal tahun 2020 Papua kembali memberitakan tragedi kemanusiaan kepada masyarakat dunia. Intan Jaya kembali menjadi “Medang Perang” antara TNI-POLRI versus TPN-OPM selama dua tahun lebih (2020-2019) setelah Ndugama (2018-2019). Dari akhir tahun 2019 Perang Meletus, tidak ada satupun kado perdamaian dari pemerintah Indonesia yang datang, padahal intervensi komunitas internaisional sudah memperingatkan. Dan situasi mulai berangsur membaik pada awal petengahan 2021. Banyak korban telah berjatuhan, korban multi-dimensional tak terelakkan meroket. Aktivitas dan rutinitas kabupaten Intan Jaya mati suri. Dari sisi politik aktivitas birokrasi pemerintahan vakum, bupati dan rombongan kabur ke kota tetangga. Dari segi ekonomi, aktivitas pasar mati total, kemiskinan absolut merajalela. Dari sisi sosial, pendidkan dan kesehatan menjadi instansi langka, mereka yang mengunsi ke hutan sakit dan mati sia-sia, sedangkan petugas medis sudah dipreteli aparat keamanan. Pendeknya Intan Jaya mati dan Papua berduka (https://nasional.kompas.com/read/2021/01/22/16332141/daftar-panjang-kontak-senjata-tni-polri-vs-kkb-di-papua-mayoritas-di-intan, Rabu 13-10-2021).
Dalam kasus Intan Jaya ada sebuah kasus yang mendapatkan perhatian masyarakat luas, yakni misteri kematian Pdt. Yeremia Zanambani pada Sabtu 19 September 2020, seorang tokoh agama yang bersejarah di Intan Jaya, beliau yang telah menerjemahkan Kitab Suci(Alkitan) kedalam bahasa Migani. Dari hasil investigasi ditemukan bahwa beliau ditembak dan ditikam dengan sebilah pisah Sangkur oleh aparat keamanan, sehingga kejadian tersebut kecantol ke pelanggaran HAM. Kasusnya walau sudah dikawal oleh Komnas HAM, tokoh Agama, dan LSM lainnya ke jenjang kementerian. Namun hingga hari belum ada Follow Up dan Call Back dari pemerintah, khsusnya Menko Polhumkam (baca. https://tirto.id/kematian-pendeta-yeremia-cari-pembunuh-tentara-warga-ditembak, Rabu, 13-10-2021). Malah sebaliknya semua bentuk pergerakan perjuangan keadilan, kebenaran, dan perdamaian di Papua medapatkan lebel teroris, (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1369922-mahfud-heran-kkb-papua-dicap-teroris-diributkan), sungguh sebuah sandiwara yang tidak lucu. Hingga kini kasus Intan Jaya berdarah itu masih belum ada penyelesaian final. Tetapi operasi militer masih terus berlanjut.
Memasuki pertengahan tahun 2021, tepatnya pada Minggu, 5 September 2021 pukul 13:45 WIT, pecah konflik bersenjata di Distrik Aifat Selatan-Maybrat yang menyebabkan 4 personil TNI tewas, ribuan warga sipil dari 19 kampung dan satu Distrik menggunsi dan operasi militer dilakukan secara represif dan massif, (lihat. https://nasional.tempo.co/read/1505015/2-086-warga-maybrat-papua-mengungsi-setelah-tpnpb-serang-koramil, Rabu, 13-10-2021). Masih belum ada efek cerah, Meletus juga konflik senjata di Distirk-Kiwirok-Pengunungan Bintang, yang menyebabkan kehancuran infrastruktur (Puskesmas, Kantor Disrik, dan beberapa rumah warga) dan meninggalnya seorang Nekes GM (22), serta gugurnya Kol. Elly Bidana, dan pengunsian warga sipil, aktivitas di Kiwiriok lumpuh, (Lihat. https://regional.kompas.com/read/2021/09/29/155041378/kontak-senjata-di-kiwirok-2-polisi-terluka-1-anggota-kkb-diklaim-tewas, Rabu,13-10-2021).
Peristiwa kematian seorang Petugas Medis itu juga sempat menuai kontroversial yang cukup gesit di ruang publik, terutama media sosial dan surat kabar. Padahal belum ada suatu temuan yang komprehnsif, objektif, dan sahih. Banyak okunum dan lembaga, terutama Buzzer gadungan, memosting dan menyebarluaskan informasi lepas-bebas alias hoaks tampah basis referensi dan investigasi yang valid. Komnas HAM, IYLBH, dan LSM Kemanusiaan lainnya yang mumpuni dalam bidang investigasi dan advokasi belum menyampaikan temuan-temuan prihal motif kasus Kiwirok, belum ada hasil investigasi yang independent dan objektif, maka semua pihak didorong dan mendorong adanya sebuah investigasi komprehnsif atas kasus kiwirok oleh suatu tim investigasi indenpen, (baca. https://suarapapua.com/2021/09/23/veronika-koman-desak-komnas-ham-investigasi-kasus-kiwirok, Rabu, 13-10-2021). Sehingga kini kasus Kiwirok masih tinggal tergantung.
Di tengah kasus-kasus kritis di Papua itu yang semestinya negara hadir sebagai embun sejuk dengan membentuk tim investigasi indenpenden dalam rangka merespon konflik-konflik bersenjata. Atau juga menjadikan dialog damai menjadi pendekatan baru dalam menyelesaikan konflik. Kendati pun demikian sangat disayangkan sekali pemerintah tidak hadir sebagaimana yang dirindukan dan diharapakn masyarakat kecil. Melainkan sebaliknya pemerintah hadir sebagimana yang dirindukan dan diharapkan masyarakat kelas atas dalam PON XX dan Pemekaran (DOB).

 

“Cipta Kondisi” Sebagai Motif Rasisme dan Militerisme di Papua

Ketika melihat dan mengetahui desas-desus dan arak-arak kasus kemanusiaan di Papua. Sebagai Manusia normal yang berakal budi dan berhati nurani, barangkali akan muncul kebingungan-kebingungan dan muncl pertanyaan, Ada Apa Ini? Mengapa Papua Terus Bergejolak? Perluh diketahui bersama bahwa ada beberapa kepentingan politik-ekonomi raksasa di Papua dan ini melibatakan aktor lokal, nasional, dan internasional. Dan untuk meloloskan kepentingan-kepentinagn tersebut perluh ada strategi-strategi pendukung yang ampuh sehingga setiap kepentingan dapat lolos dengan lancar tanpa ada ganguan dan hambatan.
Dalam konteks problematika Papua selama dua tahun terakhir ini (2020-2021) strategi yang dipakai oleh aktor bayangan atau infisiable heand adalah Cipta kondisi (Cipkon). Sebenarnya Cipkon ini merupakan sebuah strategi lama yang sudah dipakai oleh Pemerintah Indoneisia dalam mendekati Papua. Bukan saja untuk menangani konflik Papua, tetapi konflik Timor-Timur, Aceh, Poso dan juga wilaya lainnya yang sempat menjadi target bergejolak.

Dalam sejarahnya Cipkon pertama kali diperagakan oleh elit politik lokal, nasional, dan internaisional dalam rangka merampok emas di Gunung Nemangkawi pada 1967 berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan (Freeport). Dengan surat ijin dari pemerintah nasional, masyrakat adat dikocar-kacirkan oleh elit lokal, masyarkat adat yang menolak kehadiran perusahan dibantai secara represif, wilaya adat menjadi daerah operasi militer, masyrakat Amungme menjadi penggunsi di atas tanah leluhurnya sendiri, dan elit intenasional terjun beroperasional, (https://www.merdeka.com/uang/sejarah-freeport-indonesia-hingga-jadi-rebutan-negara-maju, Rabu, 13-10-2021). Kira-kira demikian gambaran singkat strategi Cipkon yang selaluh relevansi di Papua. Berikut kasus kasus yang bermotif Cipkon di tanah Papua selama dua tahun terakhir ini.

Pertama, kasus Intan Jaya. Dari berbagai alasan yang menjadi latar belakang konflik Intan Jaya. Perluh menjadi perhatian bersama bahwa sebelumnya Intan Jaya masuk dalam konsensai tambang, khsusnya di Bloc Wabu (bekas konsensasi Freeport) dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam/ ANTM). PT Antam berencana menggarap Blok Wabu, Menteri BUMN Erick Thohir pun telah menyurati Menteri ESDM Arifin Tasrif agar Antam bisa mengelola bekas lahan tambang Freeport Indonesia tersebut Block Wabu, https://www.cnbcindonesia.com/news/selain-harta-karun-langka-ri-ada-gunung-emas-blok-wabu-papua, Rabu, 13-10-2021). Rencana perampokan emas milik masyarakat adat Migani ini dengan cepat diketahui oleh kalangan luas. Aksi dan demonstrasi juga dilakukan oleh masyrakat adat Migani, aktivis lingungan hidup, komunitas Mahasiswa dan Pemuda, tokoh Agama, dan lain sebagainya. Untuk mengalihkan fokus publik yang konsistensi menolak kehadiran. Maka saatnya Produser konflik memainkan perannya dengan menciptakan perang dan menjadikan Intan Jaya sebagai zoan rawang, sehingga penduduk asli maupun pendatang semuanya mengunsi ke hutan, keluar kota, dan ke Gedung Gereja. Setelah membuat konflik, sudah barang tentun semua energi masyarakat asli Papua itu tidak lagi tertuju ke pihak asing, melainkan kepada saudara-saudarinya yang menjadi korban dan penggunsian di Intan Jaya. Dengan demikian surat ijin investor tambang lolos dan palu eksploitasi jatuh.
Mengapa pihak perusahaan tidak lebih berdialog dengan masyarakat adat? Mengapa TNI-POLRI lebih condong mengayomi Perusahaan daripada warga sipil? Kianya pertanyaan-pertanyaan misterius ini bisa terjawab dengan hasil temuan-temuan Sdr, Haris Azhar, direktu Lokataru dan aktivis HAM. Temuan-temuan LSHAM ini ia sampaikan dengan sangat, alot, lugas, dan tajam dalam sebuah kesempatan di You Tubunya. Pendeknya menurut Haris, ada jenderal-jenderal besar di Indonesia baik yang masih aktif dan purna yang meliki saham-saham besara pada perusahan-perusahaan besar di Kalimantan dan Papua.

Beliau sempat bilang salah satu perusaahan yang hedak masuk ke Intan Jaya, yakni PT Tobacom Del Mandiri, merupakan anak perusahan dari Toba Sejahtera Grub yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Menteri Perikanaa Luhut Binsar Panjaitan. Belakangan Haris karena tidak terima, Luhut melayangkan Somasi terhadap Haris Azhar untuk mengklarifikasikan pernyataan-pernyataannya, namun sebenarnya Luhut salah arah bila mau mengugat Macan Hukum Indonesia ke ranah pengadilan sebab itu habitatnya, (https://nasional.tempo.co/read/1503606/5-fakta-seputar-somasi-luhut-ke-haris-azhar-dan-koordinator-kontras, Rabu, 13-10-2021).

Kedua, kasus Maybrat, Minggu, 5 September 2021, pukul 13:45 WIT. Kronologi kasus ini tidak beda jauh dengan kasus Intan Jaya. Bahwa sebelumnya ada tiga perusahan sawit yang mau mausk ke Sorong. Namun ditolak oleh semua masyarakat akat, tokoh pemudah, tokoh perempuan, tokoh Agama, dan simpatisan lainnya. Bahkan bupati Sorong sendiru secara terang-terangan menolak dan menjabut surat ijin dari tiga perusahaan itu karena sangat berimplikasi buruk terhadap ekosistem ekologis dan masyrakat adat. Sikap bapa bupati yang berani dan teramat langka di Papua ini mendapat gugatan dari pihak koorporasi, mereka mengeluarakan somasi untuk bapak bupati, senasip dengan nasip Haris Azhar.

Ketiga, kasus Kiwirok Senin, 13 September 2021, pukul 09:45 WIT. Mengapa kasus Kiwirok terjadi? Berdasarkan pengalam cipkon di Mimika, Ndugama, Intan Jaya, dan Maybrat, maka semua pihak bisa bertanya kira ada apa di kiwirok? Telebih khusus sumber daya alam apa yang mau dirampok dari masyarakant ada Nalum-Kupel-Ketemban? Apakah kiwirok hanya sebag pegalihan fokus public agar Gunug sacral Apli-Mapon di ekspedisi?Pendeknya semua praktek kontak senjata yang terjadi di Papua itu semata-mata untuk meloloskan kepentingan elit politik-ekonomi lokal, nasional, dan internasional.
Keempat, kasus viktor Yeimo, jika dianalisis dari dalil penahanan dan penanganannya, terlihat jelas bahwa aparat penegakan hukum sedang mencari-cari kesalahan Sdr.Viktor Yeimo dengan pasal-pasal makar dalam kitab hukum yang rasis. Terlihat jelas sekali kelemahan dari tesis-tesis dalil yang dipakai polisi dan hakim. Selain itu juga banyak hak-hak dasar sdr. Viktor yang diselewengkan, seperti hak hidup sehat.
Namun jauh dari problem mekanisme penanganan sdr. Viktor. Sebenarnya ada motif lain yang melatarbelakangi peristiwa penangkapan sdr. Viktor, yaitu pelolosan RUU Ottsus Jilid II, PON XX, Pemekaran (DOB), dan eksplotasi SDA. Pertanyaannya mengapa harus Viktor? Kalau dalilnya karena ia yang memoblisasi massa dalam aksi tolak rasisme? Jika demikian, mengapa lascar elit politik loka yang saat ini sibuk berteriak “Sukseskan PON XX, Torang Bisa” itu tidak ditangkap atu dimintai ketenagan?
Maka dari itu sebenarnya kasus sdr.Viktor ini merupakan sebuah kasus dengan motif cipkon pula, ia adalah tahanan yang di-setting agar semua agenda politik-ekonomi besar elit lokal, nasional, dan internasional tereaslisasi di Papua. Sudah begitu pemerintah akan memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Papua aman dan baik-baik saja dalam pangkua NKRI.
Rahmat Tahbisan Tiga Imam Pribumi Di Intan Jaya Sebagai Oase Perdamain Di Papua Walaupun berlansung ragam konflik yang menyebabka krisis humanis dan ekologis menuju genosida dan ekosida.

Namun sebagaiman seruan Nabi Perdamain Papua, Alm. Pater Neles Kebadabi Tebay, bahwa kita semua harus memiliki harapan yang besar dalam iman yang kepada Kristus melalui Roh Kudu dan cinta kasih kepada sesame. Maka jangan sampai pesimisme membunuh daya juang dan semangat perjuangan. Harapan akan keadilan, kebenaran dan perdamain di atas tanah Papua harus dimilika oleh semua orang Papua.

Di tengah krisis multidimensional ini, walau negara meninggalakan kita sebagai manusia yang berakal budi dan berhati Nurani, dan mala merangkul kita sebagai serigala berbulu domba. Tuhan Yesus Kristus Sahabta Yanag Baiak, Gembalah Yang Baik, dan Raja Damai tidak meninggalkan umat-Nya yang dikuasai kegelapan. Tuhan telah melimpahkan berkata yang berharga. Sebab ia memilih delapan orang Putra terbaik Papua untuk ditahbiskan menjadi Imam.

Tepat pada Selasa, 12 Oktober 2021, pukul 13:21, bertempat di Gereja Katolik St. Misael, Distirk Sugapa-Kab. Intan Jaya. Ribuan umat katolik Migani, Dawai, Mee, alam Intan Jaya, beserta seluruh leluhur bangsa Papua bersorak-sorai bersama Allah di Surga. Sebeb tiga putra asli terbaik Papua menerima rahmat tahbisan imamat dari Mgr. Antonius Subianto Bunyamin OSC. Tiga Imam baru tersebut antara adalah RD. Yosep Bunay, RD. Yehezkiel Belau dan RD. Fransiskus Songgenau. RD. Yehezkiel Belau dan Frans Songgenau sendir mrupakan putra asli Migani. Kedua tercatat sebagai Imam ke-4 dari suku Migani (setelah, P. Anton Belau OFM. RD. Keleopas Sondegau dan RD. Bennyamin Magai) dan Imam Projo ke-3 (setelah P. Keleopas Sondegau dan P. Bennyamin Magai).

Hadir para Imam senior dari lima keuskupan Regio Papua, Biarawan-Biarawati, Dedominasi Agama, Tokoh Adat, Bupati berserta FORKOPIMDA Kab. Intan Jaya,DANDIM 1705 Nabire Letkol Inf. Anjuanda Pardosi, seluruh umat Allah.

Dalam kotbahnya Pater Martin Ekowaibi Kuayo, Aministrator mengutarakan alasannya mengapa Intan Jaya dipilih sebagai tempat berlansungnya acara pentahbisan tiga Imam, yaitu seperti yang sudah diketahui bersama bahwa selama ini Intan Jaya menjadi Daerah Konflik dan medan perang. Sehingga masyarakat hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan kegetisan. Maka dari itu Gereja mau hadir di tenagh duka-cita umat itu supaya perdamaian itu terwujud, dan masyrakat bisa beraktivitas lagi seperti semual: bersekolah, berkantor, berkebun, berternak, dan lain-lain, https://suarapapua.com/2021/10/12/sekjen-kwi-hadir-di-bilogai-bupati-berharap-pulihkan-intan-jaya, Rabu, 13-10-2021).

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengajak semua pihak, baik TNI-POLRI, dan seluruh masyarkat Intan Jaya untuk berdamai dan memulai hidup yang baru dengan bersama-sama membangun dan merubah wajah kota Intan Jaya.
Intan Jaya yang tadinya gelap karena peperangan, kini telah terang. Suara konta senjata, suara tangisan, dan tetesan darah yang selama hamper dua tahun menghiasa wajah Intan Jaya digantingan dengan suara sorak-sorai yang gagap-gempita. Perasaan cemas, takut, dan bimbang berubah menjadi rasa syukur, Bahagia, dan damai yang luar biasa. Tuhan benar-benar mendengarkan doa-doa yang selama dilambungkan tak henti-hentinya untuk dan demi perdamaian di Intan Jaya-Papua, (https://hmstimes.com/2021/tiga-imam-baru-di-gereja-katholik-distrik-sugapa-intan-jaya-papua-ditahbisan/, Rabu, 13-10-2021).

Kini Yesus Sang Fajar Sejati telah mentinari Intan Jaya tadinya gelap lantaran dikuasai pasukan setan. Intan Jaya adalah Intan yang benar-benar Jaya di Mata Tuhan. Kerajaan kedamain dan lascar suugrawi sudah berdiri Jaya di tanah ulayat orang Migani. Gereja bersama spiritualitas karya keselamatan Allah dalam Kristus melalui Roh Kudus sudah hadir di Intan Jaya. Bahwa Rahmat tahbisan suci menjadi berkta berkat rekonsiliasi dan perdamaian di Intan Jaya dan Papua pada umumnya. Tidak tunggu lama dalam waktu yang dekat Oase perdamaia yang sudah dialami masyarakat Intan Jaya akan segera menyelimuti selurh persada bumi Cenderawasi.

Referensi
Bobii Selpius. 2020. Bergulat Menuju Tanah Suci Papua. Wirewit Study Centre: Jayapura