JAYAPURA-SUARA FAJAR TIMUR.COM. Dari rentetan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua, publik kembali dikagetkan lagi dengan sebuah peristiwa kejahatan kemanusiaan di Intan Jaya, Pada ( Senin, 15/02/2021) sekitar pukul 07.30. Waktu Papua.

Dengan beragam bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Wilayah Pegunungan Tengah yang kurang kondusif, Selpius Bobbi (Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua-JDRP2) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerhati kemanusiaan.  Berikut adalah isi lengkap Surat terbuka tertulisnya.

KepadaYth. Petinggi Negara Indonesia dan Jajaran Terkait lainya, serta Para Peduli Kemanusiaan di mana saja Anda berada.

Dengan hormat, Melalui surat terbuka ini, kami hendak menyampaikan perkembangan terkini terkait Operasi Militer Namengkawi dan Operasi PAM Rawan di Tanah Papua, khususnya di Pegunungan Tengah Papua, dan lebih khusus lagi situasi darurat kemanusiaan yang sedang terjadi di Intan Jaya akibat dari operasi militer antara TNI POLRI dan TPNPB.

Operasi Militer Namengkawi dan Operasi Komando PAM Rawan yang sedang diberlakukan atas perintah presiden Jokowi telah mengakibatkan darurat kemanusiaan yang paling mengerikan di Pengunungan Tengah Papua, khususnya Ndugama, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Banti di Timika dan Puncak. Perlu kami sampaikan bahwa Intan Jaya dan Ndugama adalah dua kabupaten yang paling terdampak akibat Operasi Militer ini. Selain itu, dengan adanya operasi militer ini terdampak pula beberapa Kabupaten lain yang di sekitarnya. Terdampak karena kebanyakan warga sipil mengungsi ke Kabupaten lain yang ada di sekitarnya yang dirasa aman.

Dari rentetan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua, publik kembali dikagetkan lagi dengan sebuah peristiwa kejahatan kemanusiaan di Intan Jaya. Pada Senin 15 Februari 2021 pada jam 07.30 Pasukan TPN-OPM menyerang markas TNI di Kampung Mamba – Intan Jaya. Dalam insiden itu, TPNPB menembak mati salah satu anggota TNI bernama prada Ginanjar. TNI mengejar pasukan TPNPB dengan penembakan membabi buta di tengah perkampungan hingga masuk di dalam perumahan warga di Kampung Mamba – Intan Jaya.

TNI menembak saudara Janius Bagau di depan rumah Amaesiga – nama Kampung kecil dari markas TNI berjarak sekitar 300 meter. Karena ketakutan, warga sekitarnya berkumpul di halaman Gereja Katolik Tanah Putih di Kampung Mamba berjarak 300 meter dari markas TNI.

Mendengar informasi bahwa terjadi peristiwa penembakan terhadap warga sipil, Tim dari Pastoran dipimpin langsung Pastor Paroki Dekenat  Moni Puncak, Yustinus Rahangiar Pr menuju ke tempat kejadian untuk evakuasi warga umat yang berada di halaman Gereja maupun yang terkena peluru bernama Janius Bagau. Semua warga yang sedang berada di halaman Gereja langsung mengungsi ke halaman Gereja Paroki Bilogai berjarak 2 kilo meter dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sedangkan Janius bagau yang kena tembak dari TNI langsung dievakuasi ke rumah sakit Bilogai – Intan Jaya.

Kemudian kedua adik kandungnya  bernama Justinus Bagau dan Soni Bagau menjaga kakak kandungnya di Rumah Sakit yang mengalami luka tembak Janius Bagau. Sekitar jam 11 malam TNI datang ke Rumah Sakit pada 15/2/2021. TNI Interogasi sambil menyiksa Janius Bagau yang sedang dalam perawatan. TNI melepaskan infus dan menyiksanya hingga meninggal dunia. TNI juga menginterogasi sambil menyiksa kedua adiknya bernama Justinus Bagau dan Soni Bagau yang sedang menjaga kakaknya di Rumah Sakit Bilogai – Distrik Sugapa – Kabupaten Intan Jaya. Kedua adiknya pun pada malam itu juga meninggal dunia akibat penyiksaan TNI yang ditugaskan di Kampung Mamba – Distrik Sugapa – Intan Jaya.

Peristiwa mengerikan ini tidak diketahui oleh keluarga korban, karena keluarganya mengungsi ke Pastoran Bilogai yang berjarak dari Rumah Sakit sekitar 1 kilo meter. Tidak seorang pun ke luar rumah pada malam itu, karena situasi ibu kota Kabupaten Intan Jaya sangat mencekam. Dalam suasana amat mencekam itu, pada malam hari TNI menggunakan kesempatan datang ke Rumah Sakit untuk menyiksa dan membunuh tiga orang warga sipil yang bernama: JANIUS BAGAU, JUSTINUS BAGAU dan SONY BAGAU.

Ketiga bersaudara ini ayahnya bernama Mikael Bagau dan dilahirkan oleh seorang mama. Menurut keterangan warga setempat bahwa ketiga bersaudara yang disiksa sampai meninggal dunia ini adalah murni warga sipil, bukan bagian dari TPN-OPM. Keterangan warga setempat ini berbeda dengan keterangan resmi yang dikeluarkan oleh TNI POLRI bahwa ketiganya adalah anggota TPNPB. Menurut warga setempat bahwa berita yang disebarkan oleh TNI POLRI itu kebohongan publik untuk membenarkan tindak kejahatan TNI kepada ketiga warga sipil itu.

Operasi Militer Namengkawi dan Operasi Komando PAM Rawan di Pegunungan Tengah Papua, khususnya di Ndugama dan Intan Jaya bukan menumpas TPNPB, tetapi Operasi Militer TNI POLRI menumpas warga sipil yang tidak bersalah. Berikut ini nama-nama korban yang ditembak mati oleh TNI POLRI selama operasi militer berlangsung di Intan Jaya yang berhasil di data oleh warga setempat, antara lain:

1. Janius Bagau;

2. Justinus Bagau;

3. Soni Bagau;

4. Boni Bagau;

5. Pdt Yeremias zanambani;

6. Pewarta Rufinus Tigau;

7. Agustinus Duwitau Bu;

8. Luhter Zanambani (mayatnya dibakar TNI);

9. Apinus Zanambani (mayatnya dibakar TNI);

10. David Bagau;

11. Lukas Nayagau;

12. Junus Sani;

13. Seorang Ibu asal suku Dani.

Junus Sani, Boni Bagau dan Lukas Nayagau ditembak mati oleh TPNPB dengan alasan menjadi mata mata dari TNI POLRI. Sedangkan 10 warga sipil lainnya ditembak mati oleh TNI POLRI.

Menurut keterangan seorang warga setempat bahwa dalam Operasi militer gabungan Namengkawi dan PAM Rawan di Intan Jaya itu, TNI POLRI berhasil menewaskan anggota TPNPB hanya satu orang yaitu Peria Mirip. Sementara TNI POLRI banyak yang meninggal dunia ditembak TPNPB. Karena TNI POLRI tidak berhasil menembak mati TPNPB, sehingga Operasi Militernya diarahkan ke warga sipil. Ini sungguh memalukan wibawa Negara Indonesia. Bukan hanya memalukan, tetapi mencoreng nama Negara Indonesia di mata dunia Internasional.

Kehadiran TNI POLRI dalam operasi militer di Intan Jaya dan Ndugama bertujuan untuk menumpas TPNPB, tetapi yang terjadi sebaliknya. Operasi Militer itu justru menumpas warga sipil. Peristiwa seperti ini bukan baru terjadi. Peristiwa serupa biasa terjadi di tempat dan di waktu yang berbeda di Tanah Papua sejak 1 Mei 1963 hingga saat ini.

Kehadiran TNI POLRI di tanah Papua bukan untuk melindungi warga asli Papua. Tetapi TNI POLRI hadir di Tanah Papua untuk melindungi warga non Papua. Terbukti bahwa selama ini TNI POLRI belum pernah menembak mati warga non Papua sejak 1 Mei 1963 hingga kini. Selain itu, TNI POLRI hadir untuk menjaga perusahaan-perusaan berskala kecil hingga berskala besar yang beroperasi di Tanah Papua. Dan misi utama TNI POLRI di Tanah Papua adalah menumpas gerakan kemerdekaan bangsa Papua, sambil membasmi orang asli Papua melalui operasi militer terbuka dan tertutup. Jadi kehadiran TNI POLRI di Tanah Papua adalah bagian dari ekspansi neo kolonialisme dan neo imperialisme (menduduki, menguasai, menjajah, menjarah dan membunuh). Itulah watak penjajah.

Pendekatan Operasi Militer (perang) untuk menangani persoalan antara bangsa Papua dan bangsa Indonesia tidak akan pernah diselesaikan. Justru satu kekerasan melahirkan kekerasan baru. Menyelesaikan masalah dengan mengedepankan perang, tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang ada. Justru pendekatan melalui “perang bersenjata” melahirkan penderitaan, “perang” bukan satu-satunya solusi untuk mewujudkan perdamaian.

Janji presiden Jokowi untuk menyelesaikan persoalan Papua dengan jalan dialog hanyalah tinggal janji. Pendekatan Operasi Militer Namengkawi dan Operasi Komando PAM Rawan atas perintah presiden Jokowi adalah langkah yang sangat keliru. Dunia sedang memantau janji Jokowi beberapa tahun lalu untuk menyelesaikan masalah Papua dengan jalan damai.

Di dalam forum forum resmi, Negara Indonesia selalu tampil memukau mengkampanyekan pentingnya mewujudkan keadilan, perdamaian, demokrasi dan toleransi, tetapi semua kompanye itu tidak terbukti di dalam negeri. Justru Negara Indonesia menghadapi setiap persoalan dengan rakyatnya dengan tindakan represif dari aparat TNI POLRI. Banyak pihak sudah menyimpulkan bahwa presiden Jokowi sama karakternya dengan presiden Soeharto. Bahkan ada yang mengatakan era Jokowi adalah NEO ORDE BARU. Karena banyak kebijakan yang diambil oleh presiden Jokowi serupa dengan kebijakan yang pernah diambil oleh mantan presiden Soeharto yang memerintah Indonesia dengan tangan besi.

Kami menegaskan di sini bahwa Jalan Perang adalah Jalan Kekerasan. Jalan Kekerasan adalah Jalan Kejahatan Kemanusiaan. Jalan perang bersenjata, jalan kekerasan, jalan kejahatan itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan yang ada di antara bangsa Indonesia dan bangsa Papua.

Karena itu, melalui surat terbuka ini, hendak kami menyampaikan beberapa poin penting dan mendesak kepada Petinggi Negara Indonesia dan pihak terkait serta para peduli kemanusiaan di mana saja Anda berada bahwa:

1). Mendesak presiden Jokowi agar segera menghentikan dan mencabut perintah operasi Namengkawi dan operasi komando PAM Rawan serta demiliterisasi, khususnya menarik pasukan non organik dari Tanah Papua;

2). Mendesak Negara Indonesia untuk memajukan PERUNDINGAN antara dua bangsa (Indonesia dan Papua) yang setara, difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral untuk menyelamatkan etnis Papua yang sedang musnah perlahan-lahan;

3). Mendesak Jakarta untuk mengijinkan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB untuk mengunjungi Tanah Papua serta memberi akses kepada wartawan asing ke Tanah Papua untuk mengambil dan mempublikasikan berita yang berimbang;

4). Mendesak KOMNAS HAM Indonesia membentuk Tim Investigasi untuk mengungkap dan menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM berat di Intan Jaya dan Ndugama;

5). Dibutuhkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak karena operasi militer di Timika, Puncak, Pegunungan Bintang, Ndugama dan Intan Jaya yang sudah mengungsi dan terancam di kampung halamannya, berupa bantuan bahan makanan, obat-obatan dan berupa donasi langsung kepada pihak korban; dalam hal ini Palang Merah Indonesia (PMI) mengambil peran utama untuk menangani para pengungsi;

6). Disampaikan kepada Bupati dan jajaran Pemda Intan Jaya yang sedang berada di Kabupaten lain, agar segera kembali pulang ke Intan Jaya untuk bertanggung jawab mengurus warga sipil yang sedang terdampak karena operasi militer; Ingat Bupati dan wakil bupati serta DPRD dipilih oleh rakyat untuk bertanggung jawab mengurus warganya, bukan dipilih untuk lari dari tanggung-jawab;

7). Gubernur, DPRP dan MRP serta DPR/MPR RI asal Papua juga tidak boleh tinggal diam; Anda menjadi Gubernur, DPRP dan MRP serta DPR/MPR RI karena ada rakyat Papua. Anda dipercayakan oleh rakyat Papua untuk memimpin mengurus rakyat di Tanah Papua;

8). Kepada semua pihak yang peduli kemanusiaan, teruslah bersuara bagi penyelesaian masalah utama “STATUS POLITIK bangsa Papua” melalui PERUNDINGAN yang dialogis dan bermartabat untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua dari tahun 1960-an hingga saat ini.

Demikian surat terbuka ini kami buat untuk diperhatikan dan dilaksanakan melalui peran dan cara kita masing-masing untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian yang abadi di Tanah Papua, bahkan untuk dunia. Tuhan memberkati.

Sumber: SELPIUS BOBII (Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua – JDRP2, juga Ketua Umum Front PEPERA PB).