Photo istimewa Erik: Usai Konferensi pers Kaum Awam Katolik Papua, Gua Maria Buper (25/01/2021)

 

JAYAPURA- SUARA FAJAR TIMUR. COM. Satu Suara Kaum Awam Katolik Papua yang terdiri dari perwakilan 5 Keuskupan di Papua yaitu Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Manokwari-Sorong, Agats dan Timika.

Konferensi pers mosi tidak percaya yang dilayangkan Kumpulan Kaum Awam Katolik Papua kepada Lima Uskup di tanah Papua dan KWI terkait misi Pewartaan dan keberpihakan gereja yang selalu jauh dari harapan umat Allah di Papua yang berlangsung di Gua Maria SANG FAJAR TIMUR Buper Waena-Papua (Senin/ 26/01/2021).

Konferensi pers atau pernyataan sikap ini dihadiri oleh sejumlah pemuda Kaum Awam Katolik perwakilan 5 Keuskupan di Papua. Dan dalam pernyataan sikap dibacakan langsung oleh Koordinator Satu Suara Kaum Awam Katolik Papua sdr. Melvin Waine.

Berikut adalah konferensi pers lengkap Satu Suara Kaum Awam Katolik Papua:

             SATU
SUARA KAUM AWAM KATOLIK PAPUA
…………………………………………..
“KAMI MENYATAKAN MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PARA
USKUP DI TANAH PAPUA DAN KWI; MINTA KELUAR DARI KWI;
MEMINTA USKUP BARU DI PAPUA HARUS MEMPRIORITASKAN
PASTOR ASLI PAPUA; MEMINTA USKUP KEUSKUPAN AGUNG
MERAUKE. PETRUS C. MANDAGI SEGERA MENCABUT MoU
DENGAN PT. KORIDO MELALUI ANAK PERUSAHAANNYA, PT.
TUNAS SAWA ERMA YANG MENGHILANGKAN HAK-HAK DASAR
UMAT DAN SUMBER MATA PENCAHARIAN HIDUP UMAT ALLAH DI
SELATAN PAPUA.”

1. PENGANTAR
Kami yang tergabung dalam „Satu‟ Suara Kaum Awam Katolik
Papua ini terdiri dari 5 keuskupan di tanah Papua, yaitu; Keuskupan
Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Manokwari-Sorong, Agats dan
Timika. Hari ini kami duduk bersama-sama, mewakili umat katolik di
tanah Papua, baik orang katolik asli maupun saudara/i kami yang
seiman dari non Papua yang lahir, besar, tinggal, hidup dan berkarya
lama di tanah Papua. Juga yang memiliki kesamaan masalah, keluhan
dan pergumulan hidup yang panjang yang tidak terlepas dari kehidupan
sehari-hari kami di tanah yang kami cintai ini.
Kali ini kami mau bicara masalah kami yang disebabkan oleh
sejumlah hal, termasuk yang diakibatkan dari tindakan, sikap,
pernyataan, keprihatinan, kepedulian dan keberpihakan pimpinan klerus
kami sendiri. Baik itu yang terjadi di luar, seperti dengan pemerintah, pihak swasta, perusahaan dan lainnya. Juga tentang apa yang kami
ikuti dalam gereja katolik di Indonesia, khusunya di tanah Papua.
Sekaligus kami mau bersaksi tentang posisi orang Papua bersama
sadaura/i kami dari luar, masalah kemanusiaan (pelanggaran HAM dan
kerusakan lingkungan hidup), gereja katolik, para pimpinan klerus dan
suara kenabiannya.
Kami duduk dengan bekal suka duka, kecemasan dan
pengalaman panjang, sejak gereja ini mulai membuka dan memulai
jalan perintisan di pantai Skroe, Fak-Fak, Papua Barat (1894). Seiring
dengan waktu, kini gereja katolik berkembang pesat di seluruh tanah
Papua. Pada saat yang sama, kami juga mengalami ragam masalah dan
terus bergumul untuk menghirup udara segar dari masalah-masalah,
terutama pelanggaran HAM yang melahirkan duka cita, tangisan, dan
air mata kemanusiaan yang tak kunjung selesai. Pun tentang kerusakan
lingkungan hidup yang menghilangkan sumber mata pencaharian hidup
kami akibat kehadiran perusahaan-perusahaan ganas yang melakukan
eksploitasi sumber daya alam.
Kami telah jalani dan punya banyak pengalaman hidup: baik
buruk, dan manis pahit sepanjang hidup sebagai masyarakat adat,
warga negara dan umat katolik di tanah Papua. Dalam kebersamaan
ini, kami hendak menyampaikan apa yang selama ini kami sendiri
melihat, mendengar, mengalami dan merasakannya. Kurang lebih
selama 127 tahun dibawah kekuasaan pemerintah Belanda (1828-1963)
dan Indonesia (1963-sekarang). Kami merasa penting untuk sampaikan
apa yang kami alami dan rasakan selama ini dari jalan penderitaan
hidup kami yang sangat panjang pada belakangan ini.
Kami juga hendak menyampaikan apa yang selama ini kami
doakan, bergumul dan harapkan dari tengah-tengah persoalan hidup.
Kami merasa perlu untuk sampaikan secara jujur dengan harapan agar semua orang bisa [paling tidak] mengetahui bagaimana suka duka
kemanusiaan yang kami jalani di tanah Papua. Kami tidak berdaya dan
sangat membutuhkan pertolongan. Olehnya, kami ingin sampaikan agar
semua pihak dapat menolong kami dari kemelaratan hidup. Tak hanya
doa. Keprihatinan, kepedulian dan bersolidaritas saja sangat cukup.
Semoga, apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan yang
penting untuk dipikirkan, direfleksikan dan dipertimbangkan bersama
dalam rangkah menciptakan damai di tanah Papua.
Tentunya, tidak bermaksud untuk memperburuk citra gereja
katolik. Tidak juga bermaksud untuk keluar dari gereja katolik. Apalagi
memecah belah sesama saudara/i seiman yang cukup lama berkarya
dan berjasa besar di tanah Papua. Kami tidak punya niat untuk
hancurkan gereja katolik. Apa yang kami sampaikan murni dari hati
nurani. Tidak ada paksaan. Tidak ada orang atau pihak manapun yang
sengaja memanfaatkan kami untuk memecahbelah gereja katolik yang
universal, kudus dan apostolik. Kami tidak akan pernah memberikan
kesempatan bagi orang lain untuk mengubah posisi kami yang sejati.
Gereja itu tubuh kami. Katolik itu jiwa raga kami. Gereja katolik
adalah nafas kehidupan. Roh keselamatan kami ada padanya. Kami
telah lahir dari katolik dan mati sekalipun siap secara katolik. Kami
sangat menjunjung tinggi gereja katolik yang universal, kudus dan
apostolik sehidup dan semati. Siapapun tidak dapat mengubah iman
kekatolikan kami disini.

Kami adalah dasar pondasi gereja katolik ditanah Papua. Sampai kapanpun tidak ada orang/pihak yang dapat mengubah imam dan pondasi kekatolikan kami di Papua. Dari selama￾lamanya sampai selama-lamanya kami katolik yang bertahta di Roma dan kokoh di tanah Papua.

Kami juga angkat suara bukan serta merta untuk mencari
perhatian, kepedulian, empati dan solidaritas semata. Tetapi di lain sisi
kami merasa bosan untuk menahan beban penderitaan panjang yang
kami tanggung dalam kebisuan panjang. Sebabnya, kami merasa perlu
agar sesekali menghembuskan nafas, seperti halnya air yang jalan di
dalam tanah, melewati segala sekat-sekat, yang penuh dengan
hambatan, tantangan, rintangan dan pencobaan membutukan tempat
dan waktu untuk mengeluarkan dalam sebuah proses evaporasi secara
alamiah. Hanya saja kami ingin menyampaikan itu sebagai umat katolik,
masyarakat adat, warga negara dan masnusia biasa (homo social).
Satu hal ini penting untuk diingat dan dipahami. Kami tidak
memasukan perwakilan dari 5 keuskupan di Papua demi keamanan,
kenyamaman dan kedamaian dalam arti tertentu. Hal ini kami sepakati
berdasarkan pengalaman. Banyak orang yang bicara tentang
kebenaran, keadilan, dan perdamaian sering mendapatkan teror dan
intimidasi. Kami tahu itu sebuah resiko dan konsekuensi ketika orang
atau komunitas tertentu memilih jalan itu, tapi kami juga tidak
menghendaki itu menimpa kepada saudara/i kami yang turut ambil
bagian dalam jaringan komunitas kami ini.
Karenanya, dalam seruan ini kami keluarkan hanya dibawah satu
koordinator. Menurut kami ini sangat baik, tidak mengurangi semangat
kebersamaan kami di dalamnya. Tetapi di lain pihak juga supaya
tingkat koordinasi, komunikasi dan lainnya bisa fokus, dan terarah
melalui satu pintu, baik untuk dipertanggungjawabkan ataupun hanya
untuk sekedar melakukan klarifikasi apabila terdapat kekeliruan dlsb.
Semua pihak yang hendak menanyakan lebih lanjut tentang
kebesamaan kami, dan lain sebagainya bisa menghubungi saudara
Melvin Waine, selaku koordinator (lihat nomor kontak dibawah).

2. HAKEKAT: ORANG PAPUA DAN GEREJA KATOLIK
Kami telah membaca hasil penelitian atau investigasi mendalam
di media Tempo edisi 23 Juni 2014 dengan judul berita “Menguak Jejak
Leluhur di Gua Harimau”, Desa Pandang Bindu, Kecamatan Semidang,
Kabupaten Ogan Komkering Ula, provinsi Sumatera Selatan. Tim Pusat
Arkeologi Nasional, meninjau gua ini untuk memastikan jejak leluhur
orang Melayu, Monggoloid dan leluhur orang Papua, Australo
Melanosoid dengan melibatkan sejumlah ahli dari peneliti serta
akedemisi di Indonesia. Untuk memastikan lebih lanjut, kami juga telah
membaca hasil penelitian DNA dari Prof. David Lambert, ahli evolusi
dan genetika dari Australia Research Centre for Human Evolution
Griffith University, Queesland, Australia (2007).
“Nenek moyang Aborigin dan Papua terpisah dengan populasi
Eropa dan Asia sekitar 58.00 tahun lalu” kata Lambert sebagaimana
dikutip dari Kompas.id tertanggal 9 Maret 2017 dengan judul berita
„Riset Perkuat Asal Orang Papua Dari Afrika‟.
Kami sampaikan ini dari awal agar kita semua memahami
pertumbuhan dan perkembangan leluhur, nenek moyang, orang Papua
dan gereja katolik pada masa lalu hingga hari ini. Gereja baru hadir
setelah leluhur, dan nenek moyang orang Papua telah lama menetap
dan mendiami terlebih dahulu pada 300-700 tahun yang lalu. Paling
tidak gereja telah merintis diatas jalan perintisan leluhur orang Papua.
Bahkan gereja dan pemerintah yang sama mulai menyesuaikan diri di
tanah Papua setelah leluhur, kemudian orang Papua telah lama menetap di tanah airnya dalam suasana yang „gelap dan penuh keterbatasan‟.

Para misionaris telah meletakan benih iman dan kabar sukacita
diatas jalan perintisan leluhur kami orang Papua. Mereka meletakan
dasar gereja katolik diatas pundak nenek moyang orang Papua. Sejak
itu pula, bahkan hingga saat ini gereja bersama pemerintah ini tumbuh
dan berkembang diatas dasar orang asli Papua. Tidak ada yang salah
apabila kami menyatakan “gereja katolik di Papua hari ini kokoh karena
keberadaan orang asli Papua terlebih dahulu di tanah pusakanya”. Bila
Yesus Kristus meletakan dasar gereja katolik di dunia melalui santo
Petrus, maka para misionaris dulu meletakan dan membangun gereja
katolik di tanah Papua diatas dasar: tanah dan manusia Papua.
Kami sangat menyadari hal ini. Bahwa gereja ini ada dan
senantiasa kokoh di Papua karena tanah dan manusianya. Kemudian itu
diperkuat dengan kehadiran saudara/i kami dari luar, non Papua, baik
mereka yang datang lebih dulu, seperti tenaga katekese, guru, petugas
medis dan lain sebagainnya. Kini banyak yang datang karena mencari
pekerjaan, nafkah hidup dan lain sebagainya. Kehadiran saudara/i ini
pada kenyataannya, tak hanya semakin memperkuat kami, tapi juga
memperlemah orang asli Papua, terlebih khusus dalam segala bidang
karya pastoral di tanah Papua (marginalibus).
Catatan kami ini diperkuat dengan jejak sejarah perintisan gereja
pada masa lalu. Kami sudah membaca sejarah masa lalu melalui media
masa, mendengar langsung dari pelaku sejarah, terutama para
misionaris, seperti alm. Frans Lieshout, OFM dan lainnya yang lama
menghabiskan waktu serta hidupnya bersama kami di Papua. Kami juga
sudah membaca sejumlah buku-buku dan bertemu dengan sejumlah
peneliti, penulis dan penerjemah buku-buku tentang hidup dan karya
para misionari katolik di Papua. Setelah membaca dan mendengar semua itu, kami sangat menyadari bahwa kami adalah pondasi gereja katolik Papua dan gereja katolik tumbuh, berkembang serta kokoh karena tanah Papua, kami orang Papua dan saudara-saudara kami dari
non Papua yang terkasih.

3. MISI ALLAH DAN MISI GEREJA KATOLIK
Kami sama-sama mengakui dan menyadari, bahwa selama ini
Gereja Katolik ada dan hadir di tanah Papua karena “misi keselamatan
dari Allah kepada segala bangsa termasuk bangsa Papua, rumpun
Melanesia”. Tentu gereja menjalankan dan atau meneruskan “misi
keselamatan Allah” yang diwariskan para nabi-nabi dan digenapkan
oleh Yesus Kristus. Misi keselamatan Allah melalui Yesus Kristus adalah
termasuk misi untuk membebaskan umat manusia. Tak hanya secara
politis. Tak hanya dari dosa dan kesalahannya.
Lebih dari pada itu agar berpihak pada asas kemanusiaan Allah
yang termaktub dalam rupa, gambar, tubuh dan jiwa raga manusia.
Bahkan dalam pengertian sederhana dan kontekstualnya untuk
membelah dan membebaskan kaum yang tertindas, terhina, teraniaya,
termarginalisasi dan yang dibunuh oleh karena memperjuangkan nilai￾nilai keadilan, kebenaran dan perdamaian. Tak heran memang apabila
demikian. Karena misi keselamatan Allah yang dipraktikan dan
diajarkan langsung Kristus Yesus berorientasi pada misi kemanusiaan
itu. Bakal selalu menekankan pada aspek keadilan, kebenaran dan
perdamaian. Misi itulah yang dari dulu hingga saat ini diteruskan oleh
Gereja katolik.

Gereja diwajibkan untuk membumihanguskan segala hal yang
bertentangan dengan hukum utama dan terutama: kasih yang
senantiasa menjunjung tinggi asas asasi manusia atau nilai kemanusiaan yang identik dengan kekudusan karena serupah dan seggambar dengan Allah sendiri. Gereja katolik disini kerap kali
memaknai itu dalam sebuah istilah yang cukup spesifik dengan sebutan gereja partikular. Artinya, haruslah menjadi Gereja Katolik dari Papua
yang berjalan bersama orang Papua yang tersingkir, termarginalisasi
dan dibunuh dengan berbagai macam dan bentuknya (Option for the
Poor).

4. GERAJA KATOLIK ADALAH SAKSI HIDUP
Gereja katolik melalui kaki tangan para para klerus cukup lama
menjadi saksi Kristus Yesus di tanah Papua. Peran misionaris sangat
membantu kami orang Papua dan lain yang hidup disini. Setidaknya,
mereka telah membuka atau membangun jalan dari luar (Eropa) ke
dalam (Papua). Lalu membangun kontak fisik dengan orang-orang tua
kami dengan taruhan nyawa dalam keterbatasan akses jalan,
komunikasi, transportasi dan lain sebagainya. Bahkan harus
berhadapan langsung dengan gejolak konflik perang antar suku,
wilayah dan lain sebagainya. Untuk ini kami akan selalu menghormati
para misionaris yang membagun peradaban untuk kami disini.
Kami tahu, mereka tidak hanya hadir dengan tangan hampa.
Kehadiran mereka membawah lilin. Menyalahkan lilin itu agar selalu
bercahaya dalam kegelapan hidup kami sini. Karena terangnya dan
kasihnya senantiasa memancarkan cahaya hidup dalam gelap gulita.
Kemudian, perlahan-lahan mereka membawah orang-orang tua kami
keluar dari zona kegelapan itu agar melihat cahaya terang dan dunia
luar. Ini bagian dari bentuk kongkrit ketika gereja katolik melalui
misionaris menjadi saksi Kristus. Kami merasa mereka telah berhasil
membuat kami harus menerima, mengakui, mengikuti dan mengimani
sang terang itu sampai saat ini.

Tidak hanya itu. Gereja katolik [misionaris] cukup lama
beradaptasi dengan orang Papua. Selama ratusan tahun lamanya, para
klerus kami hidup dan berkarya di tengah-tengah persoalan dan
pergumulan hidup kami di tanah ini. Mereka pasti sangat tahu dan tidak
mungkin tidak tahu akan dinamika hidup kami disini. Klerus pasti telah
melihat, mendengar, megalami dan merasakan sendiri apa yang kami
alami, rasakan, gumuli dan harapkan. Dengan kata lain, gereja katolik
melalui segala indera yang dimiliki para biarawan/i tidak hanya menjadi
saksi pewartaan akan kabar gembira, sukacita, dan damai sejahtera
yang berpusat pada Yesus Kristus. Tapi juga melalui indera para
gembala-gembala yang sama menjadi saksi hidup atas realitas hidup
kami yang mendiami di bumi Papua ini.

5. PENGALAMAN HIDUP
5.1 Pengalaman Pada Masa Lalu
Pengorbanan para misionaris gereja katolik masa lalu untuk
tanah dan kami disini sudah kami baca sebagian. Hal ini kami lihat dan
baca dalam sejarah perintisan dan bidang-bidang karya misi para
misionaris, antara lain dalam buku „Fransiskan Masuk Papua [jilid I
dan II, karya Jan Sloot (2012); Menjadi Gereja Yang Berjalan Bersama
Papua, karya A. Eddy Krisyanto, OFM (2017), Biografi Mgr. Rudolf
Staverman, OFM, Buku Saku: Kita Adalah Gereja, visi misi gereja
katolik dan Mgr. Ferdinandus M. Herman Munninghof, OFM, Buku
Kuning: Visi Misi Keuskupan Jayapura dalam kendali Mgr. Leo Laba
Ladjar, OFM dlsb. Catatan seperti itu semakin memperkuat kepercayaan kami terhadap sejumlah orang tua kami yang pernah bekerja pada masa lalu. Mereka telah bersaksi terhadap kami sendiri, antara lain bapak Piets Maturbongs, Aloysius Renwarin, alm. Philips Degei, bapak J.
Tekege, dan masih banyak lagi. Sebagian besar telah meninggal
dunia, tetapi kami masih pegang dan cerita akan pengalaman hidup
mereka dalam bidang karya pastoral. Misalnya, di Yayasan Karya
Mulia, maskapai AMA, Yayasan Dian Harapa dan Rumah Sakit Dian
Harapan dan masih banyak lagi.
Kami sudah membaca sejarah kami sendiri dan mendengar
langsung dari orang-orang tua kami sendiri. Dulu para misionaris lebih
mengutamakan misi gereja dengan menaruh perhatian pada aspek
kemanusiaan. Misionaris memandang orang Papua sebagai pondasi
gereja katolik yang sangat fundamental di tanah Papua. Mereka
benar-benar bekerja keras untuk mendidik, membina, dan
menyiapkan orang Papua menjadi pondasi gereja katolik Roma yang
benar benar berasal dari Irian Barat [baca dalam surat gembala
pertama dari Mgr. Herman Munninghof, OFM dalam buku „KITA
ADALAH GEREJA]. Kami merasa perlu untuk mengulas sedikit tentang:

a. Yayasan Karya Mulia
Sebelumnya Yayasan Karya Mulia dipusatkan di Wamena, tapi
baru dipindahkan di Sentani, Kabupaten Jayapura setelah memasuki
1980-an. Disini memiliki sejumlah tenaga ahli misionaris dari ordo
Fransiskan. Mereka merekrut orang Papua untuk menyiapkan dan
memberdayakan mereka sebagai tenaga ahli pertanian, perkebunan,
pertukangan dan lain sebagainya. Setelah mengikuti proses dan
apabila dinyatakan layak, orang-orang tua kami mendapatkan
sertifikasi tenaga keahlian. Kemudian, meminta dan diarahkan untuk
bekerja di dalam bidang-bidang karta pastoral dalam hirearki gereja
katolik sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

Bapa Y. Uaga adalah saksi hidup. Hingga saat ini ia masih
hidup. Beliau menceritakan pengalaman hidupnya ketika Karya Mulia
aktif. Menurutnya, pada 1970-1980-an, Karya Mulia cukup banyak
menciptakan tenaga ahli yang luar biasa. Misionaris tahu bahwa
sistem ekonomi di Papua, khususnya di sektor pertanian, perkebunan,
dan peternakan sangat tua di dunia dan mereka tahu bahwa disitu
sumber mata pencaharian serta mampu memenuhi kebutuhan hidup
orang disini. Mereka juga tahu kalau orang Papua itu kuat kerja fisik
dan membutuhkan tenaga ahli konstruksi bangunan.
Oleh karenanya, mereka berusaha keras untuk merekrut orang,
melatih orang, dan mempersiapakan orang betul-betul. Tidak
setengah hati. Mereka lakukannya dengan hati nurani yang tulus dan
ihklas, dengan keprihatinan dan kepedulian yang sangat mendalam,
tanpa mengutamakan untung ruginya. Mereka tidak menawarkan
sesuatu yang baru dari luar dan yang tidak ada sama sekali di tanah
Papua serta yang lebih tidak tahu oleh orang-orang sini. Mereka
melakukan segala yang terbaik untuk orang dengan memanfaatkan
potensi alam dan energi yang dimiliki oleh umat sendiri.
“Anak, saya ini kerja di Karya Mulia. Tempat yang dulu
misionaris kasih latihan di Wamena itu, sekarang saya yang jaga. Saya
ini saksi hidup. Dulu tukang dan lain-lain lahir disini. Kerja dimana￾mana [dalam bidang-bidang karya pastoral]. Tapi hari ini Karya Mulia ada di Sentani. Saya tidak tahu perkembangannya. Di telinga ini, saya tidak lagi mendengar tukang lahir dari sana. Mungkin sudah mati.
Tidak ada nyawa. Rohnya sudah hilang”, kata Y. Uaga dalam sebuah wawancara di perumnas 4, kota Jayapura (2018).

 

Bapak Ukago ini berasal dari Wolo, Erageyam, Wamena, sebuah wilayah yang terletak di barat daya kota dingin, Lembah Baliem. Berasal dari kampung yang mayoritasnya protestan. Semua
keluarga besar beragama Kristen Protestan. Tapi misionaris merekrut
orang tua ini untuk dilatih, diberdayakan dan disiapkan tenaga ahli
pertukangan. Dari cara itulah yang membuat dia harus meninggalkan
keluarga lain dan memilih untuk menjadi seorang katolik. Hingga saat
ini dia menjadi katolik karena salah satunya berkat dari Yayasan Karya
Mulia ini.
Setelah Karya Mulia dipindahpusatkan di Sentani, Jayapura,
kompleks Karya Mulia di sebelah pasar Misi, Wamena tidak berfungsi
sama sekali. Sekarang hanya tinggal gudang bangunan yang menjadi
pusat pertukangan dan lainnya. Hingga saat ini bapak Uaga ini masih
jaga dan rawah sisah-sisah bangunan peninggalan dari misionaris di
Wamena. Pada saat yang sama, penyiapan sumber daya tenaga karya
pastoral lambat laun mengalami stagnan. Hingga saat ini Yayasan
Karya Mulia mati suri dan orang-orang yang pernah terproses disini,
tidak lagi nampak dalam bidang-bidang karya pastoral saat ini.

b. Yayasan Dian Harapan dan Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura

“… yang saya tau itu, Rumah Sakit Dian Harapan dibangun atas
[realitas hidup; kesakitan dan penderitaan orang Papua] melalui
perjuangan Pater Jan van der Horst, OFM, yang dulunya bertugas
sebagai rektor Taruna Bakti Waena. Dari pengalaman pater Jan dengan antar pasien ke RSUD dok II Jayapura, dia menyaksikan pelayanan yang sangat buruk dan penanganan yang sangat lambat. Sebelumnya ada klinik di komplek Taruna Bakti (sekarang kantor
Yayasan Dian Harapan).”

Hal ini disampaikan langsung oleh bapak Piets Maturbongs,
seorang tokoh katolik Papua asal Key, yang cukup tahu tentang
bidang-bidang karya pastoral di keuskupan Jayapura di masa Mgr.
Herman Munninghof, OFM. Ceritanya di WhatApp sangat panjang
lebar pada Rabu, 13 Januari 2021. Tapi catatannya dipersingkat hanya
untuk memperlihatkan latar belakang rumah sakit ini. Menurutnya,
Rumah Sakit Dian Harapan (RSDH Jayapura) dulu lebih berpihak pada
aspek kemanusiaan (orang Papua).
Tentu ini tidak terlepas dari berkat kerja keras dari Jan van der
Horst, OFM bersama-rekan-rekan kerja seperti Didik Irawan.
Berangkat dari masalah kesehatan orang Papua yang penanganannya
lambat dan cukup memprihatinkan. Karena itu, pastor Horst lapor ke
Uskup Herman Munninghof untuk mendirikan rumah sakit. Tapi bapak
uskup waktu itu ragu karena kekurangan atau keterbatasan tenaga
medis. Horst kemudian membangun komunikasi dengan sejumlah
dokter dan petugas kesehatan lain yang beragama katolik di Papua
dan luar Papua.
Ada yang berasal dari pegawai negeri, terikat dengan kontrak
pemerintah. Tetapi mereka bilang bersedia keluar dari ikatan itu
apabila gereja katolik mendirikan rumah sakit sendiri. Hal ini mereka
nyatakan dengan komitmen agar kalau rumah sakit sudah jadi,
mereka fokus bekerja di rumah sakit ini. Setelah sebagian besar
sepakat, Horst kemudian meyakinkan bapa Uskup untuk meminta
restunya. Dengan adanya informasi yang meyakinkan pertimbangan
bapak Uskup, maka selanjutnya bapa uskup setuju untuk dirikan
rumah sakit ini.

Rumah sakit ini didirikan pada 1995 dengan misi pelayanan
sosial. Di dalamnya menekankan pada misi kemanusiaan dengan
motto “Salus Aegroti Suprema Lex Est”, yang artinya “keselamatan
pasien adalah hukum utama.” Pelayanannya tempo dulu tidak
pandang bulu, agama, ras, suku dan lainnya. Tidak pernah tebang
pilih atau pilih kasih. Tidak ada diskriminasi rasial dalam pelayanan.
Siapa saja diperbolehkan untuk pergi berobat di klinik atau rumah
sakit ini. Tak sedikit orang Papua yang berobat di klinik ini, bahkan
setelah statusnya berubah menjadi rumah sakit, berobat secara gratis.
Untuk mendukung pelayanan sosial dan kemanusiaan, gereja
terus melancarkan lobi ke yayasan, LSM dan sejumlah basis gereja
katolik yang dikendalikan dari kaum awam maupun imam di luar
negera, supaya mereka dapat membantu biaya, sarana dan prasarana
dalam rangkah menunjang kegiatan pelayanan dasar kesehatan orang
Papua. Selain membuka cabang di Merauke, Biak, dan lainnya, Rumah
Sakit Dian Harapan perlahan menjadi rumah sakit swata yang
terkemuka di Papua.
Orang yang sakit dan menderita parah sekalipun, dari daerah
mana, dari pedalaman Papua, kerap kali diterbangkan ke Jayapura
menggunakan pesawat misi milik gereja katolik atau protestan,
kemudian berobat disini secara cuma-cuma. Pada 1990-an, rumah
sakit ini menjadi salah satu penentu akan harapan hidup semua orang
yang sakit dan menderita lalu datang berobat kesini. Bahkan tak
sedikit yang dapat tertolong dan menyelamatkan orang sakit di
rumah sakit ini. Pelayanannya selalu menyentuh hati dan cukup
mendapatkan kepercayaan publik.

Awal setelah rumah sakit berdiri, petugas medis rata-rata dari
kalangan saudara/i yang berasal dari luar Papua. Hampir semua
dokter, perawat dan bidan, kebanyakan dari saudara/i non Papua.
Tetapi sistem pelayanannya masih dikontrol dan dikendalikan oleh
misionaris, termasuk pater Horst dan bapa Uskup Munninghof. Di
masa Mgr. Herman Munninghof, OFM, pendahulu Mgr. Leo Laba
Ladjar OFM, orang Papua dari mana saja mendapat tempat dan
kesempatan prioritas di rumah sakit ini.
Seiring dengan waktu, sistem pengedalian, pengontrolan dan
pelayanan mulai berubah. Perubahan ini mulai terasa dengan adanya
pergantian posisi tahta keuskupan Jayapura. Pimpinan rumah sakit
dipercayakan dari kalangan non katolik, protestan. Tidak tahu,
mungkin karena kedekatan hubungan emosional tertentu atau
memang karena orang lain lebih mudah ikut-ikutan dan dengar￾dengar kita. Kalau orang lain memimpin rumah sakit, mudah untuk
kita atur, kontrol dan kendalikan boleh dikatakan menjadi sebuah
alasan yang cukup masuk akal.
Memasuki 2021 ini tenaga kerja atau pegawai di dalamnya
sudah sangat banyak. Kurang lebih mencapai kepala seribu. Rata-rata
berasal dari non Papua. Dari kosong satu sampai dengan klening
service dan Satpam sekalipun dikuasai dari saudara/i kita dari luar.
Wajah orang Papua yang dulunya dijadikan sebagai ukuran untuk
mendirikan rumah sakit ini sangat minim. Data diatas kertas dan
realitasnya juga dapat memperlihatkan demikian, bahwa posisi
strategis orang Papua tidak ada. Mungkin karena orang Papua tidak
ada yang daftar disini, tidak mampu dan apa. Sungguh pun benar.Kami yakin kalau ada indikasi lain.

Tak hanya itu. Dewasa ini banyak orang sering mengeluh soal
biaya pengobatan di rumah sakit ini. Kita tahu memang, bahwa di
belahan dunia manapun, tidak ada yang gratis. Namun, orang yang
tahu sejarah dan bagaimana pelayanan dulu dengan saat ini akan
merefleksikan lain. Mereka sangat heran dan banyak dari mereka gigit
jari. Hal itu dilakukan lantara biaya pengobatan sangat mahal.
Barangkali itu mengikuti kualitas pelayanan, biaya operasional, serta
demi pemenuhan demi belanja bahan dan peralatan medis serta
pembayaran gaji bagi semua petugas medis disini. Tapi apapun itu,
tidak ada yang salah bila memang perlu heran.
Rumah sakit ini harus mendapatkan porsi dana besar untuk
membuat semangat petugas kesehatan lebih giat untuk melayani
masyarakat. Dulunya semua hal yang berkaitan dengan biaya
bergantung pada bantuan luar negeri. Misionaris bekerja keras dengan
sejumlah yayasan, gereja dan lainnya di luar negeri. Orang Eropa,
terutama umat katolik di Jerman dan Belanda banyak membantu biaya
dalam misi kemanusiaan di bidang kesehatan. Dulu rumah sakit
memenuhi segala kebutuhan dari sumber-sumber dana seperti itu.
Jadi, orang yang sakit tinggal datang untuk berobat secara cuma￾cuma.
Karena mungkin bantuan dari luar negeri yang dulu disalurkan
untuk rumah sakit ini dan orang Papua itu sudah dibatasi dengan
kebijakan pemerintah berwenang. Atau mungkin karena pemerintah
yang berkuasa lebih mudah menguasai dan mengendalikan semua
rumah sakit milik swasta, maka pelayanan di rumah sakit ini mulau
berubah. Semua orang, entalah orang Papua, dan non Papua, bakal
orang katolik sekalipun tidak mendapatkan kemudahan dan
kemurahan lagi. Semua orang diwajibkan untuk harus dibayar.

 

Sesekali, pada 2019 lalu, bapak Wihelmus Hilapok datang ke
sini. Dia adalah orang katolik, eks anggota TNI dari satuan Denzpur-
10, yang terletak di Ale-Ale, diantara Padang Bulan atau jalan masuk
kampung Yoka, Waena, kota Jayapura. Pada saat itu gereja katolik
membeli lokasi dari paroki KTD, Taruna Bahkti dan sekitarnya. Orang
yang melirik lokasi sekitar pun sangat banyak, makanya dia termasuk
anggota yang sangat aktif mengamankan lokasi gereja dari ambisi
perebutan dari orang lain atau perusahaan tertentu. Hampir setiap
hari dia mengaku melakukan patroli di lokasi milik gereja, termasuk
rumah sakit ini.
Sekarang dia tinggal di Hawai, Sentani, kabupaten Jayapura,
Papua. Karena sakit, pada 2019 itu meminta surat pengantar dari
pastor paroki “penebus” Sentani. Dia berharap agar dengan adanya
surat pengantar itu, paling tidak dapat membantu dia dalam hal
pembayaran di rumah sakit. Dari rumah dia sudah pikir bahwa surat
itu sangat kuat untuk mengurangi beban biaya. Atau paling tidak
karena dia termasuk orang yang dulu mengamankan lokasi rumah
sakit, kalau cerita bisa tertolong. Dengan percaya diri dia ke rumah
sakit ini bersama anaknya, J. Hilapok.
Beliau sudah mengikuti prosedur pelayanan: ambil nomor
antrian, daftar dan lain sebagainya. Sekarang tiba pada giliran untuk
membayar biaya pengobatan di teller rumah sakit. Biaya sekitar 600
an. Dia hanya bisa bayar sekitar 300-ab, lalu meminta keringanan
atau toleransi dari rumah sakit sambil menunjukkan surat pengantar
dari pastor paroki tadi. Tapi tidak menceritakan pengalamnnya yang
dulu mengamankan lokasi ini dengan moncong senjata api. Tapi
petugas tidak mengindahkan kekuatan surat dari pastor paroki sama
sekali.

Petugas justru meminta bapa Hilapok agar membayar biaya
sesuai dengan harga standar pelayanan yang ditentukan petugas
medis. Dia berkali-kali melakukan negosiasi atas nama jasah,
pengorbanan, surat pastor pariki, kekatolikan dan lainnya, tetapi tidak
menghasilkan buah apa pun. Dengan sedikit emosi dan sedih,
kemudian bapak ini mengisi surat itu dalam saku. Lalu keluar ke
depan halaman. Karena kekurangan uang dia tidak jadi berobat atau
melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terpaksa pulang ke rumah
dengan rasa kecewa berat.
Dia cerita semua ini pada sebuah kesempatan dan wawancara
tentang pengalaman hidup mengereja, termasuk dalam
mengamankan lokasi serta surat pengantar dari pastor paroki tadi. Dia
merasa bahwa ada sesuatu yang lain dan aneh pada hari ini ketika
mengingat pelayanan di rumah sakit ini pada masa lalu yang identik
dengan gratis, murah, dan sangat segan. Dulu itu kalau ada surat
pengantar dari pastor paroki, ada keringan beban. Orang-orang
tertentu yang aktif dalam pelayanan gereja mendapat toleransi. Dia
akhirnya kaget, kecewa dan heran dengan realitas Rumah Sakit Dian
Harapan hari ini.
“Saya rasa lain. Saya tahu rumah sakit ini. Dulu saya yang jaga
dan amankan. Dulu sana melayani orang Papua itu gratis. Tidak
pernah padang buluh. Bayar pun dulu sangat murah. Tetapi hari ini
saya rasa lain. Semua serba bayar. Tidak pernah hitung jasa orang.
Tidak juga mempertimbangkan kalau ada surat pengantar dari pastor
paroki. Saya menyesal sekali. Masa mereka tidka menghargai jasa dan
tidak mempertimbangkan surat itu. Roh rumah sakit ini, saya rasa
sekarang sudah hilang. Mati.” Katanya dalam sebuah wawancara di
kediamannya, Hawai, Sentani pada 2018 lalu.

c. Pendidikan Berpola Asrama Katolik

Pim Shoorl dalam buku: Belanda di Irian Jaya, Amtenar di
Masa Penuh Gejolak (1945-1962), pada bab pertama menuliskan dan
atau menggambarkan kondisi Papua pada tahun-tahun itu.
Pemerintah Belanda saat itu lebih banyak dikuasai dan dikendalikan
oleh militer. Keberadaan militer cenderung lebih menjaga kekuasaan
atas klaim kedaulatan pemerintahnya atas tanah Papua. Pemerintah
mulai serius bangun infrastruktur ketika pemerintah Indonesia mulai
klaim dan berusaha untuk merebut wilayah ini pasca proklamasi
kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Soal pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemerintah
memberikan kepercayaan penuh kepada Zending (GKI), CAMA
(Kingmi Papua), gereja misi [katolik] dan lainnya. Secara umum sektor
pendidikan dan kesehatan diurus oleh pihak gereja, terutama
misionaris. Soal kesehatan di gereja katolik, selain membangun pos￾pos pelayanan kesehatan di beberapa basis gereja, misionaris
melayani umat dengan bahan dan peralatan medis apa adanya. Salah
satunya adalah yayasan dian harapan dan rumah sakit dian harapan
tadi. Tapi rumah sakit ini berkembang memasuki 1990.
Pada masa ini (1945-1962), bahkan sejak 1849, semenjak
gereja pada masa perintisan, misionaris lebih fokus membuka jalan
perintisan dengan membangun kontak dan komunikasi dengan
masyarakat adat Papua yang belum tahu, belum mengakui, percaya
dan mengikuti Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup.
Mereka fokus membangun jalan perintisan guna mempermudah misi
perutusan gereja selanjutnya. Diatas itulah gereja kemudian
mendorong sejumlah bidang karya pastoral setelah memasuki pada
masa misi gereja Misi gereja ini ini lebih menekankan pada pembangunan bidang
karya pastoral yang kurang lebih berlangsung pada 1960-1970
[sebelum memasuki pada misi gereja partikular]. Gereja banyak sekali
membuka bidang karya pastoral melalui jalan perintisan yang dilalui
para misionaris sebelumnya. Pimpinan gereja katolik di tanah Papua,
terutama Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, dan
Manokwari Sorong yang berkembang dari Perpektur Apostolik ke
Vikariat Apostolik hingga kini menjadi keuskupan, masing-masing
berkembang bersamaan dengan bidang karya pastoral yang didorong
di seluruh basis komunitas gerejawi.
Untuk menunjang misi keselamatan umat manusia di Papua,
salah satu aspek karya pastoral yang menjadi keprihatinan sekaligus
perhatian serius gerja katolik pada masa itu adalah mendorong
pembangunan pendidikan yang bercorak khas gereja katolik dan
pendidikan bercorak semi Eropa serta pendidikan berkearifan lokal
Papua. Disini, selain membangun semua jenjang pendidikan dari
tingkat dasar hingga perguruan tinggi, gereja memusatkan perhatian
serius juga pada pendidikan berpola asrama katolik dimana-mana.
Dimana ada sekolah katolik disitu ada asrama katolik. Dimana
ada asraman katolik disitu ada pembinaan berpola asrama berciri khas
katolik yang menekankan pada segi pembinaan akan nilai-nilai
moralitas, spritualitas dan intelektualitas. Proses ini gereja senantiasa mendorong setelah berhasil membangun sistem pendidikan yang
sangat sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Tidak ada yang
terkecuali. Hampir semua basis komunitas katolik Papua, pasti dan
selalu saja ada sekolah dan asrama katolik.
Asrama yang dimaksud antara lain: asrama SPG Taruna Bahkti
Waena, Astri Nur Jaya, Tunas Harapan, Karitas Dok 5 Jayapura, St. Donbosco di Wamena, asrama yang ada di Kokonau, Senggi – Waris,
Oksibil, Merauke, Agats, Manokwari, Sorong dan lain sebagainya.
Arama tersebut dilengkapi dengan peralatan, dan fasilitas asrama.
Fasilitas yang dimaksud tak hanya soal peralatan masak, makan
minum, mandi, dan lainnya. Tetapi untuk mendukung upaya proses
pembinaan kaum awam Katolik Papua tersebut, mereka datangkan
komputer, buku – buku, memesan koran dlsb.
Komputer dan bahan pembelajaran lainnya itu didatangkan dari
berbagai jurusan dan disiplin ilmu. Mereka datangkan dari luar
(negeri). Kemudian masukan di ruang belajar dan susun di
perpustakaan mini asrama. Gereja memanggil dan menugaskan
sejumlah biarawan/i untuk mengurus asrama putera maupun puteri.
Bahkan ada pastor terntentu yang bergerak sendiri, mencari dana dan
meminta bantuan di luar negeri, kemudian membangun asrama dan
menjadi pembina sendiri. Salah satunya adalah pastor Wolfgang SJ.
Pastor dari tarekat Yesuit satu ini sangat berperan penting
dibalik pendirian pembangunan asrama mahasiswa katolik Tauboria,
Padang Bulan, Abepura. Asrama ini merupakan basis mahasiswa yang
menampung mahasiswa dari 5 keuskupan yang ada di Papua, yakni;
Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Manokwari-Sorong,
Agats dan Timika. Orang ini sangat berjasa besar dalam sejarah
peradaban kaum awam katolik Papua yang menyeimbangi kaum iman
di tanah Papua pada 1970-an.
Dia melihat pendidikan di Papua menjadi persoalan dan pergumulan yang sangat serius dan membutuhkan pertolongan dari pembangunan lain, seperti infrastruktur fisik. Dia mencari dana dan dukungan dengan cara membangun komunikasi dengan sejumlah pastor dan umat di paroki-paroki di Belanda untuk membantu misi mulia pendidikan berpola asrama yang diembannya dalam benak.
Sejumlah gereja dan umat serta LSM disana memberikan bantuan dan
itu diperuntukankan untuk membangun gedung asrama, dapur, kamar
mandi dan lain sebagainnya.
Lain digunakan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa,
seperti fasilitas pendukung yang dibutuhkan peserta didik yang akan
dihuni dalam asramanya. Semua kebutuhan, seperti buku bacaan,
computer dan lainnya dibiayai dari situ. Asrama ini jadi setelah
menempu jalan negosiasi yang sangat panjang. Hingga asrama ini
menjadi basis kaderisasi strategis dalam kepemimpinannya.
Pembinaan berpola asrama makin terasa mati suri seiring dengan
pergantian posisi dalam tahta keuskupan lama di tanah Papua, yaitu
Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura dan Manokwari￾Sorong.
Makin kehilangan semangat dan roh, bahkan makin hancur
setelah pemerintah menertibakn semua warga negara asing (WNA),
termasuk para misionaris yang ada di tanah Papua (1970-an).
Kehancuran makin jadi-jadian setelah sejumlah pembina asrama,
termasuk Wolfgang pulang ke negara asalnya, mengikuti surat
pencabutan SK dan penerbitan SK tentang pencabutan status
Wolgang sebagai pembina asrama katolik Tauboria dari Mgr. Leo Laba
Ladjar, OFM pada 2007. Para penghuni mulai kehilangan pembina dan
proses pembinaan hingga saat ini tidak berjalan.

Pada 2007, asrama sempat tutup dan dibuka kembali pada
2009. Selama itu proses kaderisasi lumpuh total dan tidak pernah
menghasilkan kader-kader gereja katolik dari kalangan kaum awam
hingga saat ini. Kemudian menunjuk bapak Jhon Maturbongs sebagai
pembina. MAsalah saat itu adalah pembinannya ada tapi proses pembinaannya tidak berjalan sampai digantikan oleh bapak Jhon
Woop sekitar 2018 lalu. pada saat yang sama sebagian gedung
asrama Tauboria, kapela dan rumah pembina diambil alih oleh pihak
keuskupan.
Asrama yang dulunya diperuntungkan bagi mahasiswa
semester akhir yang bersebelahan dengan aula, gedung kapela dan
rumah pembina kini menjadi rumah bagi calon imam projo asal
keuskupan Jayapura. Sekarang asrama miliki kaum awam katolik itu
menjadi asrama milik kaum calon imam. Kemudian pihak otoritas
gereja memberikan atau mengantikan nama dengan nama asrama
Maria Vianey atau disingkat menjadi Marvin. Kapela milik asrama
Tauboria kini menjadi miliki kaum calon imam projo keuskupan
Jayapura. Begitupun dengan rumah pembinannya. Segala yang ada dalam asrama lama, setelah Wolgang pergi,
segalannya itu menjadi milik para frater yang sedang melakukan studi
di STFT “Fajar Timur”, Padang Bulan, Abepura. Tidak jauh dari lokasi
kampus itu. Pihak keuskupan kini telah membangun asrama baru di
sebalah TAuboria untuk para calon imam projo di keuskupan ini.
Walaupun demikian, mereka masih mempertahankan asrama lama.
Atau tidak mau membiarkan kaum awam ambil alih kembali agar
keseimbangan antara imam dan awam sama-sama kuat serta
seimbang dalam gereja katolik Papua.
Asrama Tauboria merupakan contoh paling kecil dan kongkrit
untuk melihat penghancuran pendidikan berpola asrama katolik:
penutupan dan pengahlifungsian basis-basis pendidikan, pembinaan
dan kaderisasi kaum awam yang nantinya melahirkan krisis
pengkaderan kaum awam yang berjangka panjang. Motif
penghancuran pendidikan berpola asrama katolik di 5 keuskupan yang ada di tanah Papua persis sama. Upaya ini boleh diartikulasikan
dengan ragam perspektif. Salah satunya, ini merupakan sebuah
fenomena pembunuhan sistematis bagi kaum awam katolik Papua.
Alternatifnya, pemerintah membangun asrama milik pemerintah
di sejumlah daerah. Fisik pembangunan gedung tidak diragukan lagi.
Sangat indah, mewah dan fasilitas pun kadang kalah atau mula-mula
lengkap. Kebijakan pemerintah seperti ini pernah didukung oleh
pimpinan gereja katolik. Salah satunya adalah Mgr. Leo Laba Ladjar
OFM. Kami pernah melakukan wawancara khusus dengan sejumlah
eks pengurus asrama katolik dalam investigasi mendalam terkait
penutupan dan pengahlifungsian asrama-asrama katolik di Papua,
termasuk asrama mahasiswa katolik Tauboria pada tahun 2017 lalu.
Mereka yang kami pernah wawancara adalah adolus Asemki,
Albertus Yatipai, Melvin Waine, Yantus Elopere, dan masih banyak
lagi. Mereka adalah mantan pengurus sekaligus penghuni asrama ini.
Selain mereka, kami juga melakukan wawancara eksklusif dengan
mama alm. Bernadetha Mahuze, bapak Aloysius Renwarin, bapak Piets
Maturbongs, bapak alm. Philips Degei dan masih banyak lagi. Orang￾orang tua yang lama ini adalah orang-orang yang pertama merasakan
dampak dari pembangunan pendidikan berpola asrama hingga kiprah
di dalam dunia birokrasi dan swasta.
“Bapa Uskup bilang asrama ini harus ditutup, karena pemerintah sudah membangun asrama dan banyak lagi kos atau kontrakan. Lebih baik tinggal disana ketimbang di asrama miliki
gereja”, kata Albertus Yatipai dalam sebuah wawancara di asrama
Tauboria pada 2017 lalu.

Masalah akut dalam asrama pemerintah secara umum, baik di
Papua dan luar Papua ialah tiga hal, diantaranya; makan minum tidak
diperhatikan, listrik dan air bersih selalu bermasalah. Bahkan hingga
saat ini rata-rata bermasalah. Bakal yang ke empat dan ini paling
fatal, menyedihkan dan terlalu parah adalah karena proses pembinaan
di semua asrama yang dibangun pemerintah pusat melalui pemerintah
daerah tidak pernah menjalankan proses pembinaan seperti yang
dilakukan di asrama-asrama milik gereja katolik amaupun protestan di
Papua.
Bagi, almarhum mamaBernadetha Mahuze atau yang dikenal
dengan nama mama Erna, pernyataan Uskup Leo yang mendukung
asrama dan meminta penghuni pindah ke asrama pemerintah atau
kos-kosan/kontrakan merupakan sebuah upaya yang tidak hanya mau
mentup, mengahlifungsikan dan menghancurkan basis pendidikan
kaum awam katolik. Tetapi lebih dari pada itu tidak menghargai
warisan emas para misionaris guna memanusiakan manusia Papua.
Mendukung kebijakan pemerintah yang baik dan menutup asrama
yang memiliki pembinaan jelas merupakan sebuah pembunuhan
sistematis.
“Bagi saya itu sama halnya dengan gembala membunuh
domba-dombanya. Menutup asrama dan mengarakan orang ke
asrama pemerintah yang tidak ada proses pembinaan itu, sama
halnnya dengan mengarakan orang ke tempat yang tidak ada guru,
gelap, neraka dan ke jurang kehancuran. Bukan tidak mungkin, itu
pernyataan yang sangat keliru tapi sangat membahayakan nasib dan
masa depan eksistensi gereja katolik Papua karena pusat-pusa
kaderisasi kaum awam dihancurkan sedemikian rupa”, kata Mahuze
pada 2017 lalu di kediamannya yang teletak di sebelah SMA Taruna
Bakti, Waena, kota Jayapura, Papua.

Kita belum bicara soal sistem pendidikan katolik yang nampak
hancur karena kolaborasi dengan sistem pendidikan ala pemerintah.
Dimana gereja membuka diri, membiarkan pemerintah menguasai dan
mengontrol sistem pendidikan katolik yang khas kemudian perlahan
hancur luluh lantak secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.
Kita belum juga bicara soal kehancuran sistem pendidikan akibat
gereja meyalibkan diri dalam bayang-bayang jaminan hidup, dengan
cara membiarakan pemerintah bantu dana, guru dan mengambil ahli
kendali sistem pendidikan gereja katolik.
Dalam konteks ini kita membatasi diri sampai disini. Nanti kita
akan membahasa secara detil di lain kesempatan. Tetapi yang perlu
dipahami adalah polarisasi maupun motif penghancuran pendidikan
berpola asrama katolik di tanah Papua, terutama 5 keuskupan yang
ada disini semuanya sama. Disini pada intinya ada sebuah ketakutan
besar, karena pendidikan asrama telah melahirkan banyak orang
dengan pemikiran, karakter dan pengaruh yang sangat laur biasa.
Sehingga untuk meminimalisir ketakutan ini, mungkin saja ada upaya
penghancuran: penutupa dan pengahlifungsian asrama-asrama
katolik.
Ada satu hal yang tidak boleh lupa adalah mengenai
kehancuran sistem pendidikan dasar katolik meng mengakibatkan
krisis sumber daya manusia dalam gereja katolik. Ada banyak yang
mengeluh dan bertanya: “mengapa para uskup dan pimpinan seminari
menengah dan seminari tinggi merekrut orang dari luar Papua?”.
Begini: kami sudah lihat sistem pendidikan dasar yang „sengaja‟
dihancuran dengan sadar secara sistematis, terstruktur dan
berkelanjutan. Semua sistem pendidikan dasar gereja katolik yang
dibangun para misionaris di Papua hancur memasuki 1990-an.

 

Kami juga sudah mendengar langsung dari beberapa anak-anak
seminari menengah dan seminari tinggi yang masih aktif. Demi
keaman dan kerahasiaan, kami tidak akan menyebutkan nama￾namanya. Begitupun dengan mereka yang siap menjadi imam kelak
setelah ditabiskan nanti. Mereka yang telah dipecat, dan dikeluarkan
pun kami sudah ketemu dan meminta pedapat dari mereka. Kami
melihat, ada indikasi khusus dan tertentu untuk membatasi semangat
sejumlah anak-anak Papua dan non Papua yang memiliki semangat
dan cita-cita yang bagus, tapi diberhentikan dengan alasan sepele.
Misalkan, hanya karena diduga mencuri tanaman dan lompat
pagar mereka dikeluarkan dari seminari. Alasan lain karena pacaran
dan gabung dengan organisasi masyarakat di luar. Mereka yang
dikeluarkan, dipecat, dan docoret dengan alasan diatas, antara lain O.
Itlay, L. Ningdana, C. Dogopia, K. Kriyar, L. Walilo, T. Walilo dan
masih banyak lagi. Tetapi dari mereka sendiri, mengaku bahwa itu
alasan yang mengada-ada. Kalau itu yang dipersoalkan, misalkan soal
pacaran, mereka mempersoalkan beberapa teman-teman mereka
yang didatangkan dari luar tapi juga pacaran dengan orang, kemudian
masih diberikan toleransi untuk melanjutkan studi.
Kami sudah mengantongi beberapa nama dari mereka,
termasuk beberapa pastor yang diduga kuat terlibat dalam kasus
kasus “khusus yang berkaitan dengan hubungan seksual”. Tetapi demi
keamanan dan kerahasiaan, kami tidak akan mengungkapkan nama
nama mereka. Kecuali orang-orang meninggal baru kami bisa
sebutkan nama mereka disini. Karena mereka masih hidup kami tidak
ingin menyebutkan identitas mereka. Inisial sekalipun kami tidak akan
sebutkan. Kecuali pihak berwenang, Tahta Suci Vatikan serius
melakukan investigasi dan membersikan noda dalam gereja katolik.

Salah satu tempat yang sangat efektif untuk menata moral
anak-anak adalah asrama dan melalui pendidikan berpola asrama.
Pendekatan ini sangat tepat karena selalu menekankan pada tiga pilar
utama, yaitu aspek spritualitas, intelektualitas dan moralitas yang
membentuk sifat, karakter, perilaku, pembawaan dan lain
sebagainnya. Namun, apa yang terjadi apda belakangan ini?
Jangankan mau melakukan sosialisasi, membangun kesadar,
mendirikan gedung asrama dan lainnya. Keprihatinan dan kepedulian
saja tidak ada sama sekali dari kelrus kita.
Sungguh pun ada pasti hanya berlaku di bibir, diatas kertas dan
di depan layar leptop atau infokus. Empati klerus kita untuk tangani
persoalan seperti ini sangat lemah. Akibatnya, moral kami, terutama
anak anak generasi penerus hancur luluh lantak. Semakin hancur dan
tidak ampun-ampun itu terjadi pasca pemerintah memberlakukan UU
Otsus Papua. Kami yang alami dan rasakan sendiri. Semenjak Otsus
berlaku kami rata-rata menjadi manja, manusia instan, pengemis,
malas tahu, tidak mau kerja keras, lupa identitas kami, menjadi
hamba uang, budak dari koruptor dan lain sebagainnya.
Kami memang banyak mendapatkan kesempatan pada fase ini.
Dengan demikian, inteletualitas kami cukup mumpuni. Akan tetapi di
alin sisi roh dan semangat kami yang asli dan yang sebenarnya
semakin pudar, dan hilang. Hal ini diperparah ketika moralitas kami,
terutama mentalitas kami semakin digiring dalam isu-isu
pembangunan, kesejahteraan dan kemajuan pembangunan fisik.
Bagus, hanya saja pendekatan seperti itu lebih mengedepankan aspek
kemanusiaan, nasib dan masa depan boleh. Tapi kalau hanya
mengejar nama baik sama halnya dengan “sia-sia belaka”, seperti
kata penghotbah.

 

d. Transasksi tanah gereja dan masyarakat adat

˃Transasksi tanah gereja

“… ini sebenarnya dulu tanah milik keuskupan Jayapura.
Tapi kita punya Uskup ini dia lebih mendengar orang lain, terutama
pengusaha yang dekat dengan dia. Jadi, dia lepas beberapa tanah
milik gereja ini, termasuk tempat ini. Kalau kontrak saja bagus dan
tidak papa sekali. Tapi ini bapa Uskup langsung jual ke pengusaha
untuk selamanya. Kita kehilangan hak-hak atas aset-aset tanah
yang sangat berharga dan bisa mendukung kelemahan kita,
terutama dari segi perekonomian (keuangan). Saya sangat sedih
sekali melihat ini”, kata seorang pastor katolik yang lama berkerja
di tanah Papua.
Pastor ini sampaikan pada Jumat, 8 Januari 2021 di jalan
Percetakan, belakang tokoh Gramedia Jayapura, tepat diparkiran
kendaraan roda dua sampai roda enam, berhadapan dengan hotel
Yasmin Jayapura, yang bersebelahan dengan pos Lalu Lintas
sebelanya. Dia sampaikan pada saat beberapa orang yang jalan
sama-sama dengan kami belanja makanan dan alat tulis di tokoh
sebelahnya (lupa nama tokoh itu). Dia sangat kesal seperti kami
semua kesal dengan adanya transaksi sejumlah lokasi milik gereja
katolik di tanah Papua.
Kami telah mengikuti perkembangan status tanah milik
gereja katolik di keuskupan Jayapura selama puluhan tahun ini. Di
masa gereja misi, misionaris cepat sekali mengamankan sejumlah
lokasi yang strategis dan itu luasnya berhektar-hektar. Hampir
semua basis gereja katolik, mereka membeli tanah tanpa
memikirkan untung rugi. Tujuan mereka beli tanah tidak lain,
adalah untuk membangun sejumlah gedung dalam mendukung bidang-bidang karya pastoral, seperti gereja, sekolah, asrama,
tokoh, dan lain sebagainnya untuk benar-benar menjadi gereja
yang mandiri, bukan bergantung pada orang lain.
Pembelian tanah yang dilakukan para misionaris ini tidak
berniat sama sekali agar penerus mereka di kemudian hari dapat
menjual atau melepaskan hak kepemilikan gereja katolik kepada
orang lain [pengusaha]. Melainkan mengamankan lokasi dengan
harapan agar tanah-tanah tersebut dimanfaatkan demi menunjang
kegiatan pastoral yang berhubungan dengan perkembangan dan
kemajuan gereja katolik ke arah yang mandiri. Tetapi kenyataan
hari ini menunjukkan lain. Banyak sekali tanah milik gereja
dikontrak dan bahkan dijual kepada pengusaha-pengusaha
tertentu.
Di keuskupan Jayapura ini sangat banyak. Misalkan, lokasi di
sekitar Gramedia Jayapura, , SPBU depan gereja katolik “Penebus”
Sentani, kompleks Borobudur Sentani, hotel dan ruko-ruko
sekitarnya. Kami sudah tanya ke beberapa sumber terpercaya. Tapi
mereka bilang tanah-tanah tersebut ada yang dikontrak dan ada
pula yang dijual langsung. Sejumlah pengusaha juga masuk sampai
di lingkungan gereja dan mereka berjalan bersama-sama dengan
pimpinan tahta keuskupan. Hal ini bisa dilihat dari Rumah Sakit
Dian Harapan dan Provita Jayapura.
Beberapa pengusaha memanfaatkan nama gereja katolik dan
menekan kesepakatan-kesepakatan rahasia dengan pimpinan
gereja katolik, agar mereka membangun bisnis tertentu diatas
tanah dan lokasi gereja katolik atas restu pimpinan klerus.
Sebenarnya tidak masalah, selama usahanya diperuntungkan untuk
dan demi misi keselamatan gereja katolik [seperti yang tersirat dalam hukum kanonik dan ASG]. Tetapi kalau hasilnya masuk ke
kantong-kantong saku pribadi, komunitas dan lainnya, mau tidak
mau atau suka tidak suka perlu dipertanyakan. Apakah tanah-tanah
gereja katolik merupakan basis mata pencaharian? Tempat bisnis
atas nama agama, Tuhan, dan kekuasaan?
Kami tidak tahu kalau tanah dikontrak dan dijual dengan
mekanismenya diatur seperti apa, sebab itu dilakukan secara
rahasia. Kami juga belum tahu berapa dana yang diterima dari
pihak-pihak yang melakukan transasksi terhadap tanah gereja
katolik itu. Tetapi yang jelas, tamah gereja katolik sebagian telah
dikontrak dan bahkan dijual ke tangan pengusaha-pengusaha. Kami
memastikan ini karena kami dengar langsung dari pastor dan
sejumlah tokoh katolik yang cukup tahu tentang rahasia dibalik
transaksi tanah milik gereja katolik di Papua. Lebih banyak kami
ikuti di keuskupan Jayapura.
Kami tidak tahu persis untuk 4 keuskupan lainnya, yaitu;
Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Manokwari-Sorong, Agats
dan Timika. Tetapi paling tidak kami juga sudah dapat bocoran
informasi dari beberapa pastor katolik yang ada di wilayah gerejawi
tersebut. Di keuskupan Manokwari-Sorong, terutama di wilayah
pedalaman, lokasi gereja disebut-sebut masih utuh. Tentu saja ini
hampir sama dengan wilayah keuskupan Timika. Hanya wilayah
perkotaan, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan
pembisnis memiliki indikasi bahwa sejumlah tanah milik gereja telah
dikontrak dan dijual ke tangan pengusaha.
Situasi ini agak sedikit berbeda dengan Keuskupan Agung Merauke dan Keuskupan Agats. Saat ini, Merauke menjadi salah satu kawasan yang paling dicari-cari dan tertarik bagi investor luar.

Hari ini lebih dari 100 investor memiliki saham di Merauke, Boven
Digoel, Mappi dan Asmat. Beberapa kawasan/hektar sudah menjadi
lahan kelapa sawit dan lebih dari 2.000 hektar menjadi lahan sawa.
Kami sudah memiliki informasi akurat, bahwa sejumlah tanah adat
milik masyarakat adat dan juga umat katolik disana telah
diahlifungsikan tanpa melalui mekanisme transaksi legal.
Setahu kami, banyak perusahaan luar/asing telah mengincar
di selatan Papua. Tidak sedikipun lahan dibiarkan bagi masyarakat
adat pribumi untuk menjadikannya sebagai basis mata pencaharian
hidup mereka sehari-hari (bertani, berkebun, bercocok tanam,
berburu, meramu dan lain sebagainnya). Masyarakat nyaris tidak
dapat menghirup udara segar dan menikmat air bersih dari
alamnya. Di selatan Papua saat ini hidup dalam bahaya dan masa
depan kami disini sudah diperhadapkan dengan ancaman yang
sangat serius.
Kami tidak hanya mengalami kehilangan atas hak-hak tanah
adat kami disini. Tetapi pada saat yang sama kami kehilangan akan
sumber ketergantungan hidup, nasib dan masa depan terhadap anak
cucu generasi penerus. Kehilangan perusahan-perusahan di kawasan
kami disini tidak selamanya memberikan dampak positif dalam
pembangunan dan dalam keberlangsungan hidup. Lebih dari pada itu merusak lingkungan hidup, mencemarkan sumber-sumber air bersih
yang bagi kami adalah mata air alami yang sangat bersih dan sejuk.

 

˃Transasksi tanah adat dan ekspansi sawit
“Kami tidak pernah bongkar hutan, tapi orang dari luar
bongkar itu. Buat saya itu luka”, tutur Elisabeth Ndiwaen,
sebagaimana dikutip dari BBC.Com dalam berita, “Papua:
Investigasi ungkap perusahaan Korsel „sengaja‟ membakar lahan
untuk perluasan lahan sawit”.
Investor.id telah menbegluarkans ebuah laporan terbaru
dengan judul berita “Pengembangan Sawit di Papua dan Papua
Barat Perlu Tingkatkan Kapasitas SDM” per November 2020 lalu.
Luas total kebun kelapa sawit saat ini mencapai 16,38 juta hektar
dan luas kebun sawit rakyat mencapai 6,38 juta hektar. Dari luas
lahan tersebut, beberapa tempat merupakan daerah basis gereja
katolik. Artinya, tempat dimana perusahan sawit masuk
berhubungan dengan tanah-tanah adat miliki masyarakat adat yang
beragama katolik.
Misalnya, di Boven Digoel yang menjadi basis lahan sawit
terbesar di Papua. Daerah ini berada dibawah kendali Keuskupan
Agung Merauke. Perusahaan asal Korea Selatan, Pt. Korido Group
telah menguasai 57,000 hektare, atau luasnya hampir setara
dengan luasnya kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. Investigasi
yang dilakukan Forensic Architecture dan Greenpeace memastikan
bahwa PT. Tunas Sawa Erma (TSE) terlibat langsung dalam
pembakaran lahan milik masyarakat adat. Perusahaan ini masuk
tidak melalui pemilik yang sebenarnya, tetapi melalui jalan “hitam”.
Semua upaya yang dilakukan diluar kesepakatan tertulis.
Sedangkan MIFEE (Merauke Integrated Food and and Energi
Estate), atau program pengembangan pangan dan energi di
Kabupaten Merauke, provinsi Papua [Keuskupan Agung Merauke] saat ini menguasai luas areal mencapai 2,5 juta hektar. Badan
koordinasi Pemanfaatan Ruang Nasional (BKPRN)
merekomendasikan agar perusahaan yang terlibat di dalam
menguasai sebesar 1.282.833 ha atau 30 persen dari luar wilayah
kabupaten Merauke. Data ini bersumber dari Pusaka.or.id dengan
judul berita “MIFEE, Untuk Siapa?”.
Saat ini ada 46 perusahaan yang masuk dalam Peta Rencana
Ivestasi, yang dikeluarkan dari BKPMD Merauke (2011). Disana ada
perusahaan tebu, yang menguasai lahan 762.116,53 ha, ada 6
perusahaan hutan tanaman yang menguasai lahan seluas 626.819
ha, 10 perusahaan kepala sawit yang menguasai lahan sebesar
389.887 ha, ada 5 perusahaan pangan yang menguasai lahan
seluas 79.500 h, dan terdapat 2 perusahaan industri pengolahan
ikan, serta 4 perusahaan kayu olahan yang menguasai lahan seluas
6.073 ha. Di dalamnya melibatkan sejumlah perusahaan asing dan
nasional.
Investasi skala besar tersebut melibatkan group perusahaan
PMA dan BUMN ternama, seperti: Korido Group, Rajawali Group,
Medco Group, Central Cakra Mudaya Group, Wilmar International,
Sumber Alam Sutera dan masih banyak lagi. Perusahaan yang lebih
besar nmenguasai lahan adalah Medco Group dengan luas lahan
seluas 378.619 ha. Kemudian itu disusul oleh Central Cakra
Murdaya Group dengan penguasaan lahan sebesar 137.969 ha. Lalu
disusul anak perusahaan, Rajawali dan Korido Group yang memiliki
jaringan sampai di Boven Digoel, kemudian menguasai lahan
sebesar 180.000 ha.

Daerah seperti kabupaten Mappi [Keuskupan Agung Merauke]
dan kabupaten Asmat [Keuskupan Agats], Yahukimo dan
Pegunungan Bintang [Keuskupan Jayapura], yang berdekatan
dengan kabupaten Merauke dan Boven Digoel, dimana sejumlah
perusahaan menguasai lahan adat milik masyarakat adat bisa saja
menjadi target lebih lanjut. Potensinya sangat besar karena daerah
tersebut memiliki kawasan rawah yang hampir persis sama dengan
Merauke dan Boven Digoel. Tidak diragukan lagi kalau banyak
perusahaan, termasuk setelah pemerintah mengesahkan UU Cipta
Kerja (Omnibus Law), daerah ini termasuk menjadi kawasan yang
paling tertarik dan ambisi yang sangat besar.
Tak hanya itu. Di Keuskupan Jayapura, ada juga perusahaan
perusak lingkungan yang beroperasi di bidang perkebunan kelapa
sawit. Salah satunya di kabupaten Keerom [dekenat Keerom]. Di
Keerom, PTPN II menguasai lahan seluas 50.000 hektar.
Perusahaan tersebut sudah beroperasi lebih dari 35 tahun. Dalam
surat pelepasannya, Servo Tuamis mengatakan, bahwa waktu itu
sebanyak 24 orang pemilik tanah adat, termasuk dirinya,
melakukan tanda tangan untuk melepaskan tanah sebesar 500
hektar. Tetapi dengan berjalannya waktu, perusahaan merubah
angka itu sampai mencapai 50.000 hektar.
“Saya tanda tangan di nomor tujuh dalam surat pelepasan itu”.
Dalam kesepakatan awal, yang disetujui masyarakat adat 500
hektar”, katanya, sebagaimana dikutip dari Mongabay.co.id dengan
judul berita “Kala Masyarakat Tuntut Hak Ulayat dari Perusahaan
Sawit Negara di Keerom”.
Ada lagi satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menguasai dan beroperasi di Tajah Lereh, kabupaten Jayapura, provinsi Papua [dekenat Jayapura]. Disini memang bukan basis
gereja katolik yang besar, akan tetapi paling tidak beberapa
penduduk asli setempat sudah dibaptis secara katolik. Setidaknya,
terdapat sebuah gereja katolik disana. SKPKC Fransiskan Papua
aktif mendampingi masyarakat adat dan umat katolik disini.
Perusahaan yang menguasai tanah-tanah adat milik masyarakat
adat, termasuk beberapa umat katolik disini adalah PT. Sinar Mas.
Perusahaan ini cukup lama beroperasi di kawasan ini. Tak
hanya merebut tanah adat milik masyarakat adat, tetapi dia
memanfaatkan tenaga masyarakat adt setempat dengan upah dan
bayaran yang sangat rendah. Bupati Jayapura, menilai perusahaan
ini tidak memiliki kontribusi apa-apa, selain melawan pemerintah
yang memberikan izin, tapi juga dia secra diam-diam melakukan
operasi secara diam-diam pula. Hal ini dikutip dari Jubi.co.id
dengan judul berita “Bupati Jayapura: Tidak ada kontribusi PT.
Sinar Mas, anak perusahaan dari PT. Sinar Kencana Inti Perkasa.
Perusahaan ini mulai melakukan operasi pada 1994. Setidaknya,
perusahaan tersebut menguasai lahan seluas 12.000 hektar.
Selain itu, ada pula perusahaan yang fokus melakukan operasi
ilegalogi di sejumlah daerah, seperti Boven Digoel, Jayapura,
Keerom dan Sarmi. Di Sarmi masuk di Keuskupan Jayapura. Daerah
ini juga memiliki perusahaan yang melakukan operasi di bidang
perkebunan kelapa sawit. PT. Gaharu Prima Lestari menargetkan
menanam kelapa sawit diatas luas lahan sebesar 31.378 hektar
setelah mendapat pelepasan tanah adat pada 2000 lalu. Perusahaan ini memiliki hubungan dengan Raja Garuda Mas Group. Sementara itu, PT. Darma Buana Lestari memiliki izin sebesar 16.726 hakter.

Perusahaan tersebut, menurut Laporan Atlas Sawit yang
merujuk pada laporan riset dari Jerat Papua menyebutkan bahwa,
perusahaan itu sedang melakukan sosialisasi ke masyarakat adat.
PT. Permata Nusa Mandiri, anak perusahaan dari PT. Pusaka Agro
Sejahtera Group diperkirakan memiliki izin lokasi seluas 23.813
hektar, dekat perbatasan antara kabupaten Jayapura dan Sarmi.
Selain mereka, ada tiga perusahaan, yakni; PT. Brazza Sarmi
Sejahtera, PT. Kebun Indah Nusantara dan PT. Botani Sawit Lestari
yang berusaha mengurus izin untuk menguasai lahan seluas 50.000
hektar di daerah ini.
Di Keuskupan Timika juga terdapat perusahaan kelapa sawit.
Tepat di kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Disini dikendalikan oleh
anak perusahaan dari Goodhope Company, PT. Nabire Baru. Suku
Yerisiam menjadi korban dan kehilangan hak terhadap tanah adat
mereka seluas 63.971 hektar. Selain itu, ada pula PT. Sariwarna
Unggul Mandiri yang membabat habis hutan-hutan meilik
amsyarakat adat yang menjadikannya sebagai sumber mata
pencaharian hidup mereka selama bertahun-tahun. Selain itu, ada
PT. Indo Primadona Perkasa dan lainnya.
Di Timika sendiri, masyarakat adat, terutama umat katolik dari
Amungme dan Kamoro menjadi korban diatas korban semenjak PT.
Freeport McMoran beroperasi sejak 1967. Perusahaan ini cukup
membuat masyarakat/umat di wilayah ini mengalami dampak yang
paling buruk. Mereka tidak hanya kehilangan sumber mata
pencaharian hidup, seperti bertani, bercocok tanam, berburuh,
meramu dan lainnya semenjak perusahaan ini mulai ambil ahli basis
ketahanan pangan masyarakat adat lokal. Tetapi juga
mengakibatkan sungai, kali, laut dan sekitarnya tertimpa limbah
perusahaan.

Akibatnya, banyak sekali menganggu keutuhan alam,
mencemarkan lingkungan, menimbulkan penyakit, sakit,
penderitaan dan kematiaan. Pada 1998, Mgr. Herman Munninghoff,
OFM, mantan Uskup Keuskupan Jayapura (pendahulu dari Mgr. Leo
Laba Ladjar, OFM), pernah mengecam perusahaan ini atas adanya
laporan dan atau keluhan dari masyarakat atau umat katolik
setempat. Namun, perusahaan ini tidak menghirauhkannya. Justru
senantiasa melakukan operasi hingga sering menelan nyawa orang￾orang tak bersalah, termsauk anak-anak dibawah umur dan ibu
hamil dalam konflik tertentu dan atas nama kepentingan ekonomi.
Masyarakat adat pemilik tanah adat dievakuasi dari tempat
tinggal mereka dengan berbagai alasan dan pendekatan. Mereka
dipindakan dengan isu, seperti di daerah ini rahan longsor, dan lain
sebagainnya. Bapa Aloysius Renwarin hingga saat menjadi saksi
hidup bagaiamna perusahaan menipu masyarakat sedemikian rupa,
sehingga mereka bisa menerima segala tawaran yang penuh
dengan tipu daya yang sangat luar biasa. Renwarin pernah
melakukan investigasi soal limbah Freeport yang mengakibatkan
puluhan orang mengalami sakit, terkena penyakit dan meninggal
dunia (1990-an).
Di Daerah Waropen, Mamberamo Raya dan Yapen memiliki
kedekatan geografis. Sebelumnnya, Atlas Sawit Papua
menyebutkan, bahwa pemerintah pernah mengeluarkan izin lokasi
seluas 30.000 hektar kepada PT. Bina Mitra Global untuk
menjalankan operasi perkebunan kelapa sawit. Perusahanaan
memang tidak lagi beroperasi karena berpotensi menganggu
daerah atau kawasan konservasi hutan. Namun, bukan tidak mungkin kalau suatu saat perusahaan tersebut bisa melakukan operasi yang sama denagn dalil tertentu. Hal ini mungkin saja
karena ia telah mengantongi surat izin dari pihak berwenang.
Kita lihat di Provinsi Papua Barat [Keuskupan Manokwari￾Sorong]. BUMN melalui PTPN II memiliki lahan 23.000 hektar, yang
beroperasi di distrik Warner, Masni dan Prafi, kabupaten
Manokwari, Papua Barat. Perusahaan tersebut memiliki hubungan
dengan PT. Yong Jing Investment. Selain itu, ada perusahaan
kedua yang beroperasi di Manokwari, adalah PT. Medco Group,
bersama anak perusahaannya, yaitu: PT. Medcopapua Hijau
Selaras. Tidak hanya itu. PT. Papua Sawita Raya (Rajawali) juga
memegang izin lokasi dari bupati Sorong untuk beroperasi di distrik
Moraid, termasuk di wilayah Tambrauw.
PT. Rimbun Sawit Papua adalah salah satu perusahaan yang
hendak membuka perkebunan kelapa sawit di kampung Otoweri,
dan Mbina Jaya, Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Letaknya
bersebelahan dengan kabupaten Teluk Bintuni. Tak hanya tertarik
oleh investor kelapa sawit, daerah ini juga sejak lama menajadi
daerah target utama para investor asing untuk melakukan eksploitasi terkait gas bumi. Perusahaan tadi tengah mengantongi izin untuk tanah adat seluas 25.286 hektar untuk tanah kebun
kelapa sawit di daerah ini.
Di daerah Bintuni, bp Tangguh, Genting Oil dan Eni Oil cukup lama melakukan operasi di bidang minyak dan gas bumi. Berencana membangun pabrik petrokimia, termasuk Ferostaal (asal Jerman, pabrik Methanol), LG asal Korea Selatan, dan PT. Pupuk Indonesia
(pabrik urea). Di bagian timur teluk Bintuni terdapat banyak konsesi
untuk tambang batu bara. Sedangkan PT. Varita Majutama menjadi satu-satunya perusahaan yang pertama membuka kebun kelapa sawit diatas luas lahan dalam tiga blok yang berbeda, yaitu; 6.460
hektar, 5.510 hektar dan 5.300 hektar. Perusahan itu memiliki
jaringan dengan Jayanti Group, dan PT. Agonda Jaya Irian.
Di kabupaten Sorong Selatan dan Maybrat, PT. Permata Putera
Mandiri dan PT. Putera Manunggal Perkasa menjadi ancaman bagi
masyarakat adat dan khususnya umat katolik Keuskupan
Manokwari-Sorong (setempat). Kedua perusahaan tersebut kini
meletakan kuasa pada Austindo Nusantara Jaya Group, karena
dijual kepadanya pada 2013 silam. Perusahaan lain yang beroperasi
di kawasan Sorong Selatan adalah PT. Varia Mitra Andalan yang
menguasai lahan seluas 20.325 hektar. Sekitar 137.000 hektar
dikuasai oleh PT. Anugerah Sakti Internusa, PT. Internusa Jaya
Sejahtera, PT. Dinamika Agro Lestari dan PP. Persada Utama
Agromulia.
Masih soal perkebunan kelapa sawit di wilayah Keuskupan
Manokwari Sorong. Kali ini kita bicara perkebunan kelapa sawit di
Kabupaten Sorong, Papua Barat. PT. Inti Kebun Sejahtera, anak
perusahaan dari Kayu Lapis Indonesia Group. Perusahaan ini
memegang Hak Guna Usaha (HGU) seluas 4.000 hektar.
Operasinya semakin membabibuta dengan adanya perizinan dari
Kementerian Kehutanan yang memberikan izin untuk beroperasi
diatas lahan adat seluas 19.665 hektar pada 2012 lalu. Sementara
ini, PT. Mega Mustika Plantation menguasai 9.835 hektar dan PT.
Cipta Papua Plantation menguasai lahan 15.971 hektar di kota Sorong.
Perusahaan-perusahaan ini rata-rata melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam birokrasi dan yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertentu terlebih dahulu, tanpa melakukan kompromi dengan masyarakat adat yang memilik hak
mutlak. Ada pula yang hanya sepakat untuk lepaskan dan atau
melakukan operasi untuk 500 hektar, tapi diam-diam merubah
angka menjadi 50.000 hektar dan lain sebagainnya. Ada yang
menawarkan dengan uang, perempuan, kendadaraan, menjanjikan
agar jamin kesehatan dan pendidikan anak.
Kadang kala masyarakat tergiur dengan pendekatan seperti itu.
Orang-orang tua kami dulu tidak ada yang sekolah, pola pikirnya
masih lemah dan tidak mampu melihat tipu daya dan kepentingan
dibalik segala bentuk tawaran tersebut. Mereka menerima
segelanya dengan harapan sumber-sumber mata pencaharian hidup
tidak diganggu gugat tanpa ampun-ampun seperti yang kami lihat,
dengar, alami dan rasakan saat ini. Setelah perusahaan-perusahaan
beroperasi lama dan kami pun perlahan merasa rugi, ditipu dan
kehilangan basis-basis ketahanan pangan lokal yang dapat
menopang kehidupan dan menjamin keselamatan kami.
Kami sangat sadar, bahwa kami sangat kehilangan akan
harapan, nasib dan masa depan kami dengan hilangan tanah adat
dan hutan adat lindung kami. Kami menjadi korban penipuan,
korban janji, korban jaminan dan lain sebagainnya. Banyak orang
dari keluarga, anak, istiri, suami dan lainnya meninggal dunia. Ada
yang meninggal dunia karena makan uang tanah itu. Ada pula yang
meninggal dunia karena menuntut hak dan menolak perusahaan￾perusahaan tersebut. Tak sedikit nyawa yang melayang atas nama
perusahaan, ekonomi dan pembangunan.
Tempat kami cari makan dan minum sudah tidak ada lantaran
kebun kelapa sawit menghisap air sehari kurang lebih 8 liter dari kedalaman maksimal 24 meter. Air yang hendak kami minum tercemar karena ada perusahaan yang mengakibatkan limbah
beracun. Hutan-hutan yang selalu menjadi pasar kehidupan, tempat
kami berburuh dan lain sebgainnya jadi gundul, bahkan menjadi
hutan kebun kelapa sawit. Kami benar-benar tersesat dan merasa
kehilangan akan sumber-sumber mata pencaharian hidup. Bagi
kami perusahaan maupun orang-orang tua kami yang ikut
kompromi, termasuk pemerintah yang terlibat di dalam sangat
mengancam hidup kami serta nasib dan masa depan anak cucu kami nanti.

Kami rasa dibalik ancaman ini hanya terdapat dari pihak
perusahaan dan pemerintah yang ikut mendorong basis ketahanan
pangan nasional, perusahaan kelapa sawit, dan lainnya. Selama
berapa puluh tahun ini, kami melakukan advokasi untuk menolak
perusahaan bersama pihak keuskupan melalui SKPKC. Tetapi kami
kaget dengan keterlibatan gereja katolik sebagai benteng bagi umat
sekaligus bagi pemerintah serta perusahaa di kawasan ini. Hal ini
kami mengikuti dari MoU yang melibatkan bapak Uskup Petrus C.
Mandagi dengan perusahaan PT. PT. Tunas Sawa Erma pada 5
Januari 2021 di kantor sekretariat Keuskupan Agung Merauke.

Tentu ini tidak bisa dipandang sebagai sekedar MoU. Tetapi
tidak salah juga apabila dapat dimaknai sebagai kesepakatan yang
dapat menguatkan operasi perkelapasawitan di Merauke dan
sekitarnya. Tepat pada bulan Mei 2020 lalu, Marius Betera dianiaya
oleh aparat keamanan di kantor perkebunan kelapa sawit PT. Tunas
Sawa Erma, di Blok A CAMP. 19, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digul,
Provinsi Papua. Bapa Uskup sudah mengeluarkan pernyataan sikap
yang mengecam perusahaan bersama aparat yang menghilangkan
nyawa Betera secara paksa. Setelah melewati 8 bulan, bapa Uskup  kembali menakan MoU dengan perusahaan yang pernah ia
mengecamnya karena menghilangkan nafas dari alm. Betera.
Mulanya kami sambut yang mulia dengan suka cita. Kami
merasa terharu ketika atau pada saat menjadi Administrator Apostolik
di Keuskupan Agung Merauke menentang diskriminasi rasial hingga
harus turun ke jalan untuk ikut aksi. Kami juga merasa tersentuh
dengan respon pihak keuskupan, terutama bapa Uskup terkait kasus
kematian Betera diatas melalui media masa, hingga mengecam tindak
kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan.
Tetapi ternyata itu hanya untuk mengambil hati, dan simpati kami.
Kami sangat kecewa karena Bapa Uskup menekan MoU dengan
perusahaan yang menelan nyawa orang dan yang pernah meminta
pertanggungjawabannya .
Perusahaan memberikan janji yang sangat mengiurkan kepada
pihak keuskupan untuk membantu dana atas nama tanggung jawab
sosial dengan besaran nilai Rp 2.400.000.000; (dua milyar empat
ratus juta rupiah). Berita yang kami baca, menurut pihak perusahaan
maupun Keuskupan Agung Merauke rencanannya memanfaatkan uang
tersebut untuk melakukan renovasi gedung sekolah, Seminari Pastor
Bonus Merauke, Papua. Dana ini akan diberikan dalam tiga tahap.
Tahap pertama diberikan sebanyak Rp 800 juta selama tiga tahun.
Kami harap Bapa Uskup yang lama berperangalam mengatasi
konflik di Sulawesi dan Ambon, datang ke Papua untuk membantu
persoalan serupah di Papua. Ternyata lain. Kami merasa MoU itu
justru menambah persoalan dan akan memperparah persoalan. Kami
rasa itu, secara tidak langsung, Bapa Uskup menyetujui agar
menghilangkan hak-hak dasar masyarakat adat dan menghilangkan
sumber-sumber mata pencahariam masyarakat sekaligus umat katolik Keuskupan Agung Merauke. Kami rasa pimpinan klerus berperan
penting untuk memutuskan mata rantai kehidupan umat manusia di
Papua pasca pemerintah pusat mengesahkan UU Omnibus Law, dalam
polemik UU Otsus Papua dan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan Kepres
Nomor 20 Tahun 2020 pada akhir 2020 lalu.
Kami berharap para pimpinan klerus kami menjadi juru selamat
dalam persoalan dan pergumulan hidup kami di tanah Papua. Kami
tidak menginginkan para Uskup kami yang menjadi juru pembawah
masalah, malapetakan, kehancuran, kerusakan dan lainnya atas nama
apapun. Sekalipun bantuan sosial untuk tangani pendidikan dan
lainnya penting, tetapi kami merasa tanpa bantuan sosial dari
perusahaan, dengan tanah adat, kami yakin kami bisa olah baik dan
bisa membiayai anak-anak kami serta bisa menjamin kebutuhan hidup
kami sepanjang segala masa.
Bagi kami MoU seperti ini memiliki arti, bahwa pimpinan gereja
kami ikut mendorong dalam upaya penghilangan hak-hak dasar kami
terhadap tanah adat; ikut aktif menghilangkan mata pencaharian
hidup, membahayakan nasib dan mengancam masa depan anak cucu;
ikut serta mendukung kerusakan lingkungan hidup; ikut mencemarkan
kali, sungai dan telaga; ikut membunuh masyarakat adat [umat
katolik] secara halus, dan sistematis. Kami sangat gelisah, cemas dan
khawatir dengan keterlibatan pimpinan klerus kami meskipun itu atas
nama pribadi, gereja katolik dan demi pembangunan sumber daya
manusia (pendidikan) sekalipun.
Kami tidak tahu persis bagaimana para klerus kami ikut berpartisipasi dalam transaksi tanah adat milik masyarakat adat dan tanah milik gereja katolik. Tetapi kami selalu ikuti perkembangan dari jauh, melalui orang-orang dekat, LSM dan media masa.

Kami lebih banyak mengonsumsi isu yang berkaitan dengan masalah
kemanusiaan ketimbang isu-isu lingkungan. Hingga kami tidak sadar
dan akhirnya kaget kalau para pemimpin gereja kami ikut memainkan
peran yang sangat penting dalam hal membantu perusahaan atau
mencari keuntungan tertentu dengan dalil kerja sama dengan
sejumlah pihak atas nama gereja katolik, ekonomi, pendidikan,
kesehatan, kemanusiaa dan lain sebagainnya.
Tak hanya kepada bapa Uskup Mandagi. Kami lebih kecewa dan
tidak percaya lagi kepada ketua SKPKC KAME, Pastor Anselmus Amo,
MSC. Selama ini kami tahu dia bersama umat menentang perusahaan
yang merusak lingkungan, menghilangkan sumber-sumber mata
pencaharian hidup dan membelah kaum yang lemah, miskin,
terpinggirkan, teraniayah dan tertindas. Tetapi dengan kehadiran
pastor pada MoU itu membuat kami semua sangat kecewa dan tidak
percaya lagi. Kami tidak tahu pastor pikir apa sampai harus kasih
tunjuk „batang hidung‟ dalam kesempatan itu.
Kami juga tidak tahu pastor itu main seperti apa selama ini.
Kami juga tidak tahu cerita sebenarnya dibalik MoU itu pastor
berperan seperti apa. Oleh karenannya, kami tidak bisa mengambil
kesimpulan tertentu. Tapi sebagai manusia kami harus jujur, bahwa
kami sangat kecewa sekali. Selama ini kami menaruh harapan kepada
pastor dan para pimpinan klerus, tetapi kalau mereka ambil jalan
diam-diam seperti itu, nanti kami ini ke depan jadi seperti apa? Kami
mau ikut siapa dan mau ikut teladan dari siapa. Kami bisa lihat “anjing
menjilat muntanya”, tapi belum pernah melihat “manusia menelan
suara atau menghisap darah sanaknya”. Hari ini kami belajar dari
pimpinan klerus kami.

Situasi belakangan ini mengingatkan kami pada 2018 lalu.
Dalam sebuah kesempatan kami bertemu seorang yang tidak mungkin
kami sebutkan namannya demi keamanan, kenyamanan dan
kerahasiaan identitasnya. Tapi dia ini orang asli Jawa. Dia tidak lama
di Papua. Sekarang sudah hampir 10 tahun. Hampir semua keuskupan
di Papua di kunjungi. Dia cukup banyak menghabiskan waktu untuk
mengalih sejarah dan situasi terkini di Keuskupan Agung Merauke,
Jayapura, Manokwari-Sorong, Agats dan Timika. Dia tahu karena
selain sebagai dosen, dia aktif menerjemahkan teks-teks atau
dokumen-dokumen pemerintah dan gereja katolik di masa kekuasaan
pemerintah Belanda dan misionaris yang berbahsa Belanda.
Dia melihat beberapa keuskupan, oleh kelompok tertentu
dijadikan sebagai kantor departemen transmingrasi dan
ketenagakerjaan. Menurutnya, banyak orang dari luar datang bukan
untuk melayani orang dengan kemurnian hati nurani, akan tetapi
mereka datang dengan motivasi lain, yaitu; untuk mencari kerja,
nafkah, keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Mereka
datang dari kampung halan karena disana mau dapat pekerjaan dan
uang setengah mati. Mereka menjadikan Papua, termasuk dalam
hirearki gereja katolik sebagai tempat strategis untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
“… saya itu sudah muak melihat ini. Ada “paket kampung” yang
datang dari luar. Mereka secara intelektual dan ekonomi sangat
lemah. Sesungguhnya mereka tidak terlatih dan tidak punya
keterampilan. Dari segi kualitas, kamu jauh lebih hebat ketimbang
mereka. Di kampung halaman, mereka tidak punya pekerjaan dan
pendapatan seperti di Papua sini. Saat ini mereka memanfaatkan
kekuasaan dalam gereja ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Datang kesini bukan untuk membangun tanah dan
manusia dengan hati. Tapi bawah kepentingan perut”.
“Saya sudah lihat selama berapa tahun ini. Mereka datang
hanya untuk cari makan. Mereka menguasai seluruh bidang karya
pastoral, mengeserkan peran orang-orang sini dan mereka kendalikan
dengan leluasa. Apa yang mereka lakukan tidak lebih dan kurang dari
hanya sekedar cari pekerjaan, dapat uang, penuhi kebutuhan hidup
dan rumah tangga, kasih makan anak, istri atau suami dan
keluarganya. Satu datang, berikutnya sepuluh orang sampai seribu
orang”, demikian kata seorang yang tidak mau sebutkan namanya di
sebuah kantor yang bergerak di bidang kemanusiaan, perumnas II,
Waena, kota Jayapura (2018).
Kami kaget sekali ketika lelaki berambut setengah gondrong
dan yang selalu suka memakai kaca mata itu sampaikan hal tersebut.
Rupanya dia cukup memahami posisi kami di dalam maupun di luar
bidang-bidang karya pastoral dalam hirearki gereja katolik di tanah
Papua. Transaksi tanah gereja ini memiliki beragam pola. Salah
satunya, beberapa orang yang baru datang diberikan ijin untuk
membangun rumah, membuka usaha tertentu dan lainnya atas nama
guru, umat katolik dan kekuasaan. Salah satunya di kompleks gereja
katolik “Kristus Raja” Wamena kota.
Di masa Herman Munninghoff, beberapa paroki yang jauh dari
kota mendapatkan gedung asrama untuk anak-anak sekolah
(SMP/SMA/SMK) di Wamena tinggal. Mereka yang dapat jatah antara
lain dari paroki Walesi, Yiwika, Musatfak, Hepuba (Samenage) dan
lainnya. Tetapi hampir semua asrama ditutup habis. Kemudian asrama
dari paroki Walesi ditempatkan oleh seorang guru yang mengajar di
SD YPPK St. Yusuf Wamena.

Pengahlifungsian asrama ini tidak hanya menutup, mengeserkan fungsi dan menghilangkan pendidikan berpola
asrama.
Seorang guru menempati asrama yang puluhan tahun menjadi
basis kaderisasi kaum awam katolik [terutama mereka yang akses
pendidikannya terbatas di kampung halaman], mungkin bagi pihak
tertentu tidak jadi masalah karena gurunya dapat mengajar di sekolah
katolik yang siswa/i mayoritasnya dari anak-anak yang orang tuanya
berasal dari saudara/i kami dari wilayah Indonesia lain. Tetapi bagi
kami ini sebuah fenomena yang sangat serius. Polanya tidak hanya
menutup dan mengahlifungsikan basis pendidikan dan pembinaan
anak-anak daerah setempat.
Tetapi ada pola yang memiliki indikasi bagaimana transaksi
tanah gereja tidak hanya diberlakukan dengan pengusaha, dan atau
dengan pihak lain yang hendak membuka usaha. Tetapi di lain pihak
terjadi transaksi non finansial. Dimana menjadikan basis gereja
sebagai lapangan kerja, kemudian mengirim masuk orang-orang atau
kelompok tertentu dengan dalil katolik, pendidikan dan lainnya. Kami
rasa ada pola khusus dimana pendekatan demikian dilakukan untuk
menghancurkan basis-basis strategis yang sangat membantu umat
setempat.

e. Inkulturasi dalam gereja katolik Papua

Disini terdapat kurang lebih 250 suku. Memang tidak semua
suku disini beragama katolik. Tapi paling tidak, keberadaan suku-suku
disini dapat menunjukkan bahwa masing-masing memiliki tradisi yang
berbeda-beda. Semuanya itu berhubungan dengan adat isitiadat dan
budaya yang mengandung arti, makna, maksud, tujuan, pengertian, pengetahuan, dan masih banyak lagi. Semua unsur-unsur itu sangat
melekat dengan kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat menyadari
gereja ini semakin bersahabat karena faktor-faktor ini.
Bagaimana tidak, dari awal para misionaris membangun kontak
dengan orang-orang tua kami melalui pendekatan adat istiadat dan
budaya (antrpologis), yang menekankan pada aspek kemanusiaan,
pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Hal-hal yang berhubungan
dengan teologis dibangun diatas keberadaan adat istiadat, budaya dan
tradisi kami sendiri. Tradisi tersebut menjadi jalan atau pintu masuk
keluar bagi misionaris yang merintis di tanah kami guna membangun
relasi mula-mula. Pendekatan itu dapat membantu gereja semakin
dekat dengan kami dan kami pun semakin dekat dengan gereja
katolik.
Terlepas dari nilai-nilai yang berseberangan dengan hukum,
peraturan dan larangan Tuhan [berhala-berhala], kami memiliki
banyak nilai-nilai positif lainnya. Misionaris tidak serta merta
membakar segala sarana kekayaan adat istiadat dan budaya
setempat. Mereka sangat hati-hati. Tidak seperti misionaris dari lain
yang cepat sekali menjustifikasi segala sesuatu yang dianut dan
dipercaya oleh saudara/i kami yang lain sebagai berhala. Mereka
menempuh jalan yang bisa memilah-milahkan mana yang baik, benar
dan buruk.
Hal ini pernah diakui oleh alm. Frans Lieshout, OFM. Di dalam
buku Gereja Katolik di Lembah Baliem dan lainnya dia banyak
menguraikan tentang hal-hal seperti ini. Mereka tidak memandang
semua hal sebagai anti teologis (anti Kristus). Justru mengakui
sebagai sarana kemurahan Tuhan untuk memahami relasi antara
orang Papua pada umumnya dan Hugula, Baliem pada khususnya dengan Tuhan Allah maha pencipta akan segala sesuatu melalui
leluhur dan nenek moyangnya. Tapi juga sekaligus dipandang sebagai
sarana-sarana spritualitas yang sangat khas untuk memuliakan dan
meluhurkan nama Tuhan.
Tidak memandang tradisi lokal sebagai ancaman terhadap
tradisi gereja katolik. Malah menganggap nilai-nilai kearifan lokal
sebagai warisan tradisi lokal yang ikut berkontribusi besar dalam hal
corak gereja katolik yang memiliki kekhasan lokal tapi berpusat pada
satu kesatuan tahta suci. Kemudian, melindung dan melestarikan nilai￾nilai kearifan lokal itu dengan cara mengangkat dan
memwujudnyatakan melalui inkulturasi gereja katolik. Buktinya kita
bisa lihat sendiri dalam kebijakan-kebijakan para uskup atapun dalam
perayaan-perayaan liturgi yang bernuansa budaya.
Orang tua kami dulu sudah mewariskan tradisi lokal dalam
gereja katolik. Misalnya, prosesi adat dalam penjemputan tamu,
penghormatan kepada tamu yang diiringi dengan lagu-lagu, tarian dan
lainnya. Kalau ada acara gereja, kami jemput tamu undangan dengan
tari-tarian adat diringi dengan lagu-lagu berbahasa daerah. Kami
mememakai maksud Tuhan untuk menggenakan busana tradisional,
tak hanya untuk memeriakan sebuah pesta, melainkan juga untuk
memuliakan nama-Nya dengan cara dan gaya yang bercorak tradisi
lokal.
Adat dan istiadat menjadi sebuah tradisi dari turun temurun
bagi kami disini. Di dalam tradisi tersebut terdapat sejumlah
pengetahuan, termasuk nilai-nilai etika sosial, ajar sosial masyarakat
adat, prosesi adat, lagu-lagu tradisional, sastra dan masih banyak lagi.
Kami selalu merasa bersemangat kalau mengikuti misa di dalam
gereja maupun di luar tapi terdapat nuasa budaya kepapuaannya.

Sampai kadang-kadang kami harus merasa bahwa gereja telah
berakar dalam budaya dan budaya telah berakar dalam gereja katolik.
Hal seperti ini yang kami selalu rindukan.
Tapi belakangan ini kami melihat ada kelainan. Kami merasa
asing dengan kebijakan pimpinan klerus kami yang menurut kami
sedikit kontroversial. Misalnya, di keuskupan Jayapura. Keuskupan ini
memiliki sebuah buku yang menguraikan tentang arah gerak gereja
katolik. Buku itu dikenal dengan sebutan “buku kuning” yang berisi visi
misi keuskupan, yakni gereja mandiri yang missioner (2005-2017) dan
dirubah menjadi gereja missioner yang mandiri (2017-sekarang). Di
dalamnya menyinggung tentang inkulturasi.
Inkulturasi disini bermaksud untuk mengangkat nilai-nilai
kearifan lokal Papua dalam liturgi gereja. Gereja telah merumuskan
bagaimana inkulturasi tersebut diartikulasikan dalam perkembangan
dan kemajuan gereja katolik Papua. Salah satu tujuannya adalah
untuk memberikan corak gereja katolik yang benar-benar dari Papua
[seperti yang dikatakan Mgr. Herman Munninghof,OFM dalam surat
gembala pertama: “gereja katolik Papua harusnya benar-benar
menjadi gereja katolik yang benar-benar dari Irian Jaya” pada 1970-
an].
Dengan adanya rumusan dalam dokumen resmi gereja seperti
itu, umat katolik di Papua diberikan sebuah peluang sangat luas untuk
mengangkat nilai-nilai kearifan lokal dalam gereja katolik. Misalkan,
gerekan Ikatan Cendekiawan Katolik Papua (ICAKAP) yang mendorong
perayaan “Paskah Nuansa Papua” setiap tahun. Umat katolik Papua
mendapat kesempatan untuk merayakan perayaan ini dengan nuansa
Papua. Di kota Jayapura sejak berdirinya ICAKAP pada 19 November
2001, pesta ini diwajibkan dipimpin oleh pastor katolik asli Papua, dan semua prosesi, lagu-lagu, doa umat dan lain sebagainnya diwajibkan
bernuasa Papua. Hanya saja 2020 lalu tidak digelar karena besar
kemungkinan akibat pandami Covid-19 yang melanda di dunia,
termasuk di Papua.
Tetapi kadang kalah kami menggunakan bahasa Indonesia dan
bahasa gereja katolik (Latin), terutama dalam lagu-lagu dan misa
syukurnya. Nuansanya mulai terkontaminasi ketika perayaan itu
diadakan di Auditorium Universitas Cenderawasih pada 2018 lalu.
Beberapa saudara/i seiman dari non Papua, terutama dari Toraja yang
beragama katolik mendapatkan kesempatan untuk ambil bagian dalam
kegiatan ini. Semangat dan rohnya tetap masih ada. Hanya saja,
seiring dengan waktu kami rasa mengalami perubahan dan kehilangan
eksistensinya.
Paskah nuansa Papua itu menggambarkan ekpresi budaya kami
untuk memuji, memuliakan dan meluhurkan Allah, Putera, dan Roh
kudus dengan cara, gaya, budaya dan tradisi orang Papua. Disini,
kami bebas menggunakan busana tradisional, seperti menghiasi
badan, bulu-bulu dari hewan dan binatang, gelang-gelang, koteka,
yokel, sali, panah, busur, tifa, kampak, dan lain sebagainnya. Bahkan
berdoa, bersyukur sekaligus memuji Tuhan dengan pakain-pakaian
tradisional yang sangat khas dari masing-masing suku yang ada di
tanah Papua.
Kami diperbolehkan agar merealisasikan nilai-nilai kearifan lokal
melalui karya-karya seni dan kreativitas, seperti yang dilakukan oleh
alm. Donatus Moiwen. Bapak Moiwen ini semasa hidupnya banyak
melukis gambar-gambar yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal
yang berhubungan dengan aspek spritualitas, seperti gambar Yesus,
Bunda Maria dlsb. Semasa Mgr. Herman Munninghof, pernah mengukir, dan memahat kayu yang hendak menggambarkan salib dan
Yesus di gereja katedral dok II Jayapura.
Salib Yesus itu berwarna hitam dn berambut keriting yang
mengambarkan ciri khas kulit dan rambut orang asli Papua. Setelah
jadi, Salib tersebut dipasang diatas serambi gereja Katedral Jayapura,
Papua. Semasa Munninghof, Salib itu masih nampak. Tapi setelah
memasuki 1995 atau tidak 2000-an, tidask kelihatan lagi. Justru orang
merubah dengan cat berwarna putih, sehingga saat ini sulit untuk
dilihatnya kembali. Bapak Moiwen ini banyak sekali mengangkat nilai￾nilai kearifan lokal melalui karya seni dan budaya Papua.
Dia tidak selalu ambil atau terinspirasi dari budaya dari asal
daerahnya. Tetapi semua nilai-nilai kearifan lokal, sekalipun itu bagian
dari basis agama protestan, ia angkat melalui lukisannya. Misalnya,
gambar tengkorak ikan, babi, burung, salib, gelang, tiba, anak panah,
busur, honai, saliyab, Yesus, para martir, para kudus dan lain
sebagainya. Karya-karyanya ada dimana-mana, seperti gereja katolik
paroki “penebus” Sentani; “Kristus Terang Dunia”, Waena;
“Juruselamat” Kotaraja dan lainnya.
Beliau baru meninggal pada 2018 lalu. Dia cukup banyak
meninggalkan karya di bidang seni dan budaya yang berhungan
dengan nilai-nilai kerohanian dan kekatolikan. Tetapi banyak pula
karyanya pada belakangan ini dihilangkan, ditiadakan, dan
dimusnakan dari permukaan publik. Misalnya, di paroki “penebus”
Sentani. Lantaran umat dan pengurus gereja hendak membangun
gereja baru, mereka membongkar gereja lama.

Dalam pengusurannya, hampir semua karya alamarhum Moiwen ikut
digusurkan dan sejak itu juga nilai-nilai kearifal lokal yang tertuang
pada tembok atau dinding-dinding gereja ikut dihilangkannya.

Kami tahu akan itu karena lima keuskupan kami di Papua,
paling tidak dengan semangat besar mendorong nilai-nilai yang
bercorak budaya ke dalam gereja. Gereja menjamin ini dengan
merumuskan kebijakan untuk mengangkat, melindungi dan
melestarikan nilai-nilai bercorak budaya di dalamnya. Upaya ini kami
sambut baik, karena usaha demikian budaya kami mendapatkan
tempat dan kesempatan besar. Walaupun demikian, di lain sisi,
terutama pada belakangan kami mengalami banyak peristiwa￾peristiwa baru dengan berbagai cara dan bentuk yang berbeda.
Ada sebuah kasus kecil di Dekenat Pegunungan Bintang,
Keuskupan Jayapura. Dimana seorang pastor non Papua melarang
umat katolik di paroki “Roh Kudus” Mabilabul, kota Oksibil pada 2015
silam. Gereja ini walaupun terletak di kota, sebuah kawasan yang baru
saja berkembang setelah ada pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).
Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa kotanya tidak terlalu kota,
segala sesuatu mengikuti perkembangan dari luar. Dalam konteks
kehidupan bermasyarakat, boleh dikatakan mulai menyesuaikan diri
dengan perkembangan dunia luar.
Tetapi dalam konteks hidup menggereja, di paroki pusat kota
Oksibil ini boleh juga disebut, bahwa ciri khas pedalamannya masih
kental. Artinya, umat bisa menyesuakain dengan tata perayaan
ekaristi dan perkembang luar pda era globalisasi, akan tetapi mereka
sulit untuk lebih sering mengangkat lagu-lagu dari luar (Madah Bakti).
Secara dominan, umat sering mengiringi misa kudus atau perayaan
biasa dengan lagu-lagu dari berbahasa daerah.
Maria Almung pernah mengikuti misa disini. Dia lupa akan
tanggal dan bulan. Tapi dia masih ingat betul soal hari itu dan
kejadian ini. Hari itu tepat hari minggu. Karena ada pesta raya, umat setempat memakai busana dan menyanyikan lagu-lagu pop rohani
daerah [seperti biasanya kelompok orang mudah sini menyanyi untuk
mengiringi misa atau perayaan tertentu]. Pada hari itu, Almung bilang
“umat juga menyanyi lagu dari Madah Bakti. Tapi tak seberapa.
Kebanyakan mereka menyanyi dengan bahasa daerah [secara
spontan] dan ada pula dengan guitar”.
Tapi pastor itu membatasi, bakal melarang dan sempat
meminta kepada umat untuk berhenti menyanyikan lagu rohani
berbahasa daerah. Umat tanya alasan kenapa, tapi kata Almung,
pastor jawab begini: “karena bapa uskup larang. Jadi kamu tidak
boleh menyanyi lagu-lagu daerah sini [dalam gereja itu]”. Uskup yang
dimaksud tentu saja Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM. Teguran itu
berlangsung pada saat misa mulai berlangsung. Tapi karena kelompok
vokal group dan orang-orang tua tidak mengubris itu.
Lantaran mereka tidak tahu not-not dalam Madah Bakti, jarang
menyanyi dari Madah Bakti, maka mereka lebih memilih untuk tetap
menyanyi lagu dengan bahasa daerah secara spontanitas atau dengan
guitar (sinar enam). Semua hal yang berkaitan dengan lagu-lagu,
umat setempat mengisi dengan lagu-lagu daerah. Sampai misa dan
perayaan itu selesai. Beberapa orang yang tidak terima dengan
larangan itu, entalah benar ditegur karena atas petunjuk bapa uskup
atau tidak, bertemu pastor itu kembali di luar. Tapi pastor tidak bicara
banyak dan hanya menegingatkan kembali apa yang ia sampaikan
sebelumnya.
Cerita ini sedikit memiliki kaitan dengan larangan bapa Uskup yang sama terhadap beberapa anak muda katolik yang sekolah di Seminari Menengah St. Fransiskus Asisi di Waena, kota Jayapura pada 2011 lalu. Tepat pada 18 Maret 2011, di aula St. Antonius. Hari itu ada perayaan untuk memperingati Fransiskan masuk di Papua sejak
18 Maret 1937. Sebelumnya, Obaja Itlay dan Damianus Yogi, bersama
rekan-rekan mereka lainnya diminta membawah tarian daerah untuk
perarahkan bapa uskup yang akan memimpin perayaannya.
Selama berapa hari mereka melakukan latihan dan sepakat
untuk menggunakan busana tradisional. Pada saat misa hendak
memulai, bapa uskup langsung menegur Obaja dan teman-temannya.
Demikian katanya: “kamu kira disini di daerah gunung jadi kamu pakai
koteka kah? Tidak usah pake koteka sini” melalui telepon seluller pada
Jumat, (16/1/21). Karena mereka merasa terpukul, mereka keluar dari
ruangan/aulanya. Mereka pergi ke kamar masing-masing lalu
menggunakan pakaian biasa, lalu mengikuti misa biasa.
Sebelumnya, alm. Frans Lishout sudah melihat Obaja dkk
kenakan koteka dan hiasan. Pater Lishout sangat tahu, bahwa
sembentar anak-anak itu akan membawah tarian sambil mengantar
bapa uskup yang akan memimpin misa untuk menuju ke altarnya.
Tetapi dia bingung dan bertanya-tanya: kenapa anak-anak ini tidak
bawah tarian lagi? Rupanya dia penasaran dan bertany-tanay dalam
hati. Wajar saja karena sebelumnya bapa Lishout sudah lihat mereka
kenakan busana khas tradisional di halaman luar sebelum misa.
Perayaan misa sudah selesai. Sekarang tepat ada selingan
waktu untuk rehat sejanak sebelum orang membawah sambutan.
Pater Lishout langsung menuju ke Obaja dkk. Lalu bertanya: “nabut
hit [anak kamu] kenapa tidak pakai koteka dan bawah tarian?” Obaja
langsung menceritakan kembali apa yang mereka alami. “tete bapa
uskup marah jadi kita tidak pake. Kita buka koteka, ganti pakaian baru
datang ini”. Mendengar itu, pater Lishout yang sebentar lagi akan ada perayaan untuk memperingati Fransiskan masuk di Papua sejak
18 Maret 1937. Sebelumnya, Obaja Itlay dan Damianus Yogi, bersama
rekan-rekan mereka lainnya diminta membawah tarian daerah untuk
perarahkan bapa uskup yang akan memimpin perayaannya.
Selama berapa hari mereka melakukan latihan dan sepakat
untuk menggunakan busana tradisional. Pada saat misa hendak
memulai, bapa uskup langsung menegur Obaja dan teman-temannya.
Demikian katanya: “kamu kira disini di daerah gunung jadi kamu pakai
koteka kah? Tidak usah pake koteka sini” melalui telepon seluller pada
Jumat, (16/1/21). Karena mereka merasa terpukul, mereka keluar dari
ruangan/aulanya. Mereka pergi ke kamar masing-masing lalu
menggunakan pakaian biasa, lalu mengikuti misa biasa.
Sebelumnya, alm. Frans Lishout sudah melihat Obaja dkk
kenakan koteka dan hiasan. Pater Lishout sangat tahu, bahwa
sembentar anak-anak itu akan membawah tarian sambil mengantar
bapa uskup yang akan memimpin misa untuk menuju ke altarnya.
Tetapi dia bingung dan bertanya-tanya: kenapa anak-anak ini tidak
bawah tarian lagi? Rupanya dia penasaran dan bertany-tanay dalam
hati. Wajar saja karena sebelumnya bapa Lishout sudah lihat mereka
kenakan busana khas tradisional di halaman luar sebelum misa.
Perayaan misa sudah selesai. Sekarang tepat ada selingan waktu untuk rehat sejanak sebelum orang membawah sambutan.
Pater Lishout langsung menuju ke Obaja dkk. Lalu bertanya: “nabut
hit [anak kamu] kenapa tidak pakai koteka dan bawah tarian?” Obaja
langsung menceritakan kembali apa yang mereka alami. “tete bapa
uskup marah jadi kita tidak pake. Kita buka koteka, ganti pakaian baru
datang ini”.

Mendengar itu, pater Lishout yang sebentar lagi akan membawahkan sambutan atas nama misionaris Fransiskan yang masih
tinggal di Papua langsung menangis dan mencucurkan air mata.
Tidak lama kemudian, pater menasihati Obaja dan kawan￾kawan seperti ini: “kamu harus tahu. Kami datang kesini tidak untuk
merubah budaya. Sekarang kamu sendiri sudah rasakan. Orang lain
bisa marah kamu, larang akan busana kamu, tapi kamu jangan marah
mereka dan jangan pernah merubah budaya kamu atas nama apapun.
Kamu harus jaga budaya, karena budaya itu penting. Ingat budaya itu
kemurahan Tuhan dan Tuhan tidak melarang budaya, apalagi kamu
mengenakan busana untuk bersyukur dan memuliakan naman-Nya”.
Selanjutnya, almarhum mendapatkan kesempatan untuk
membawah sambutan. Sebelum bicara sejarah masuknya Fransiskan
Papua dan kesan pesan, ia langsung mencucurkan air mata diam-diam
diatas pondium St. Antonius Padua, seminari menengah Waena, kota
Jayapura. “Kita hadir disini bukan untuk mengubah budaya, tetapi
untuk mengubah hidup orang Papua sini. Saya sangat sedih
mendengar cerita orang Papua yang pakai busana khas daerah untuk
memuliakan Tuhan mendapat kecaman, amarah, dan larangan.”,
katanya di hadapan para tamu undangan.
Hal serupa juga dialami oleh Agus Pawika, salah seorang anak
muda yang mengkoordinir Ikatan Pelajar Mahasiswa dan Pemuda
Katolik Jayawijaya (IPMPKDJ) guna latih tarian daerah dalam
persiapan pentabisan 8 imam di GOR Cenderawasih APO, kota
Jayapura, papua pada 22 April 2018. Pada saat itu, Kashuokta, sebuah
komunitas katolik dari Baliem di kota Jayapura meminta supaya anak
anak IPMPKDJ membawah tarian untuk melakukan perarahkan imam
baru bersama bapa uskup. Latihan mereka dan rencana mereka untuk menggenakan pakaian tradisional ini sudah sampai di telinga bapa
uskup.
Lalu bapa uskup telepon Agus. Katanya: “kamu tidak usah
pakai koteka kalau mau bawah tarian. Itu bikin malu. Pakaian seperti
itu sarat dengan pornografi. Jadi, dari pada kita tidak enak dengan
tamu undangan, lebih baik kamu tidak usah pakai koteka”, tiru Agus
pernyataan yang mulia, uskup Jayapura, sebagaimana diceritakan dari
O. Itlay. Anak-anak ini sebenarnya tidak mau tampil setelah patah
semangat. Tetapi karena di dalam ada calon imam dari orang Papua,
makanya [terpaksa] mereka pakai celana dan hiasan di badan saja
baru bawah tarian pada acara pentabisan itu.
Kasus lain adalah di gereja-geraja yang ada di kota dan
pedalaman Papua. Di pedalaman tentu saja kita bisa mendengar lagu￾lagu bahasa daerah, orang pakai busana khas daerah pada perayaan
tertentu, dan bisa saja bebas mengangkat nilai-nilai kearifan lokal.
Tapi ini agak jauh berbeda dengan situasi di kota, terutama paroki
paroki yang ada di wilayah kota besar, seperti Merauke, Asmat,
Jayapura, Sentani, Keerom Wamena, Timika, Nabire, Paniai, Biak,
Sorong, Manokwari, Fak-Fak dan lain sebagainya.
Wilayah kota ini didominasi dengan saudara/i kami yang seiman
dari luar Papua. Umat di dalam kota-kota besar ini berasal dari
berbagai suku bangsa. Jadi, lagu-lagu daerah mau dapat kesempatan
harus hitung-hitung. Sering memang ada Komunitas Basis Gerejawi
(KBG) tertentu yang bawah lagu-lagu daerah. Sungguh pun benar,
pasti itu karena di dalamnya ada satu atu dua keluarga orang Papua
yang ada di dalamnnya. Bisa saja karena walaupun tidak ada orang
Papua, tapi karena orang non Papua yang lahir besar, tinggal dan
sering aktif di komunitas koor tertentu bisa mempengaruhinya.

Tetapi kalau mau mengandalkan lagu-lagu rohani berbahasa
daerah dari KBG yang murni dari luar Papua dan baru saja
menyesuaikan diri di Papua, ada juga tapi kemungkinannya sangat
kecil sekali. Kebanyakan KBG yang basisnya orang baru jarang dan
pasti sulit untuk membawah lagu-lagu daerah, Papua dalam gereja
atau perayaan tertentu. Tidak tahu, apakah karena mereka tidak tahu
bahasa daerah, jarang dengar lagu, tidak merasa penting untuk
angkat corak khas budaya Papua atau ada alasan lain. Tapi rata-rata
dari mereka angkat lagu dari luar. Hal yang sama berlaku untuk
menggenakan busana khas daerah dan lain sebagainnya.
Hampir semua gereja baru di kota-kota baru yang dimekarkan
melalui DOB semua memiliki nasib yang sama. Walaupun daerahnya
dengan budaya yang kental dan segala, tetapi masalah untuk lagu￾lagu rohani berbahasa daerah dan nelai-nilai kearifan lokal lain agar
mendapatkan kesempatan sangat kecil. Motifnya sama, karena peran
di dalam gereja di kota-kota besar dan kota baru di daerah pedalaman
didominasi oleh orang-orang yang baru, mereka yang sedikit tidak
peduli dengan budaya kami orang Papua.
Masing-masing wilayah pelayanan memang berbeda, tetapi
rata-rata memiliki pola yang kurang lebih sama. Beberapa kasus diatas
kami angkat untuk menggambarkan apa yang terjadi di semua basis
gereja katolik. Kami melihat, mendengar, mengalami dan merasakan
semua ini di 5 keuskupan yang ada di tanah Papua, yakni Keuskupan
Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Manokwari-Sorong, Agats dan
Timika. Paling nampak dan para itu kami rasa di daerah yang menjadi
basis transmigrasi, seperti Merauke, dan lainnya.

“Dulu Merauke itu basis terbesar gereja katolik. Orang dulu mengenal Merauke sebagai kota mayoritas beragama katolik. Diatas tahun 1999, hampir 75% penduduk Merauke adalah beragama katolik.
Tapi hari ini ada fenomena kawin silang sampai budaya, adat istiadat
dan tradisi setempat yang tempo dulu memberikan corak khas gereja
lokal makin hilang. Makin parah ketika orang asli Merauke sendiri
pindah agama atau gereja, seperti Bethel, GKII, GIDI dan lain
sebagainnya”, kata U. Yan di gua Maria, Buper, Kota Jayapura, Senin,
(11/1/21).
Dinamika ini kami menganggap serius kalau nilai-nilai corak
tradisi lokal kami semakin terpinggirkan di dalam hidup menggereja
dan berpastoral. Tetapi lebih daripada itu kami cukup sadar bahwa
kami sedang mengalami sebuah proses, perubahan, bahaya dan
ancaman yang sangat serius. Kami sangat cemas, gelisah dan
khawatir akan nilai-nilai kebudayaan kami ke depan akan diterapkan di
dalam gereja katolik. Tingkat ketakutan kami paling besar adalah kami
melihat semua ini tidak hanya mengubah hidup kami, tetapi juga
semua dapat merubah hidup kami [tapi ke arah yang sangat krisis dan
kritis yang sangat parah].

f. Lain-lain

Kami tahu dan sadar itu tidak cukup. Masih banyak hal yang
kami rasa ganjil dan harus bicara, seperti maskapai AMA, bengkel
Karya Mulia, pernikahan dan seksualitas, dan masih banyak lagi, tapi
kami rasa untuk sementara waktu cukup dulu. Masalah lain kami
harus batasi diri. Kalau memungkinkan kami akan angkat di kemudian
hari. Kami rasa hal-hal yang perlu dibicarakan adalah beberapa hal
yang sudah diutarakan diatas. Pengalaman hidup di beberapa bidang
karya pastoral diatas bisa menggambarkan bagaiaman kondisi hari ini.

Selanjutnya, kami merasa perlu untuk bicara tentang
pengalaman yang kami alami dan rasakan dalam kehidupan sehari￾hari dalam dinamika sosial dalam hidup menggereja, bermasyarakat
dan bernegara. Situasi hari ini membuat kami semakin lemah, tak
berdaya, dan terpinggirkan karena basis-basis strategis tersebut
ditutup, dijual, dan diahlifungsikan. Hari ini kami telah melihat,
mendengar, mengalami dan merasaka sendiri. Banyak sekali orang
orang tua kami yang dulu bekerja di segala bidang karya pastoral
bersama para misionaris dipecat, dipensiunkan dan atau karena
merasa tidak nyaman memilih agar mengundurkan diri.
Kami ini merasa pondasi gereja katolik di Papua, bahkan
benteng dari keberadaan pemerintah berwenang saat ini, tetapi di
dalam realitas pemerintahan maupun dalam hirearki kami merasa
tidak nyaman, damai dan sejahtara (bukan secara materil tapi
moralitas, spiritualitas dan intelektualitas). Kami merasa terancam
walaupun kami sendiri mengakui kami ini tuan rumah, tuan tanah dan
atau pondasi gereja katolik di tanah Papua. Kami merasa tidak punya
masa depan yang baik, cermerlang dan bahagia apabila kami masih
hidup dalam praktik kehidupan yang sama.
Kami bicara masalah ini bukan karena ambisi pada kekuasaan,
apalagi karena sakit hati dan lainnya. Tidak juga terdorong oleh
sentimental. Tetapi kami sampaikan dengan jujur dan apa adanya
karena kami ingin memastikan apa yang kami lihat, dengar, alami dan
rasakan selaku pondasi gereja katolik di Papua. Kami bicara semua ini
karena kami merasa lemah, tidak mampu, dan tidak berdaya. Kami
bicara karena kami merasa tidak ada keprihatinan, kepedulian dan
keberpihakan pada kami. Kami tidak tahu semua realitas pahit ini
kapan akan berakhir?

Banyak sekali orang-orang tua kami yang telah mendahului kami
semua. Termasuk generasi kami yang berusia produktif. Semuanya
meninggal dalam masalah dan pergumulan hidup. Kami ini juga adalah
generasi penerus yang lahir, besar, hidup, tinggal, dan berkembang
dalam persoalan. Kami sendiri sudah alami. Manis pahit kami sudah
alami. Baik buruk telah kami rasakan. Kekerasan dan kejahatan
kemanusiaan menjadi hal yang sangat biasa. Teror dan intimidasi yang
menghambat ruang ekpresi kami bukan menjadi sesuatu yang baru.
Ketakutan bukan lagi hal yang langkah. Ketidakmampuan dan
ketidakberdayaan menjadi hal yang tidak perlu diherankan. Kegelisahan
dan kekhawatiran menjadi makanan sehari-hari. Keprihatianan dan
kepedulian bukan tuntutan baru kami terhadap gereja, bukan sesuatu
yang asing di telinga para pemilik suara kenabian disini. Karena hampir
setiap hari kami berisik akibat kegelisahan, kecemasan dan
kekhawatiran hidup, membuat banyak pihak, termasuk pimpinan klerus
kami sering kali marah, benci, jengkel dan lainnya di dalam hati juga
melampiaskan emosi di permukaan umum.
Sampai detik ini kami masih aktif mengalami masalah yang
sama. Hari ini kami berada di tengah-tengah masalah yang melampaui
akal sehat, akal budi, hari nurani, hukum dan keadilan, kebenaran,
kemanusiaan, dan kedamaian. Dari dulu hingga saat ini kami masih
tetap tinggal dalam tekanan, teror, intimidasi dan lainnya. Sampai
hampir setiap hari, minggu, bulan dan tahun kami harus ditangkap,
disiksa, ditabrak lari, diculik, diperkosa, ditikam, ditembak, dan dibunuh
mati. Kami terlalu bosan menghadapi semua ini, pelanggaran HAM
berat yang hanya memberikan janji palsu tapi tidak pernah dituntaskan
di peradilan hukum Indonesia.

Kami tidak terlalu kaget dengan situasi seperti ini. Dinamika
seperti ini bagi kami adalah lagu lama yang terus menerus berputar
dalam satu rantai kehidupan. Hanya saja kami harus akui kalau kami
sungguh sangat amat muak dengan realitas seperti ini. Sehebat apapun
kesabaran, kesetiaan dan ketabaan, semua manusia itu punya batas.
Kami pun demikian. Kami harus jujur, bahwa kami benar-benar tidak
mampu menghadapi situasi seperti itu. Kami berusaha sabar tetapi sulit
sekali. Berusaha setia tapi berat sekali. Berusaha taba tapi sangat tidak
bisa. Kami sungguh tidak berdaya dan terpaksa harus pasrah tanpa
alasan.
Kadang kala sebagai manusia kami pasti marah. Bakal sial,
jengkel, benci sekali. Kadang kala juga karena merasa terluka, kami
harus merasakan sakit. Karena pukulan, atau karena ujaran atau
tindakan orang yang sangat rasis dan diskriminatif, kami harus
terpukul. Hati kami hancur dan kami terpaksa harus mencucurkan air
mata. Kadang kala kami harus mengemis keadilan, kebenaran dan
perdamaian dengan tangisan dan darah. Banyak sekali tubuh, darah,
dan nyawa sekalipun hilang sia-sia atas nama sesuatu yang tidak
sebanding dengan harga diri, martabat, derajat dan nyawa kami.
Kami tinggal di tanah tumpah darah kami sendiri, tempat dimana
tali pusar kami dikuburkan, dikremasi dan lainnya. Tetapi kami merasa
bahwa kami bukan hidup di tanah air kami sendiri. Kami ini tuan tanah,
tapi kami dianggap dan diperlakukan sebagai tamu. Bahkan dipandang
sebagai komunitas dari kelas z, yang tidak diperhitungkan, tidak ada
nilai dan lain sebagainya. Kami dianggap sebagai monyet, binatang liar
yang tidak ada hubungan dengan jejak kehidupan kami di tanah Papua. Kami tahu ada istilah “surga kecil yang jatuh ke bumi” di dunia.

Kami tahu bahwa itu merujuk pada keindahan alam dan
keunikan segala satwa yang ada di tanah Papua. Surga kecil itu
ataupun taman eden dan atau dunia setengah firdaus itu ada di tanah
Papua yang identik dengan kekayaan emas, tembaga, nikel, uranium
dan lain sebagainnya. Kami lahir besar diatas tanah yang kaya raya.
Tapi kami hidup dalam rantai kekal kemiskinan, pengangguran,
kemelaratan, penderitaan, sakit-sakitan, kematian, pembunuhan,
penculikan, tabrak lari, pemerkosaan, kekerasan dan kejahatan,
pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan hidup dan lain sebagainya.
Kenyataan menunjukkan bahwa surga kecil yang jatuh ke bumi
itu kini semakin meneraka. Kami alami dan rasakan sendiri. Istilah
surga kecil itu semakin terasa neraka kecil dengan adanya rantai kekal
kemiskinan, pengangguran, kemelaratan, penderitaan, sakit-sakitan,
kematian, pembunuhan, penculikan, tabrak lari, pemerkosaan,
kekerasan dan kejahatan, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan
hidup dan lain sebagainya. Papua saat ini menjadi neraka kecil di ujung
timur Indonesia. Benar-benar menjadi neraka di tangan pemerintah ini.

6. GEREJA KATOLIK DAN API PEMADAM KEBAKARAN
Rantai kehidupan ini tidak pernah berubah walaupun semua
pihak, termasuk gereja ini menempuh dan menyerukan jalan damai,
menawarkan ide, pikiran dan konsep untuk mengakhiri konflik berdarah
yang berkepanjang di Papua. Bukan baru kali ini atau pada beberapa
kejadian pada belakangan ini. Kami selalu mengeluh pada gembala
kami yang memiliki suara kenabian, dengan harap mereka hadir dn
menolong kami di saat kami susah dan membutuhkan pertolongan
mereka. Untung saja media jarang meliput keluhan seperti itu,
sehingga kelihatan tidak nampak.

Di lain sisi kami sengaja berusaha menutupi semuanya lantaran
kami harus menjaga kerahasiaan gereja, mewariskan sikap agar selalu
menghormati para imam dan selalu setia pada pimpinan klerus. Kami
berusaha menjaga sikap netralitas dan independensi gereja katolik
bersama umatnya. Kami tidak mau pimpinan gereja bersama umat
tidak main kelihatan dan berusaha menempuh jalur lain untuk
mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam rangkah menciptakan
pedamaian sejati di tanah Papua dengan adanya ragam peristiwa pada
dewasa ini.
Tapi belakangan ini kami merasa lain. Semakin kami diam,
semakin kami sakit. Semakin kami bisu, semakin kami menderita.
Semakin kami malas tahu, semakin kami mati banyak. Semakin kami
tidak peka, semakin kami habis. Sampai tidak sadar kalau di samping
kiri kanan dan depan belakang penuh dengan masalah dan
pergumulan. Kami sangat merasa resah dan muak sekali. Kami ingin
sekali gembala jalan sama-sama dengan kami, tetapi kami tidak pernah
merasa gembala ada di sekitar kami untuk kami disini.
Kami paling sering melihat dan membaca berita tentang
keterlibatan para klerus, pimpinan gereja katolik yang membawah
nama gereja katolik secara tidak langsung dalam berbagai organisasi.
Misalkan, para Uskup yang aktif di dalam Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP).
Kami tahu pemimpin gereja kami sangat aktif ikut mengampanyekan
“Papua Tanah Damai/PAPEDA.” Tetapi tidak pernah ketemu kehadiran
mereka untuk menciptakan damai terlebih dahulu dari hati kami semua.
Kami selalu ikuti dari jauh dan berharap dari jauh, agar PAPEDA
tidak serta merta berorientasi pada keamanan, ketertiban, kenyamanan
dan kedamaian diatas permukaan tanah Papua semata. Kami tidak
menginginkan kampanye yang sekedar menguntungkan pada stabilitas keamanan dan ketuhan negara. Tetapi kampanye perdamaian yang
harus dan wajib merujuk pada asas, maksud, tujuan nilai, dan
manfaatnya mengarah pada nilai kemanusiaan. Kami menginginkan
kampanye yang mengutamakan kemanusiaan ketimbang kekuasaan
serta lingkungkan yang sarat dengan kepentingan ekonomi
(eksploitasi).
Apapun itu upayanya pada satu sisi, atau menurut mereka baik
untuk menciptakan “PAPEDA” dengan harapan benar-benar meciptakan
tanah Papua yang benar-benar damai, bebas dari kejahatan dan
kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Namun, seiring
dengan waktu kami sangat menyadari, bahwa kampaye PAPEDA tak
selalu dan selamanya mengajak orang untuk menjaga keharmonisan
dan kedamaian. Tetapi di lain sisi, kami menyadari ada upaya
penyangkalan atas realitas hidup: penyakit kemanusia yang berupa
kekersan dan kejahatan yang selalu saja disebut-sebut berujung pada
proses pelanggaran HAM bersamaan dengan genocida.
Kami tahu pimpinan klerus kami setidaknya ikut mengartikan
PAPEDA dalam kebijakan pemerintah yang selalu menekankan melalui
aspek pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan boleh nampak
secara fisik di tanah Papua pun sama. Kalau pemerintah fokus
mendorong kebijakan yang selalu mengarah pada pembangunan,
kemajuan dan kesejahteraan, para klerus kami fokus mendorong isu
PAPEDA. Kami tahu ini jalan atau pendekatan yang berbeda, tetapi
bermuarah apda satu semangat khusus. Lihat saja, dimana ada konflik
disitu ada pemerintah dan perwakilan gereja. Gereja menjadi pemadam
api kebakaran kemanusiaan di Papua, penghapus tinta kekerasan, dan
kejahatan dari pelaku pelanggaran HAM (amoral).
Upayanya bagus, hanya tidak ada hasil atau perubahan yang
signifikan. Tetapi kami merasa ini bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan Papua, khususnya pelanggaran HAM berat.
Kami justru menyadari kalau pembanguanan yang cenderung di dorong
pemerintah pusat hanya menjadi bagian dari upaya-upaya yang
diperlukan sebagai simbol menuju PAPEDA. Tetapi sebetulnya bukan
menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM secara konpherhensif.
Kami merasa bahwa pembangunan fisik adalah solusi bagi pemerintah
pusat dalam mempertahankan kekuasaan dan menjalankan
„pendudukan‟ di Papua. Tapi bagi orang Papua bukan obat, apalagi
solusi.
7. PIMPINAN GEREJA SEBAGAI PENYAMBUNG LIDA UMAT
Sekali lagi pimpinan gereja juga saksi hidup. Mereka telah
melihat, mendengar, mengalami dan merasakan sendiri kalau kami
menolak kebijakan yang berseberangan dengan nilai-nilai kemanusiaan
dan keutuhan alam. Sebetulnya bukan menolak mentah-mentah. Tapi
waktunya menurut kami tidak tepat. Prosesnya menurut kami masih
salah. Penerapannya menurut kami kurang efektif. Pimpinan gereja
sendiri tahu, bahwa kami tidak minta pembangunan, kemajuan dan
kesejahteraan. Tetapi meminta kebenaran, keadilan, dan perdamaian
yang mengerucut pada derajat, martabat, dan harga diri kami di
Indonesia.
Kami berharap supaya pimpinan gereja yang memiliki akses
kemitraan dengan pemerintah meneruskan kegelisahan, keluh kesah,
pergumulan, dan harapan kami ini di hadapan pemerintah. Bukan
sebaliknya kompromi dengan pemerintah berwenang untuk ikut
mendorong pembangunan yang sifatnya aneksasionis [memaksakan,
mengikuti kehendak, kemauaan dan harapan sepihak] selama ini itu.
Tetapi kami sebagai umat tidak pernah melihat, mendengar, mengalami
dan merasakan suara gembala yang dapat menyambung lida kami terhadap pemerintah. Kami merasa pimpinan gereja kami tidak jelih
melihat tuntutan kami dan tidak berniat untuk meneruskan sikap yang
kami harapkan untuk diteruskannya.
8. TIDUR NYENYAK DALAM KRISIS KEMANUSIAAN
Kami tidak memaksakan agar pimpinan gereja kami untuk
bersikap tegas, familiar, frontal dan meninggal gaya pendekatan khas
gereja katolik. Tapi kami hanya khawatir, dan gelisah sikap pimpinan
gereja kami di tanah Papua yang terkesan hanya menonton dan
mengabaikan permintaan kami. Kami berharap dalam momen tertentu
gereja bisa meneruskan aspirasi kami, tetapi kami belum pernah
melihat itu. Dengan demikian, kami merasa para Uskup di Papua tidur
nyenyak dalam realitas sosial; menutup mata kemanusiaan di tengah￾tengah krisis kemanusiaan. Kami pun merasa bahwa suara kenabiaan
tidak berguna sama sekali di Papua.
Di saat kami tak berdaya dan membutuhkan suara mereka, kami
tidak pernah melihat kehadiran mereka di tengah-tengah kami. Kami
hanya bisa bertemu mereka menggunakan jubah di saat-saat hari-hari besar, seperti hari minggu, pentabisan imam, perayaan HUT dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu tertentu yang gawat dan membutuhkan
kehadiran mereka, kami tidak tahu mereka ada dimana, kemana,
sedang/bikin apa. Kami hanya bisa bertanya-tanya dalam hati sambil
sedih, menderita sakit, menangis dan gelisah. Tapi tidak mampu
bertanya langsung kepada mereka. Kami takut walaupun mereka
adalah gembala kami. Kami takut dimarahi, dan diusur saat kami mau minta keprihatinan dan kepeduliaan.

9. SEKILAS JEJAK PIMPINAN EPISKOPAL DI TANAH PAPUA

Kami telah mendengar dari berbagai pihak, baik saudara/i kami
non Papua ataupun kami orang asli Papua. Juga dari para pastor, tokoh
umat dan peneliti dari akademisi yang dekat dengan para klerus di
Pasifik. Bahwa Konferensi Waligereja Pasifik (Conferentia Episcopalis
Pasifik/CEPAS) atau dalam bahasa Inggrisnya disebut The Federation
of Katholik Bishop Conference of Oceania (FCBCO) pada 2014 lalu
mengadakan pertemuan di Papua Niuw Guinea (PNG). Orang-orang
yang cukup terpercaya cerita kepada kami, bahwa Mgr. Leo Laba
Ladjar, OFM selaku pimpinan Konferensi Episkopal Papua pernah
diundang oleh para uskup di Port Moresby, agar beliau sampaikan
persoalan HAM di Papua dalam konferensi itu.
Disana, Bapa Uskup bicara kalau Papua Tanah Damai (PAPEDA).
Tidak ada pelanggaran HAM yang perlu diprihatikan. Sehingga dia
meminta para Uskup di Pasifik agar tidak angkat soal pelanggaran HAM
di Papua dan tidak mendukung United Liberation Movement for West
Papua (ULMWP), yang saat itu berusaha keras untuk daftar sebagai
anggota tetap di MSG dan memasukan agenda persoalan di Papua di
dalam PIF. Setelah itu, sebanyak 23 Uskup, termasuk Kardinal Jhon
Ribbat datang ke Jayapura dalam kunjungan balasan pada tahun itu.
Disini Bapa Uskup Leo meminta supaya pimpinan gereja katolik di
Pasifik tidak bicara soal pelanggaran HAM dan lain sebagainya.
Tentu kondisi ini semakin mengelisahkan dan menghawatirkan
kami dengan keterlibatan para pimpinan klerus kami pada belakangan
ini di berbagai organisasi yang yang menjembatani gereja katolik,
perusahaan dan pemerintah. Misalkan, pada Minggu, 12 Maret 2017,
Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, Uskup Keuskupan Jayapura, selaku ketua
PGGP mengeluarkan seruan aksi di setiap gereja yang ada di kota/kabupaten Jayapura.

Tujuannya, mengajak umat untuk ikut  berpartisipasi dalam aksi demontrasi damai yang dikawal ketat aparat
keamanan dan militer Indonesia dengan tajuk “Selamatkan Pancasila,
UUD 1945 dan NKRI Harga Mati” di kantor DPR Papua, ibu kota provinsi
Papua, kota Jayapura.
Tajuk daripada aksi itu sangat jelas. Tetapi ada hal yang sangat
menarik adalah dalam pernyataannya terdapat nama Ahok (baca
pernyataan sikap nomor 6 terkait Ahok). Bahkan aksinya dilakukan
untuk membelah Ahok atas kesamaan agama, iman dan lainnya. Bisa
saja untuk membelah Ahok [yang bukan Tuhan dan agama], tapi
uniknya adalah temanya berbunyi lain. Di lain pihak, mantan gubernur
DKI Jakarta itu berada di Jakarta. Jaraknya cukup jauh. Dari Jayapura
ke Jakarta ± 3.776. Kalau menggunakan pesawat biasa menghabisakan
waktu ± 5-6 jam/hari. Apalagi Basuki Tjahaja Purnama bukan tinggal
dan tidak pernah berkarya di Papua.
Walaupun sesama Kristen, kami rasa dia tidak pernah melakukan
apa-apa untuk semua orang di Papua. Lalu, pertanyaannya: apa
hubungan membelah Ahok, agama, dan kepercayaan Ahok dengan
membelah Pancasila UUD 1945 dan NKRI Harga Mati”. Mungkin kita
lupa pesan Gus Dur: “Tuhan tidak perlu di belah. Atau memang kita
tidak tahu sama sekali kalau: agama dan imam atau kepercayaan tidak
terlalu penting untuk dibelah. Mungkin ini beda konteks untuk keutuhan
negara yang entalah perlu atau tidak perlu dibelah. Karena paling
penting bukan membelah sesuatu yang tidak kelihatan, melainkan
membelah sesuatu yang nyata di depan mata. Ya, sebagai pimpinan gereja yang bernaung dibawah pemerintah
yang berkuasa wajar saja. Bahkan membelah agama atau iman Ahok
sesama Kristen wajar saja, akan tetapi membelah Ahok dalam kaitan
dengan dinamika politik praktis (Pilkada) DKI Jakarta serta penistaan
agama Islam, kemudian dikaitkan dengan membelah negara di tengah duka kemanusiaan kami yang tinggal di Papua ini perlu mendapatkan
perhatian khusus. Bagi kami ini aksi demo yang sangat aneh dan tidak
masuk akal. Memang tidak ada yang salah apabila banyak orang
bertanya-tanya. Mengapa, karena aksi tersebut telah memukul hati
kami semua orang yang lama tinggal, berkarya dan hidup disini.
Kami semua lama mengharapkan gembala turun langsung dan
maju di depan umat seperti itu. Bukan hanya untuk membelah BJP atau
membelah keutuhan NKRI di Papua yang sangat politis. Akan tetapi
juga paling tidak menyuarakan pelanggaran HAM menggunakan
kapasitasnya selaku orang yang memegang kuasa suara kenabian.
Kalau tidak bisa bicara itu, cukup saja bicara soal kebenaran, keadilan
dan perdamaian. Maaf, bukan main kucing-kucingan di belakang layar.
Tetapi berani turun seperti para nabi pendahulu kala dan Yesus Kristus
sendiri. Tetapi kami tidak merasakan apa-apa selama ini. Tentu saja
kalau begini kami boleh saja merasakan diskriminasi rasial.

10. KAMI RAGU TERHADAP SIKAP KWI

Kami sudah melihat, membaca, dan mendengar apa yang
dilakukan pimpinan klerus kami di Indonesia, terutama Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI) yang beberapa kali berkunjung ke Papua
dan bicara soal Papua di beberapa kesempatan di luar Papua. Kami
tahu KWI selalu melakukan sidang tahunan untuk menyikapi persoalan
di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Namun, kami tidak tahu di
dalam rapat itu mereka bicara apa dan bicara serius untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua atau tidak. Tapi kami sangat ragu, kalau KWI bicara masalah pelanggaran HAM di Papua. Kami rasa KWI tidak akan pernah bicara persoalan HAM di Papua karena itu sarat
dengan persoalan politik. Mereka akan mewariskan pernyataan Albertus
Soegijapranata, SJ: “100% Katolik, 100% Indonesia”.

Sebagai manusia kami harus jujur dan ragu sekali untuk percaya
terhadap KWI secar menta-menta. Satu hal karena kami dengar dan
tahu bahwa Ignasius Suharyo adalah seorang Ordinariat Militer
Indonesia. Dengan demikian, selaku ketua KWI kami yakin tidak akan
bicara tegas soal pelanggaran HAM di Papua walaupun iman
kekristenan, Ajaran Sosial Gereja (ASG) mengutamakan asas nilai
kemanusiaannya (humanity). Kami semakin disadarkan dengan sikap
KWI dalam merespon peristiwa penembakan dan pembakaran satu
keluarga awam di di Desa Lembotongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi
Tengah pada 27 November 2020 ketimbang dua katekis katolik di Intan
Jaya, Papua pada September dan Oktober 2020 lalu.
Kami melihat KWI cepat merespon peristiwa di Sigi dengan cepat
dan mengeluarkan pernyataan secara tertulis atas nama KWI. Tapi
peristiwa yang mirip, penembakan terhadap petugas pastoral di
pedalaman, Intan Jaya, Papua pada September dan Oktober tidak
merespon cepat dan tidak mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi
atas nama KWI. Kami hanya baca di media dan semua orang, bahwa
pimpinan KWI, Mgr. Ignasius Suharyo bersama Mgr. Petrus Canisius
Mandagi, MSC (Uskup Keuskupan Agung Merauke), dan Mgr. Aloysius
Murwito, OFM (Uskup Keuskupan Agats) ketemu Mahfud MD, Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keagamaan pada akhir 2020.
Meskipun sudah menyampaiakn dengan caranya sendiri
[bertemu diam-diam, khusus dan tertutup] dan tidak tertulis kepada
pemerintah, kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Palingan yang
tahu agenda pembicaraan hanya orang-orang yang ada dalam terlibat
dalam pertemuan terbatas itu. Kita juga belum bisa memastikan:
apakah KWI benar-benar sudah bicara dengan pemerintah atau tidak.
Kita hanya bisa membaca pernyataan ketua KWI yang merespon seruan
para pastor yang mengkritisi sikap diskriminasi KWI tadi di media sosial yang diterbitkan Tempo yang memang terkemuka dan terpopuler.
Namun, kita tidak punya bukti fisik, aktual dan akurat, seperti rekaman
suara/video yang bisa membuat kita percaya.
Kami bisa saja tahu diatas kertas. Tapi karena kami tidak tahu isi
dan pembahasan sebenarnya di balik kertas itu. Hal ini membantu kami
untuk sulit dipercaya. Tidak ada kaitan sentimental tertentu. Satu sisi
karena memang kami memiliki pengalaman sejarah yang panjang dan
itu sangat buruk sekali. Kami tahu sejarah masa lalu dan bagaimana
KWI berperan penting. Oleh karena itu, kami tidak akan pernah mudah
percaya. Sebagai imam boleh kita hormati secara hirearkis, tetapi
sebagai sesama manusia yang tentunya memiliki kepentingan
terselubung diatas kepentingan kolektif, kami tidak akan pernah mudah
percaya. Mohon maaf, kita tahu sifat manusia. Sebaik-baiknya manusia
seperti apapun, pasti tidak selamanya benar dan suci.
Manusia itu kadang kurang ajar. Bisa saja menjadi serigala bagi
manusia lain (homo homini lupus). Bisa saja tipu. Saat ketemu satu
kelompok bicara baik-baik dalam perspektif kelompok itu supaya ambil
hati, perhatian dan lainnya. Ketika bicara dengan kelompok lain, bicara
lain sampai angkat masalah yang tidak-tidak. Oleh karenanya, untuk
sementara waktu, selama data dan fakta kurang jelas, selama bukti
rekaman digital kurang meyakinkan kami, sungguh kami tidak akan
pernah percaya pernyataan itu. Sampai kapanpun kami tidak akan
percaya KWI tanpa syarat dan ketentuan. Ketidakpercayaan kami ini
akan hilang jika kami mati atau punah. Selama hidup kami tidak akan
pernah percaya KWI walaupun bicara persoalan HAM kami di Papua.

 

11. KEKHAWATIRAN KAMI TERHADAP PARA USKUP DI PAPUA

Sebagai umat katolik Papua, termasuk dari keuskupan Jayapura,
kami merasa perlu untuk menyesali dan mempertanyakan keterlibatan
maupun sikap Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM yang mana
dalam beberapa kesempatan telah menghadiri dan menerima: (1).
Undangan Jusuf Kalla, tertanggal 14 November 2020 di Swis Bell Hotel,
Jayapura Kota. Kami mempertanyakan, Mengapa Uskup menghadiri
undangan tersebut dan apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan
tersebut?, (2). Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM menerima
kunjungan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
(Kogabwilhan) III Letjen TNI Ganip Warsito, SE., M.M di kediaman
Uskup, Dok 2 Jayapura, pada Rabu, 18 November 2020. Kami juga
mempertanyakan, Mengapa Uskup menerima kunjungan tersebut dan
apa yang dibicarakan dalam kunjungan dari petinggi aparat kemanan
dan militer Indonesia tersebut?
Baru-baru ini kami juga telah mengikuti perkembangan Uskup
Keuskupan Agung Merauke, Petrus C. Mandagi, MSC. Mulanya kami
harap kehadiran yang mulia karena doa dan harapan kami untuk
mengisi kekosongan tahta keuskupan. Tapi juga untuk menjawab
persoalan dan pergumulan kami sehari-hari di Selatan Papua yang sarat
dengan perusahaan-perusahaan kepala sawit, perebutan tanah adat,
dan pelanggaran HAM disana. Kami merasa tersentu dengan suara
kenabian pada saat yang mulai menjabat sebagai Admistrator Aposolik,
mengantikan alm. Jhon Philips Saklil, Pr, mantan Uskup keuskupan
Timika. Kami yang menangis karena mendengar yang mulia bicara soal
rasisme negara dan atau oknum orang Indonesia terhadap orang
Papua.

Namun, setelah terpilih sebagai Uskup Keuskupan Agung
Merauke kami kaget kalau yang mulia ikut dalam pertemuan dengan
Mahmud MD, menyangkal seruan pastoral dan sekaligus memperlemah
pernyataan para pastor di Papua, seperti yang kami baca pada Tempo
pada Desember 2020. Yang mulia mengatakan, seruan pastor itu tidak
mewakili para Uskup di Papua. Kami tak hanya heran mendengar itu.
Tapi juga kami langsung sedih. Semakin sedih lagi itu, ketika kami
membaca berita di pena katolik. Dalam media itu tertulis, bahwa Bapa
Uskup telah menekan MoU dengan Perusahaan Tunas Sawa Erma di
sekretarait Keuskupan Merauke, 5 Januari 2021.
Perusahaan itu akan membantu Keuskupan Agung Merauke
dengan dana sebesar Rp 2.400.0000.000. Dana tersebut akan
dialokasikan dalam tiga tahu/tahun. Setahun kucurkan 800 juta. Pena
katolik menyebut, dana itu diperuntungkan untuk kepentingan
pendidikan. Dalam hal ini untuk melakukan atau membiayai biaya
renovasi gedung pembanguan seminari. Bantuan itu diberikan dengan
label sebagai wujud tanggung jawab sosial. Bapa Uskup pun
menerimanya dengan penuh sukacita besar terhadap perusahaan ini.
Uskup yang suka ada kerja sama dalam hal melayani masyarakat ini,
tidak tahu kalau MoU itu ditekan sementara masyarakat adat
sempatjuga umat katolik bersitegang dengan perusahaan tersebut.
Kami sangat sadar, bahwa umat katolik sekaligus masyarakat
adat di Merauke, Boven Digoel dan sekitarnya mengalami ancaman
yang sangat serius. Dua kali lipat dari ancaman lewat bencana alam.
Bagaimana tidak, tanah adat mereka direbut, dirampas dan dikuasai
pemerintah dan perusahaan atas nama pembanguan, kemajuan,
kesejahteraan, jaminan di sektor kesehatan dan pendidikan. Perebutan
tanah tersebut tejadi pada basis mata pencaharian hidup masyarakat
(umat katolik). Kehadiran perusahaan bersama pemerintah yang ikut berperan penting ini tentu ikut menghilangkan basis ketahanan pangan
lokal masyarakat yang mayoritasnya adalah katolik disana.
Sejumlah LSM pernah bertemu dengan pihak keuskupan. Mereka
menyampaikan luas lahan milik masyarakat adat yang telah direbut dan
membuat masyarakat kehilangan haknya. Keuskupan sendiri sudah
tahu masalah ini. Hingga saat ini masyarakat yang murni menolak
keberadaan perusahaan dan meminta perusahaan keluar, agar mereka
bisa mengelolah tanah adatnya dengan bebas untuk mencukupi
keutuhan hidup sehari-hari. Tap pertanyaannya, mengapa bapa Uskup
menekan MoU itu? Apakah karena yang mulia tidak tahu masalahnya?
Atau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, lalu menekan MoU itu?
Ataukah yang mulia terjerat dalam rancangan orang di balik jubanya?
Sungguh, kami merasa pendidikan penting tetapi tidak berguna
sama sekali kalau masyarakat adat, yang adalah hak-hak dasar
kesulungan dari pondasi gereja katolik, khususnya di Keuskupan Agung
Merauke tidak dipertimbangkan secara bijaksana. Kami menilai bahwa
kesepakatan rahasia itu merupakan kesepakatan untuk menghilangkan
hak-hak dasar masyarakat adat pemilik tanah adat. Kami sangat yakin
bahwa kesepakatan itu melahirkan ancaman yang besar dan sangat
serius dalam eksistensi orang Papua, khususnya umat katolik Papua di
Keuskupan Agung Merauke. Kami yakin bahwa 10-50 tahun ke depan
kesepatan tersebut akan memperburuk derajat nasib dan mas depan
masyarakat yang dikelilingi dengan perusahan-perusahaan raksayasa
nasional yang memiliki konektivitas dengan beberapa negara, seperti
Cina, Korea Selatan, dan lainnya.
Kami juga telah mendengar, bahwa lima pimpinan klerus di
Papua bertemu dengan Pangdam pada Jumat, 8 Januari 2021 di
Jayapura, Papua. Kami mendengar bahwa pertemuan ini untuk membicarakan status markas besar Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan (Kogabwilhan), yang rencananya dibangun di kabupaten
Mimika. Tapi juga palingan ada agenda terselubung lain. Kami tidak
tahu pasti agenda sebenarnya. Namun kami dengar dari sumber￾sumber terpercaya seperti itu. Kalau benar, mengapa para pimpinan
klerus harus ikut membahas dalam pembangunan Kogabwilhan?
Kaitannya dan kepentingannya apa?
Keterlibatan seperti ini tidak ada masalah kalau kami tidak tahu
dan sulit sekali mendapatkan informasi bocoran. Tetapi kalau kami
tahu, tentu akan menambah beban besar. Kami tahu risiko ke depan.
Semua itu akan berhadapan dengan kami. Bukan sekedar membangun
pos pertahanan militer semata. Namun, ini membangun potensi sarang
pelanggaran HAM. Kalau pimpinan gereja ikut mendorong dan atau
menyetujui, berarti mereka secara tidak langsung ikut mendorong hal
hal apapun, baik atau buruk yang diakibatkan oleh keberadaan
Kogabwilhan. Langkah-langkah para klerus ini membuat kami tidak
hanya gelisah, khawatir, kecewa, takut, bimbang, ragu dan lainnya. Tetapi lebih-lebih membuat kami tidak percaya lagi sama mereka.

12. KAMI MERASA MALU TERHADAP SERUAN PASTORAL

Kami merasa malu, kesal dan sedih atas seruan 147 pastor di
Papua. Mereka tidak perlu angkat suara kalau saja suara kenabian para
uskup di Papua dan pimpinan KWI ada dan hidup. Kami sebagai umat
harus jujur, bahwa kami malu atas seruan para pastor di Papua yang
tidak melibatkan pimpinan gereja katolik di Papua. Semoga para pastor
ini tidak mendapatkan terror dan intimidasi lagi dari OTK-OTK. Kami
sangat malu melihat pimpinan agama dan atau gereja lain aktif berbicara soal suara kenabian atas realitas hidup kami di Papua.

Tapi pimpinan gereja kami „terkesan‟ buta atau pura-pura buta; tuli atau
pura-pura tuli; bisu atau pura-pura bisu?
Kami sadar akan seruan pastoral mereka tidak terlepas dari
realitas yang kami hadapi. Kami tidak tahu apa yang membuat mereka
menyerukan kebenaran, keadilan dan perdamaian. Tetapi kami sangat
yakin bahwa seruan mereka berangkat dari masalah dan pergumulan
kami orang Papua. Mereka cukup lama berkarya di Papua, dan punya
pengalaman pastoral yang sangat handal. Dengan demikian kami
sangat percaya bahwa mereka jauh lebih tahu situasi umat ketimbang
atasan, entalah siapapun dia. Sebab mereka yang bersuara itu adalah
pastor-pastor yang lama makan garam, makan minum, bangun tidur
serta rasakan suka duka, baik buruk dan manis pahit bersama umat di
lapangan.
Suara mereka tidak lain. Suara mereka adalah suara umat. Suara
umat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara pastor. Sama
seperti suara Uskup adalah suara umat dan suara Tuhan. Kami
memastikan suara mereka adalah suara kami walaupun kami tahu itu
mereka tidak pernah membangun hubungan dan komunikasi dengan
kami, siapapun dan pihak manapun dalam rangkah mengeluarkan
seruan pastoral tersebut. Biarlah orang lain menyangkal suara pastoral
yang mengantikan suara kenabian. Tetapi kami mengakui bahwa kami
umat katolik Papua yang menopang tahta keuskupan di Papua
mengakui seruan pastoral berasal dari suka duka, kecemasan, doa,
pergumulan dan harapan umat katolik di Papua.

13. KONDISI TERAKHIR DAN POTENSI KONFLIK

Saat ini ada beberapa kasus baru. Misalnya: (1). Penembakan
terhadap Pendeta Yeremia Zanambani, Seorang Tokoh Agama dari GKII
di Intan Jaya, pada 19 September 2020, (2). Penembakan terhadap Rufinus Tigau, seorang Katekis Muda, pada 26 Oktober 2020, (3).
Penembakan 2 (dua) Pelajar di Ilaga, Atanius Murib dan Manus Murip,
pada 20 November 2020. Ini kasus-kasus kemanusiaan yang baru dan
terpublis di media masa. Tentu masih banyak kasus-kasus lain yang
memiliki motif yang berbeda tetapi mengerucut pada pelanggaran HAM.
Semua orang, LSM dan lainnya sudah membentuk tim, mengungkap
fakta dan lainnya. Tetapi hingga saat ini mungkin dalam proses atau
memang diproyeksikan tidak akan dituntaskan.
Peristiwa dan isu-isu baru membuat orang serba sibuk. Fokus
pun terbagi-bagi. Orang pada bingung mau fokus advokasi kasus lama
atau baru. Isu lama yang sering mewarnai pasca terjadi sebuah tragedi
kemanusiaan adalah pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan
trans, jalan tol, jalan kereta api, bandar udara, pelabuhan, gedung
rumah sakit, gedung sekolah dan lainnya. Saat ini pemerintah
membuang wacana untu melakukan evaluasi dan melanjutkan UU No.
21 TAHUN 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan
Papua Barat. UU ini akan berakhir pada 2021 ini.
Pemerintah pusat sudah mendorong draf UU itu di DPR RI.
Kemudian DPR RI telah memasukan dalam Prolegnas 2021. Tanggal 10
Januari ini, UU itu akan dibahas lebih lanjut dalam sidang DPR RI. Besar
kemungkinan pemerintah akan mengesahkan UU itu. Sementara itu,
orang Papua, semenjak Mendagri menyerahkan draf ke DPR Ri sudah
menolak. Saat ini sedang menggalang Petisi Rakyat Papua (PRP) dan
menolak UU agar tidak dilanjutkan di Papua. Pihak MRP (Majelis Rayat
Papua) sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di sejumlah
basis wilayah adat. Dari RDP itu rata-rata meminta pemerintah pusat
mencabut UU itu dan meminta kemerdekaan Papua.

Pada saat yang sama, muncul lagi pihak milisi pro pemerintah.
Mereka mendukung pemerintah melakukan evaluasi dan melanjutkan
UU itu di Papua kembali. Pada 29 September 2020 lalu, Joko Widodo
mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tim
Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi
Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini membuat orang kaget karena
dikeluarkan dan diumumkan secara tiba-tiba. Presiden menunjukan
Maaruf Amin, wakil presiden sebagai ketua tim. Banyak pihak menilai
bahwa kebijakan ini hanya untuk mengisi ruang kosong. Karena UU
Otsus Papua dibahas di DPR RI, pemerintah sengaja dorong untuk
memback-up ruang kosong pemerintah pusat di Papua.
Kemudian, muncul lagi isu pemerkaran DOB dan lainnya. Pada
saat yang bersamaan, pemerintah pusat terus mengirikan pasukan
gabungan dari TNI/Polri dari luar Papua ke Papua. Kehadiran pasukan
ini tak untuk mengekan operasi militer yang disebut-sebut sebagai
operasi peneggakan hukum. Tapi juga dengan dalil mengamankan PON
2021 dan lain sebagainnya. Sejumlah orang berpendapat bahwa
pengiriman pasukan berlebihan itu bertujuan untuk mengamankan aksi
protes dari masyarakat Papua yang berpotensi melakukan demonstrasi
damai dimana-mana menyusul DPR RI mengesahkan UU Otsus tersebut
dalam waktu dekat.
Syukur kalau tidak ada tindak kekerasan dan kejahatan,
kerusuhan dan pelanggaran HAM. Tetapi situasi ini berpotensi
menimbulkan konflik besar-besar di Papua. Kita tidak tahu berapa
orang yang akan tewas akibat pro dan kontra UU Otsus Papua pada
2021 ini. Tetapi dengan kondisi atau dinamika politik hari ini, bahkan
dengan mobilisasi gerekan nasionalis di Papua untuk menolak UU itu
pada dewasa ini, yang berseberangan dengan aparat keamanan dan
militer nanti akan menimbulkan masalah besar.

Kami tidak mau ada korban nyawa atas nama kebijakan politik etis yang tidak bernyawa itu.
Kami mau supaya pemerintah jangan paksakan kebijakan itu.
Kami sangat yakin, pimpinan gereja kami sangat tahu akan
situasi hari ini dan memiliki prediksi tersendiri akan apa yang terjadi
pada 2021 keatas. Tentu situasi akan semakin buruk di Papua. Kami
rasa pimpinan klerus kami cukup tahu karena belakangan ini kami ikuti
lebih banyak berkomunikasi dengan petinggi-petinggi negara ketimbang
dengan kami umat di akar rumput di bawah. Tetapi kami belum melihat
sikap dan ajakan pimpinan gereja untuk memberikan masukan kepada
kedua belah pihak yang pro dan kontra untuk menghindari resiko-resiko
yang paling buruk dan lainnya.
Potensi konflik sangat jelas. Mengapa kampanye seperti PAPEDA
tidak disampaikan atau tidak dilakukan sekarang, jauh-jauh hari,
sebelum ada kejadian buruk di tanah Papua? Kalau tidak bisa karena
alasan Covid-19 yang membatasi, bisa melakukan upaya penyadaran
lewat media sosial (pertemuan virtual), melakukan sosialisasi dan
mengajak orang untuk menciptakan keamanan, ketertiban,
kenyamanan dan kedamaianan di Papua. Pendekatan seperti ini jauh
lebih penting ketimbang turun lapangan setelah terjadi sesuatu.
Membereskan sesuatu yang berpotensi menimbulkan air sungai
kabur di hulu mata air sangat penting ketimbang membersikan
sedimentasi di hilir sungai. Pimpinan gereja tidak harus diam soal
dinamika sosial yang berpotensi buruk sekali di Papua. Gereja harus
ambil langkah kongkrit. Tidak perlu menunggu waktu atau kejadian
buruk untuk menjadi pemadam kebakaran. Kami harap pimpinan gereja
katolik tidak hanya hotbah PAPEDA di mimbar, hotel dan lainnya. Kami
butuh kampanye seperti itu di jalan-jalan, hutan-hutan, kos-kos,
asrama-asrama, rumah-rumah dan lain sebagainya.

Mulai sekarang harus mulai. Bukan tunggu momen, tunggu panggilan “pemadam
kebakaran”.
Selama bertahun-tahun kami hidup dan berada dibawah Salib
Yesus Kristus. Disini kami memohon pertolongan dan kami tidak akan
menyalahkan-Nya. Tapi kadang kala sebagai manusia kami harus jujur.
Kami merasa bosan. Sampai harus terpaksa kecewa besar. Hari ini kami
sangat menyadari ketidakjelihan pimpinan gereja kami. Mereka masih
sibuk dengan agenda lain. Kami melihat gereja masih sibuk dan lebih
banyak menghabiskan waktu dengan aparat kemanan dan militer
Indonesia bersama perusahaan-perusahaan ketimbang dengan kami
umat biasa. Dengan demikian, kami sadar bahwa pada tahun ini dan
seterusnya kami akan menjadi korban ditas korban.
Situasi hari ini mengigatkan kita kembali untuk melihat posisi
antara: gereja katolik, pemimpin gereja katolik, orang Papua bersama
kami atau saudara/i kami dari luar Papua serta masalah dan
pergumulan kami semua orang di Papua. Kami ingin sampaikan bahwa
gereja [para pimpinan klerus kami] sangat melekat dengan kami
semua. Tapi kami merasa bahwa pemimpin gereja katolik, terutama
suara kenabian sangat jauh dengan masalah dan pergumulan kami
semua yang ada di tanah Papua. Kami merasa bahwa pimpinan gereja
katolik kami jalan sendiri, sedangkan kami umat jalan sendiri. Tidak
pernah jalan sama-sama. Kami juga merasa bahwa keprihatinan,
kepedulian dan keberpihakan pimpinan gereja kami, baik para Uskup di
Papua dan pimpinan gereja kami di Indonesia kurang menyentuh pada
hak-hak hidup kami. Kami merasa terlantar.

14. Kami Pikir Pimpinan Klerus Kami Pembawah Harapan

Kami berharap kepada para pimpinan klerus kami di tanah Papua
maupun Idonesia (KWI) dapat menjadi pembawah harapan, tetapi kami
kurang merasakannya. Justru apa yang kami rasakan adalah mereka
berpikir, bertindak dan melakukan segala sesuatu di luar kehendak,
pergumulan dan harapan kami. Juga dalam konteks tertentu bertindak
di luar hukum gereja dan ASG. Kami rasakan ini bukan sekali, apalagi
bukan baru. Kami merasakan semua hal yang kami rasa tidak perlu dan
tidak benar selama bertahun-tahun. Beberapa jejak langkah para klerus
kami diatas, termasuk MoU yang melibatkan P. C. Mandagi dengan
Perusahaan (PT. Korido) di Merauke membuat kami harus semakin
meyakini bahwa kami tidak punya dan tidak bisa berharap lagi kepada
klerus kami.
Kami harap, supaya bapa Uskup bertanya terlebih dahulu kepada
pemilik tanah adat, juga umat katolik untuk bersedia melakukan MoU
atau tidak, walaupun itu atas nama kebaikan dengan dalil bantuan
sosial, tanggung jawab moral dan lain sebagainnya. Kami merasa perlu
untuk bertanya lebih dulu: apakah sudah melepaskan hak tanah adat
atau tidak, sehingga perusahaan yang menghilangkan hak-hak hidup
masyarakat adat: menghilangkan hak dasar, mata pencaharian hidup
dan yang ikut melahirkan ancaman dan bencana pada nasib dan masa
depan. Tetapi kami tidak melihat upaya atau pendekatan seperti itu.
Kami yakin, Uskup Mandagi yang baru ditunjuk tidak tahu situasi
pastoral secara baik, walaupun nantinya banyak mendapatkan informasi
dari pihak-pihak tertentu. Sebab, dia baru ditunjuk dan baru datang di
Keuskupan Agung Merauke. Masa jabatannya tidak sampai memakan
satu tahun. Tapi kami sangat heran, kok bisa ya? Masa baru saja
ditunjuk sebagai pimpinan klerus dan baru saja datang langsung
menekan MoU dengan perusahaan itu. Kami sangat kecewa dan meyakini ini langkah yang sangat tidak bijaksana. Tentu saja
memberikan harapan palsu kepada kami umat katolik di Papua,
khsusnya Keuskupan Agung Merauke.
Kasus MoU ini contoh kecil yang sangat baru dari sejumlah
tumpukan kasus yang melibatkan para pimpinan klerus kami di segala
sektor bidang karya pastoral. Kami tahu dan sadar akan segala
masalahnya. Kami bicara ini karena kami sendiri yang lihat, dengar,
alami dan rasakan sendiri. Dengan pengalaman seperti ini, kami harus
jujur mengatakan bahwa kami tidak bisa berharap kepada pimpinan
kelrus kami di tanah Papua. Kami sadar bahwasannya mereka bukan
pembawah harapan yang baik dan benar. Tetapi pada konteks tertentu
ikut melahirkan masalah, malapetakan, penderitaan dan lain
sebagainnya.

15. KAMI RINDU AKAN SUARA KENABIAN

Di Papua itu identik dengan tiga pokok masalah besar, yaitu
politik, ekonomi dan pelanggaran HAM. Bicara politik dan ekonomi itu
hak prerogatif sebagai manusia dan warga negara. Kami tidak
memaksakan apalagi menjerat para Uskup kami yang tercinta untuk
harus bersuara, bersikap dan mengambil tindakan kongkrit. Kami tidak
menghendaki mereka bicara soal masalah ekonomi dan politik di Papua.
Tetapi kami hanya ingin agar mereka bicara dari aspek kemanusiaan
(pelanggaran HAM). Memang ada lembaga gereja seperti SKPKC
Fransiskan Papua, LBH Papua yang didirikan oleh gereja katolik untuk
menyuarakan pelanggaran HAM. Gereja juga tentu saja memiliki jalan
kemanusian di papua, seperti memberikan bahan makanan, melayani
orang sakit melalui rumah sakit (seperti Rumah Sakit Dian Harapan,
Provita dan lainnya).

Kami bersyukur atas bantuan kemanusiaan seperti itu. Karena
pada satu sisi bisa membantu kami dalam kelemahan, kesusahan dan
keterbatasan. Tapi kami sadar bahwa pendekatan seperti itu tidak
selamanya efektif. Kami punya sejarah panjang. Kami tahu itu. Banyak
orang yang mendapatkan bantuan seperti itu, bahkan membalas jasa
kebaikan seperti itu dan lebih dari pada itu tumbang, gugur dan
tertelan dalam waktu. Material tidak terlalu penting dari nafas, nyawa
dan nilai kemanusiaan kami. Bagi kami yang paling berharga adalah
peyambung lida yang konkrit, dan berani mengambil resiko dalam
nama Tuhan dan kemanusiaan.
Sekali lagi kami tidak butuh bantuan dalam bentuk material
maupum pembangunan fisik, yang tidak setara dengan nilai
kemanusiaan. Kami juga tidak butuh uang yang bernilai namun
sebentara saja kita pegang lalu hilang di kios-kios itu. Apalagi suara
gembala seperti teriakan tikus kelaparan dalam parit-parit bulevar.
Kami butuh gembala seperti Yesus Kristus. Bukan “kaleng-kaleng dan
apalagi pengecut”. Kami tuntut itu suara kenabian. Suara kenabian
yang bukan lagi mengatasnamakan atau melalui perwakilan orang
katolik, umat katoliki dan LSM berbasis katolik. Namun, suara kenabian
yang keluar langsung dari mulut, kertas dan tindakan kongkrit dari para
Uskup dan pimpinan gereja katolik di Indonesia.
Kami hanya minta suara kenabian seperti yang disampaikan oleh
Yesus Kristus tanpa pengantara dalam bentuk apapun. Kami tidak
butuh suara kenabian yang main semunyi-sembunyi di belakang layar
dengan cara tertentu. Konteks masalah kami jauh beda dengan konteks
masalah lain di belahan bumi lainnya. Sehingga pendekatan pun tidak
bisa serta merta disamaratakan dengan dalih “gereja katolik punya cara
tersendiri”. Kami sangat bosan mendengar istilah semacam itu selama
bertahun-tahun. Kami tidak butuh slogan indah. Kami hanya butuh sosok gembala yang berani seperti Yesus. Kami selalu rindu wujud
nyata dari cerita dalam Alkitab tentang “gembala yang mengembalakan
domba-dombanya.”
Kami butuh gembala yang mau mencari domba-dombanya yang
tersesat, kehilangan induk, jalan pulang, keselamatan dan lain
sebagainya. Kami butuh gembala yang turun langsung ke lapangan dan
berkeliling karena peduli pada mereka yang sakit, teraniaya, dikucilkan,
dihina, dicemooh, dikhianati, diusur, tertindas dan lain sebagainya.
Kami ingin dan butuh gembala yang benar-benar mau tahu
keberadaan, dinamika hidup, nasib dan masa depan kami. Kami mau
gembala yang berani mau bersahabat dengan domba-dombanya yang
berbau busuk, kotor, hitam keriting, dan tidak peduli apa kata orang.
Kami butuh gembala yang berani ambil resiko dan mau melihat kondisi
kami, mau mendengar suara hati nurani kami, mengalami penderitaan
kami dan merasakan apa yang kami rasakan.
Tapi dewasa ini kami belum melihat sosok gembala seperti itu
atau Yesus Kristus. Kami selalu berdoa kepada Tuhan, agar suatu saat
mengutus orang yang tepat, gembala-gembala yang berani menjadikan
suka duka, kecemasan, harapan dan kegembiraan umat tuhan di tanah
papua haruslah menjadi suka duka, kecemasan, harapan dan
kegembiraan para uskup, gereja katolik di tanah Papua, Indonesia dan
dunia. Kami masih bergumul agar pada suatu hari ada gembala yang
bisa mengobati luka, menghentikan darah, menghapus air mata,
menjawab doa dan pergumulan, serta mengabulkan harapan-harapan
kami dalam kehidupan sehari-hari.
Kami ingin sekali gereja katolik [tidak hanya 147 pastor di
Papua], terutama para Uskup di Papua menjadikan suka duka,
kecemasan, harapan dan kegembiraan umat tuhan di tanah papua
haruslah menjadikan suka duka, kecemasan, harapan dan kegembiraan para Uskup di tanah Papua”. Kami merindukan suara kenabian. Tapi
kami belum pernah menemukan dan merasakannya. Kami
mengharapkan suara kami menjadi suara para uskup. Tapi kami belum
pernah melihat, mendengar dan merasakan kalau suara kami dijadikan
suara para Uskup di tanah Papua. Kami masih punya pergumulan dan
harapan yang tidak pernah terwujud. Kami harap agar suara kenabian
paling tidak bisa medorong untuk menciptakan Papua bukan zona
pelanggaran HAM (damai).
Berdasarkan pengalaman panjang dan perjalanan hidup ini kami
ingin sampaikan beberapa hal sebagai bentuk pernyataan sikap kami,
selaku Kaum Awam Katolik Papua, antara lain sebagai berikut:
Pertama, bahwa pada kesempatan ini kami menyatakan “MOSI
TIDAK PERCAYA KEPADA PARA USKUP KAMI DI TANAH PAPUA,
PIMPINAN SERTA ORGANISASI KONFERENSI WALIGEREJA
INDONESIA (KWI)” yakni:
1. Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, Uskup Keuskupan Jayapura
2. Mgr. Petrus Canisius Mandagi, Uskup Keuskupan Agung
Merauke
3. Mgr. Hilarius Datus Lega, O.S.A, Uskup Keuskupan
Manokwari-Sorong
4. Mgr. Aloysius Murwito, O.F.M, Uskup Keuskupan Agats
5. Pimpinan Keuskupan Timika [bila bungkam suara
kenabian kelak]
6. Mgr. Ingnasius Suharyo, SJ, Ketua KWI

“SAMPAI KAPANPUN, SELAMA MEREKA MENYIMPAN
SUARA KENABIAN, DAN KAMI MERASA MEREKA „PURA-PURA
TIDAK TAHU ATAS MASALAH DAN PERGUMULAN KAMI SEMUA
YANG ADA DI PAPUA, SERTA MENURUT KAMI SANGAT
DISKRIMINATIF, KAMI TIDAK AKAN PERNAH PERCAYA
MEREKA‟. SAMPAI KAPANPUN, BAHKAN DUNIA KIAMATPUN
JUGA KAMI TIDAK AKAN PERNAH PERCAYA KEPADA PARA
USKUP PAPUA SAAT INI DAN KWI UNTUK SELAMANYA.”
Perlu kami tegaskan, bahwa kami melayangkan mosi tidak
percaya ini bukan untuk menyangkal gereja katolik yang menjadi hidup
dan mati kami. Posisi kami sangat jelas. Sampai kapanpun, kami adalah
katolik dan katolik adalah kami. Kami sadar dan akui gereja katolik yang
universal, kudus dan apostolik. Gereja yang universal, kudus dan
apostolik [sangat] telah lama melekat dan tidak akan pernah merubah
oleh siapapun. Kami lahir secara katolik dan matipun siap secara
katolik. Mosi tidak percaya ini kami layangkan dan diberlakukan sejak
hari ini setelah kami tahu sejarah, sadar akan realitas dan melihat akan
nasib dan masa depan kami sendiri.
Kedua, pada kesempatan ini juga kami ingin sampaikan dengan
tegas, Bahwa: “KAMI INGIN KELUAR DARI KWI DAN BERGABUNG
DENGAN KONFERENSI WALIGEREJA PASIFIK”.
Bicara keluar dari KWI ini sangat sensitif. Kami tahu dan sangat
sadar, bahwa ada yang akan katakan itu berkaitan dengan persoalan
politik. Tetapi perlu kami tegaskan, bahwa kehendak mulia kami tidak
berkaitan dengan politik. Kami tahu masalahnya. Tapi kami tidak mau
menghubung-hubungkan persoalan gereja dan dengan persoalan politik.

Seruan kami lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan dan
persoalan gereja katolik yang kami sendiri alami dan rasakan. Silahkan
saja bicara sesuai dengan hak-hak pererogatif.
Tetapi kami merasa perlu ingatkan agar tidak salah paham dan
tidak salah mengiring seruan kami ini ke ranah lain. Seruan kami murni,
tidak ada unsur paksaan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ini
murni suara hati nurani umat katolik Papua demi perubahan masa depan
gereja. Yang telah dan akan mengalami segala sesuatu, dampak baik
maupun buruk itu kami sendiri. Kami sendiri yang telah mengalami banyak
hal, termasuk dari kebijakan, keprihatinan, kepedulian dan keprihatinan
KWI selama ini. Kami pula yang kelak akan mengalami segala sesuatu
yang sama ataupun beda, makanya dengan sadar kami meminta keluar
dari KWI.
Perlu dipahami, bahwa kami menuntut keluar dari KWI bukan
berarti kami keluar dari gereja katolik. Gereja katolik itu sudah menjadi
darah daging kami. Gereja katolik adalah tubuh kami. Kami tidak akan
pernah menyangkal gereja katolik yang universal, kudus dan apostolik.
Kami hanya ingin agar keuskupan kami, yakni Keuskupan Agung Merauke,
Keuskupan Jayapura, Manokwari-Sorong, Agats dan Timika keluar dari
KWI, karena kami rasa KWI sangat diskriminatif. Kami minta supaya
pimpinan klerus kami yang bergabung di dalam KWI mengatasnamakan
kami umat katolik Papua keluar dari KWI.
Kemudian gabung dengan Konference Waligereja Pasifik (KWP)
berdasarkan kedekatan geografis, kesamaan budaya dan juga karena
memiliki satu pusat hirearki dengan Tahta Suci Vatikan. Kami tahu KWI
juga berpusat pada Tahta Suci Vatikan, Roma. Tapi kami tidak mau
keuskupan kami berada dibawah naungan KWI. Kami tidak mau dan
merasa tidak cocok kami punya hirearki gereja katolik disini ada di dalam
KWI. Kami merasa nyaman kalau keuskupan kami beserta para pimpinan klerus kami di tanah Papua berada dibawah garis komando Konference
Waligereja Pasifik ketimbang dengan KWI.
Kalau memungkinkan, berarti Tahta Suci Vatikan bersama para
Uskup di Papua dan KWI memikirkan untuk merubah status Konference
Episkopal Papua dinaikan atau dirubah menjadi Konference Waligereja
Papua (KWP) yang setara dengan KWI atau KWP. Ini kami umat katolik
Papua yang mengakari tahta para Uskup di Papua. Para Uskup di Papua
gabung dengan KWI itu karena keberadaan kami dan atas nama kami.
Sekarang kami umat sendiri dengan sadar meminta keluar dari KWI.
Keluar KWI bukan juga merubah iman kekatolikan kami. Kami hanya ingin
berdiri sendiri tapi tetap berpusat pada Tahta Suci Vatikan, Roma, sama
seperti KWI dan KWP berpusat disana.
Ketiga, bahwa pada kesempatan ini, kami minta dengan rendah
hati dan penuh harapan besar, agar: “SEMUA USKUP BARU DI 5
KEUSKUPAN PAPUA, YAKNI; KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE,
KEUSKUPAN JAYAPURA, MANOKWARI-SORONG, AGATS DAN
TIMIKA DIAJUKAN, DINGKAT, DITUNJUK DAN DIUMUMKAN
DARI PASTOR ASLI PAPUA ATAU YANG LAHIR, BESAR, DAN LAMA
BERKARYA DI TANAH PAPUA. KAMI MENOLAK DENGAN TEGAS
TERHADAP PASTOR LUAR PAPUA YANG TIDAK TAHU MASALAH
GEOGRAFIS, ANTROPOLOGIS, DAN DINAMIKA HIDUP ORANG
PAPUA SERTA YANG BARU SAJA BERKARYA DI PAPUA TAPI
DITUNJUK SEBAGAI USKUP BARU DI 5 KEUSKUPAN YANG ADA
DI TANAH PAPUA.”
Soal kesiapan sumber daya manusia, dalam hal ini imam Papua,
yang artinya mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi uskup seperti
yang kami harapkan diatas tidak terlalu susah.

Disini ada banyak imam yang lama berkarya di tanah Papua. Karya pastoral mereka, inteletualitas
mereka maupun pengalaman pastoral mereka tidak perlu diragukan lagi.
Kami tidak menyebutkan nama mereka disini, tetapi besar harapan kami
agar para Uskup yang saat ini aktif dan yang memiliki hak 50% untuk
mengusulkan calon-calon Uskup baru serta Bapa Suci di Tahta Suci
Vatikan, mohon supaya dapat mempertimbangkan secara bijaksana. Tapi
juga kami harap supaya harapan kami pun ikut mempertimbangkannya.
Kami tolak Uskup dari luar Papua atau mereka yang dittiip untuk
amankan kepentingan kekuasaan pihak tertentu. Barangkali ini suara hati
nurani kami yang akan berhadapan langsung dengan nama mereka disini.
Kami sampaikan karena ke depannya kami yang akan lihat, dengar, alami
dan rasakan segala sesuatu. Kami tidak mau Uskup baru yang tidak tahu
masalah geografis, antropologis dan dinamika hidup [yang berkaitan
dengan pelanggaran HAM serta kepentingan ekonomi) di tanah Papua.
Kami tidak mau bapa suci asal menunjuk orang.
Tetapi benar-benar memilih orang yang murni. Terlepas dari
intervensi agenda pihak lain yang berkuasa dan lainnya. Tetapi diangkat
karena benar-benar ingin utamakan kepentingan gereja dan nasib
manusia di tanah Papua. Berikut ini harapan kami untuk Uskup baru di
tanah Papu agar suara kami, isi hati kami dan pergumulan kami serta
usulan kami juga dapat dipertimbangkan secara bijaksana. Kami mohon
dalam doa dan dengan rendah hari, agar Uskup baru di Papua diangkat,
ditunjukan dan diumumkan dari:
1. Pastor katolik atau imam katolik asli orang Papua
2. Pastor yang lahir, besar dan lama berkaya di tanah Papua
3. Pastor yang tahu tentang dinamika pastoral, dari segi
geografis, antropologi, dinamika politik yang berkaitan
dengan pelanggaram HAM, nasib serta masa depan orang Papua, baik pendatang maupun non Papua. Atau seorang
pastor yang tidak pilih kasih, tebang pilih, tidak diskriminatif
dan lain sebagainya. Tapi pastor yang bisa membuat semua
orang, terutama orang Papua yang belakangan ini malas
sembahyang di gereja, dengan kehadirannya bisa membuat
mereka kembali aktif di gereja masing-masing seperti pada
sedia kala.
4. Pastor yang memiliki keprihatinan dan kepedulian tehadap
nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup [bukan sosok yang
kompromi dengan perusahaan-perusahan besar yang secara
tidak langsung ikut membunuh manusia dan merusak
keutuhan alam semesta ciptaan Tuhan di Papua secara
diam-diam, halus: sistematis, terstruktur dan berkelanjutan).
5. Pastor atau Uskup baru yang berani menjadikan Suka Duka,
Kecemasan, Harapan dan Kegembiraan Umat Tuhan di
Tanah Papua Haruslah Menjadi Suka Duka, Kecemasan,
Harapan dan Kegembiraan Para Uskup di Tanah Papua.
6. Pastor atau Uskup baru yang secara tidak langsung tidak ikut
mendorong proses marginalisasi status tanah Papua sebagai
tanah Kristen. Tetapi ikut memperjuangkan dan berusahan
mempertahankan sebagi salah satu basis gereja katolik di
tanah Papua yang universal, kudus dan apostolik di dunia.
Keempat, “KAMI MINTA MGR. PETRUS C. MANDAGI UNTUK
SEGERA MENCABUT KEMBALI MoU DENGAN PT. TUNAS SAWA
ERMA PADA 5 JANUARI 2021 LALU, SEKALIPUN ITU ATAS NAMA
TUHAN, BANTUAN, KEMANUSIAAN DAN PENDIDIKAN”.

Kami sangat merasa kesal dan sedih atas MoU yang melibatkan Mgr.
Petrus C. Mandangi, MSC, Uskup Keuskupan Agung Merauke dengan pihak
perusahaan dari PT. Tunas Sawa Erma pada 5 Januari 2021 di kantor
sekretariat Keuskupan Agung Merauke. Ingatan kami masih segar. Banyak
sekli masyarakat adat, terutama anak muda yang usianya produktif
kehilangan nafas dan keluarganya kehilangan orang-orang terkasih gara￾gara perusahaan, termasuk PT. Tunas Sawa Erma. Bulan Mei 2020, Marius
Betera dianiaya oleh aparat keamanan di kantor perkebunan kelapa sawit
PT. Tunas Sawa Erma, di Blok A CAMP. 19, Distrik Jair, Kabupaten Boven
Digul, Provinsi Papua.
Mulanya kami sambut yang mulia dengan suka cita. Kami merasa
terharu ketika atau pada saat menjadi Administrator Apostolik di
Keuskupan Agung Merauke menentang diskriminasi rasial hingga harus
turun ke jalan untuk ikut aksi. Kami juga merasa tersentuh dengan respon
pihak keuskupan, terutama bapa Uskup terkait kasus kematian Betera
diatas melalui media masa, hingga mengecam tindak kekerasan dan
kejahatan yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi ternyata itu
hanya untuk mengambil hati, dan simpati kami. Kami sangat kecewa
karena Bapa Uskup menekan MoU dengan perusahaan yang menelan
nyawa orang dan yang pernah meminta pertanggungjawabannya .
Kami harap Bapa Uskup yang lama berperangalam mengatasi konflik
di Sulawesi dan Ambon, datang ke Papua untuk membantu persoalan
serupah di Papua. Ternyata lain. Kami merasa MoU itu justru menambah
persoalan dan akan memperparah persoalan. Kami rasa itu, secara tidak
langsung, Bapa Uskup menyetujui agar menghilangkan hak-hak dasar
masyarakat adat dan menghilangkan sumber-sumber mata pencahariam
masyarakat sekaligus umat katolik Keuskupan Agung Merauke. Kami rasa
pimpinan klerus berperan penting untuk memutuskan mata rantai
kehidupan umat manusia di Papua pasca pemerintah pusat mengesahkan UU Omnibus Law, dalam polemik UU Otsus Papua dan Inpres Nomor 9
Tahun 2020 dan Kepres Nomor 20 Tahun 2020 pada akhir 2020 lalu.
Kami berharap para pimpinan klerus kami menjadi juru selamat
dalam persoalan dan pergumulan hidup kami di tanah Papua. Kami tidak
menginginkan para Uskup kami yang menjadi juru pembawah masalah,
malapetakan, kehancuran, kerusakan dan lainnya atas nama apapun.
Sekalipun bantuan sosial untuk tangani pendidikan dan lainnya penting,
tetapi kami merasa tanpa bantuan sosial dari perusahaan, dengan tanah
adat, kami yakin kami bisa olah baik dan bisa membiayai anak-anak kami
serta bisa menjamin kebutuhan hidup kami sepanjang segala masa.
“Akhirnya kami akan selalu ingin agar Suka Duka,
Kecemasan, Harapan dan Kegembiraan Umat Tuhan di Tanah
Papua Haruslah Menjadi Suka Duka, Kecemasan, Harapan dan
Kegembiraan Para Uskup, gereja katolik di Tanah Papua,
Indonesia dan dunia.”
Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk diperhatikan sebagaimana
mestinya.
……………………………………………………………..
…………………………………………………………………
MELVIN WAINE
Koordinator
Kontak Person: 0812 1364 1360

 

Tembusan Kepada Yth :
1. Sri Paus di Tahta Suci Vatikan, Roma.
2. Nuncius, Duta Besar Vatikan Untuk Indonesia
3. Para Uskup di tanah Papua
4. Ketua KWI di Jakarta
5. Para Uskup di tanah Papua
6. Tokoh – tokoh umat katolik
7. Pihak – pihak yang berkepentingan
8. Arsip

 

Publisher: Erick Bitdana