POLITIK PRAKTIS VS PERAN MORAL

(Fenomena Kita di Tanah Papua)

                                                (*Oleh: Ipurkitweng N Uropmabin

Politik praktis adalah semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kekuaasaan politik. Apapun bentuknya bukanlah persoalan.  “Yang penting memperoleh apa yang dibutuhkan” tanpa memiliki pemahaman latarbelakang politik, tanpa melihat hati nurani sebagai dasar norma personal, dan menghiraukan kebutuhan masyarakat dalam dunia politik.  Politik berasal dari bahasa Yunani polisteia/polis yang berarti kota/Negara yaitu kesatuan masyarakat yang mengurus dirinya sendiri dan teia artinya urus/mengurus. Maka politik didefinisikan sebagai, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan menyangkut   kepentingan dari sekelompok masyarakat atau Negara itu sendiri. Dengan kata lain politik menjadi sarana guna menata kehidupan masyarakat di suatu kota, daerah dan negara. Karena itu dalam semua tindakan berpolitik akan diahadapkan langsung dengan baik, benar, bernilai yang mengarah pada moral. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan masyarakat secara utuh atau integritas yang diajarkan oleh budaya maupun dari ilmu pengetahuan guna membantu seseorang dalam rana politik untuk mengatur system negara atas dasar nilai moral.  Moral juga berbicara mengenai perbuatan, tindakan, tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Untuk merebut kekuasaan politik praktis, para pemimpin politik mempertahankan legitimasi agar terpenuhinya rasionalisasi bagi suatu sistem untuk kekuasaan yang harus diakui oleh masyarakat, dan dengan demikian berlaku bagi masyarakat secara luas atau menyeluruh. Sistem kekuasaan politik praktis seperti ini tidak perlu diterapkan di kalangan masyarakat umum sebab Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Politik praktis memaksakan hak dengan kekuasaan semata untuk merusak kedaulatan atau demokrasi rakyat yang berada di atas para penguasa politik dan hukum. Oleh karena itu, prinsip bahwa sistem kekuasaan politik mesti disetujui oleh masyarakat karena sistem politik yang telah digunakan adalah sebagai sebuah standar pembenaran terhadap kekuasaan yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Papua.

Para elit politik praktis di Papua sekian banyak alternatif yang diajukan sebagai prsayaratan untuk menduduki kursi politik dengan alasan bahwa masyarakta belum sejahtera. Namun realitanya adalah untuk memperoleh kekuasaan semata dan memanfaatkan masyarakat demi kepentingan dirinya sendiri. Harapan untuk memperoleh kekuasaan semata dan kepentingan diri sendiri tidak perlu menjadi seorang pemimpin otoriter dan represif di atas penderitaan rakyat. Menjadi seorang pemiminp politik maupun birokrasi berarti ia harus mempunyai berjiwa kepemimpinan yang berasal dan bersumber untu rakyat, salah satunya adalah pemimpin-pemimpin di Tanah Papua ini yang sedang merakyaat. Dengan berdasar pada keadilan, kejujuran, untuk berkompeten dan berkomitmen demi mensejahterakan rakyat dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan, agama, budaya dan hidup sosial. Salah satu unsur yang dirindukan oleh masyarakat di Tanah Papua adalah kerinduan untuk menjadi tanah Papaua yang damai, aman, nyaman, dan sukses, untuk masa depan Papua yang stbail, demokratis dan sejahtera. Artinya bahwa Papua luas, besar, kaya raya dan beraneka ragam kekayana ini tidak mungkin dikelola secara amatiran, melainkan harus dengan visi dan misi yang jelas serta konsep, strategi, kebijaksanan yang benar dan tepat dari seorang pemimpin. Keniscayaan seorang pemimpin politik dan birokrasi memiliki etika, integritas, moral, kepribadian dan pengabdian yang tinggi. Dengan demikian ia mampu tampil ke depan membawa pelita, serta mampu mengguah dan memberi solusi ketika masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, apatisme dan pesimisme melanda di tengah- tengah masyarakat Papua itulah sosok pemimpin yang diharapkan dan dirindukan oleh masyarakat Papua.

Berdasar pada prinsip kebaikan, maka setiap  pemimpin politik praktis di tanah Papua mestinya mempunyai keseimbangan pengetahuan yang utuh atau integritas. Dan punya keberanian untuk berdiri menyuarakan persoalan- persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang tengah terjadi di tanah papua dan dilandasi dengan  kekuatan etika moral. Agar dengan kekuatan ini dapat membantu dan mendorong dalam mengambil keputusan untuk menjadi seorang pemimpin yang berkualitas di tengah-tengah masyarakat demi menjamin kebaikan umum.  Kualitas moral yang tangguh dan terpercaya seperti ini menjadikan sebuah landasan bagi seorang pemimpin politik praktis agar dampak baiknya dinikmati masyarakat luas bukan merugikan. Atau dengan kata lain keseimbangan itu dapat mendorong seorang pemimpin agar kepemiminannya berjalan dengan efekti dan efisin demi kepentingan bersama bukan untuk kepentingan diri semata. Namun sayangnya realitas yang terjadi di Tanah Papua tidak begitu efektif dan kondusif seorang. Karena seorang pemimpin hadir di tengah-tengah masyarakt untuk menyuarakan persoalan yang terjadi di tanah papua.

Namun dibalik Realitas politik praktis di tanah Papua sering kali terjadi konfilk antar pemimpin dan masyarakat. Karena seorang pemimpin politik hanya memenuhi asah legalitasnya tetapi tidak memiliki akseptabilitas dari masyarakat setempat. Oleh karena itu,  menjadi seorang pemimpin politik memerlukan kesiapan dan kematangan diri yang terintegrasi antara kehidupan moral dan intelektual. Agar menjadi seorang pemimpin yang berkualitas di mata rakyat demi membangun kesejahteran di atas tanah papua ini. Masyarakat menuntut masalah otoritas tidak perlu dikaitkan dengan posisi pengambilan keputusan public atau sekelompok orang yang secara objektif mampu dan memenuhi syarat yang dituntut darinya. Untuk memimpin masyarakat, melainkan memiliki otoritas objektif untuk mampu mengambil keputusn yang baik untuk kepentingan rakyat demi tercipta atas atauran main yang sama sebab Negara Indonesia adalah Negara demokrasi.

Legimitasi politik praktis yang tidak bermoral berpangkal pada sikap, tingak laku dan perilaku pemimpin yang inkonsistensial terhadap perwujudan dari tujuan utama masyarakat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang tampak kontradiktif, yakni sistem politik, ekonomi, dan hukum yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat melainkan hanya memelihara status dirinya atau kepentingan diri sendiri. Sistem kekuasan dan otoriter demikian bersifat korupsi karena meredukasikan politik yang tujuannya mengembangkan kebebasan berdemokrasi dan partisipasi masyarakat menjadi sistem birokrasi dan hukum yang reprensif dibahwa kontrol sang penguasa pemimpin politik.

Oleh karena itu, masalah utama ini perlu diperhatikan dan ditanggapi positif oleh pemegang kekuasan politik praktis di tanah papua ini. Agar praksis demokrasi sebagai ajang negosiasi yang diinginkan oleh masyarakat dapat terjadi dengan baik di tanah ini. Karena bangsa Papua sedang mengalami krisis sistem politik dan hukum yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di tanah papua di nilai tidak sehat. Sehingga tidak bisa memainkan peran sosial politik sebagai sarana yang dapat menghasilkan dan mensejahterakan masyarakat umum. Penolakan atau dinilai tidak sehat atas hukum dan politik praktis ialah sistem ini tidak bertujuan untuk menciptakan kembali sistem sosial politik yang responsive guna mensejahterahkan masyarakat. Yakni politik yang demokrasi dan menampung aspirasi rakyat yang mendorong perubahan dan pemerataan, serta hukum politik yang responsif dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat di tanah Papua. Semoga moral diutamakan sebagai sumber kebijaksanaan hidup bagi siapa pun yang hendak terjun dalam dunia politik maupun bidang lainya. Agar harapan akan Papua sebagai Tanah Damai tercipta.

 

 

 

 

Referensi:

Alexander Seran, 1999. Moral Politik Hukum, Jakarta: Obor.

Herman Musakabe, 2001. Pemimpin dan Krisis Multidimensi Etika dan moralitas kepemimpinan, Kupang:  Citra Insan Pembaru.

 

Penulis adalah Mahasiswa Tingkat I Semester I di STFT “Fajar Timur”