Andika Prakasa Segera Tarik 1.826 TNI ODHA dan Bebaskan 8 Tapol Papua

*(Oleh: Siorus Degei
Aneh Bin Ajaib, pada tanggal 1 Desember 2021 sebuah data kontoverial di hari HIV/AIDS dunia dikeluarkan oleh Panglima TNI kita yang baru, Jenderal Andika Prakasa, di mana beliau merilis 1.826 personil TNI sebagai pengidap penyakit HIV/AIDS, “ Kami tidak malu untuk mengungkapkan, karena ini fakta realita yang suka tidak suka kami hadapi. Bahwa kami juga punya prajurit yang menderita HIV hingga Aids”ungkapnya, (Baca. https://wartaplus.com. Kamis, 2-12-2021). Sungguh bukan data dan fakta yang kapalang dan kaleng-kaleng. Sebab seyogyanya bukan perkara HIV yang dikeluarkan, melainkan prestasi pembasmian HIV yang dirilis, namun entahlah, mangkali Panglima kita memiliki perhitungan dan pertimbangan lain.  Tentunya hal ini sangat menarik, sebab pada tanggal 1 Desember, tanggal kunjungan Andika Prakasa ke Papua dalam rangka peluncuran pendekatan baru penyelesaian konflik Papua, bertepatan juga dengan hari HIV/AIDS Dunia. Sehingga teruntuk mengatasi virus HIV/AIDS di tanah Papua, terlebih dikalangan TNI, data 1.826 orang itu dapat menjadi acuan penihilan HIV/AIDS di tanah Papua.
Apalagi seperti yang kita ketahui sendiri bahwa provinsi Papua merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang prosentase pengidap HIV/AIDSnya paling meroket se-Indonesia. Semisal data terbaru, 1 Desember 2021 Ketua harian Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Provinsi Papua, dr Anton Tony Mote mengatakan, jumlah data pengidap kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua hingga 1 Desember 2021 mencapai 46.967 kasus. Kasus tersebut tersebar di 29 kabupaten/kota Provinsi Papua. “Dari data jumlah terbaru untuk di Provinsi Papua yakni Jayapura 508 kasus dan Nabire 466 kasus menempati jumlah kasus tertinggi,”ungkap Ketua harian KPA Papua Anton Mote di sela-sela peringatan hari AIDS Internasional 1 Desember di Jayapura, (Baca. https://www.merdeka.com. Kamis, 2-13-2021).
Kunjungan Jenderal Andika Prakasa Disambut Pengibaran Bendera Bintang Kejora.
Berikut berkaitan dengan nuansa tanggal 1 Desember yang terkanonisasi sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. Rupanya Jenderal Andika Prakasa dan warga Indonesia digegerkan dengan beragam aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan Long March dengan hiasan pamflet bernuansa politis Papua merdeka, terhitung ada 6 tempat yang menjadi zona aksi pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Desember Di antaranya Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Paniai, dan Kota Jayapura, (https://www.kompas.tv/article/237755/ada-6-kasus-pengibaran-bendera-bintang-kejora-1-desember-2021-ini-daftar-6-lokasi-pengibarannya, Kamis, 2-12-2021, Pukul. 22:55 WIT). Bahkan, kota-kota besar di luar Papua, seperti Semarang, Surabaya, Bali, termasuk Negara tetangga Timor Leste juga menjadi zona demonstrasi yang viral. Tak terhitung aksi solidaritas warga global atas eksistensi tanggal 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua. Semisal di Bali sempat terjadi bentrokan antara Solidaritas Mahasiswa Papua, Ambon, NTT dan Organisasi Masyarakat reaksioner (Ormas), (https://tirto.id/kronologi-bentrok-massa-aksi-demo-papua-vs-ormas-pgn-di-bali-glTP, Kamis, 2-12-2021, Pukul. 22:59). Selain itu sempat terjadi pembumihangusan Barak Perusahaan Kayu berserta alat berat di Maybrat, yang dilakukan murni oleh TPNPB/OPM, dimana dengan tegas Mayor Arnoldus Koju, Pimpinan Operasi menyatakan bahwa pihaknya menolak semua bentuk pembangunan dan rencana Pemekaran dari pemerintah, mereka hanya menuntut kemerdekaan bagi bangsa Papua, (https://papua.inews.id/berita/kkb-bakar-camp-perusahaan-kayu-di-maybrat-kendaraan-dan-alat-berat-ludes-dilahap-api, Kamis, 2-12-2021, Pukul. 23: 01 WIT).
Dengan maraknya aksi pengibaran bendera bintang kejora, apakah resolusi konflik yang hendak ditempuh oleh Andika Prakasa; pendekatan pembinaan teritorial dan pendekatan komunikasi sosial telah lolos ? Mengapa masih marak Pengibaran Bendera Bintang Kejora di seluruh wilayah Papua, bahkan sebagian besar kota elit di Indonesia? Apakah visi dan misi Andika Prakasa (Panglima TNI), Listo Sigit Prabowo (Kapolri), Ignatius Yoga Pranowo (Pangdam Papua), Mathius D Fakhri (Kapolda Papua) keliru?.
Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Gor Jayapura
Dari semua aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan Long March di Papua dan di luar Papua, bahkan di luar negeri, aksi pengibaran bendera bintang kejora di Gedung Olahraga Jayapura-Papua menjadi sebuah peristiwa yang sangat kontroversial, sebab berlangsung di tempat bersejarah, yaitu dibekas kantor Hoofd van Plaatselijk (HPB) atau pemerintahan daerah, tempat Anggota Komite Nasional yang terdiri dari Nicholaas Jouwe, E.J. Bonay, Nicholaas Tanggahma, dan F. Torey, pada 19 Oktober 1961. Deklarasi perdana bangsa Papua pada 1962, yang posisinya berhadapan dengan bangunan Kantor Polisi.
Berikut kronologi singkatnya, Bravo UNIKAB, Urgent: Bintang Kejora Berkibar di Gedung Olahraga Cenderawasih Jayapura, Papua, Rabu, 01 Desember 2021. 7 Orang Mahasiswa Ditangkap di Kota Jayapura, saat Memperingati HUT ke-60 Bangsa Papua, 01 Desember 01 Desember 1961 – 01 Desember 2021. Aksi Long March Memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Papua, ke – 60: 01 Desember 1961 – 01 Desember 2021. Jayapura Kota, 01 Desember 2021, Jam: 12.45 Waktu Papua. Enam Orang Papua dan Mahasiswa Papua melakukan Aksi Long March Memperingati Hari Nasional Bangsa Papua ke – 60, bertempat di Jayapura Kota. Aksi Long March mulai perarakqn dari Gedung Olahraga Jayapura menuju Markas Komando Kepolisian Daerah Papua. Sambil membawa pamfet bertuliskan: Self Determination for West Papua, Welcoming UN High Commisioner for Human Right to West Papua, Stop Militerisme in West Papua. Dan juga membawa: Pamfet Bendera Bintang Kejora. Berikut nama-nama Pemuda dan Mahasiswa Papua; Devio Tekege. Ernest Matuan, . Luis Sitok, Maksi You, Ambros Matuan, Malvin Yobe. Zode Hilapok. Pada Jam: 13.04 Waktu Papua, Kepolisian Indonesia melakukan Penangkapan terhadap 6 Mahasiswa dan Pemuda di depan Makopolda Papua. Saat ini 6 Orang Mahasiswa dan Pemuda berada di Polda Papua, (Baca. https://jubi.co.id Kamis, 2-12-2021). Belakangan diketahui bahwa ternyata mereka berjumlah 8 orang mahasiswi, (https://jubi.co.id. Kamis, 2-12-2021).
Urgensitas Kegagalan Strategi Resolusi Andika Prakasa di Papua
Sejatinya aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan Long March oleh 8 mahasiswa Papua di GOR Cenderawasih Jayapura itu mau menegaskan beberapa hal penting
Pertama, Dengan Melakukan Penangkapan terhadap 8 Orang Mahasiwa Papua yang mengibarkan Bintang Fajar, 01 Desember 2021, POLDA Papua telah Membuktikan KEGAGALAN dari Panglima TNI, Andika Perkasa yang berkunjung ke Papua pada 30 November 2021 untuk Menawarkan Solusi Konflik di Papua. Maka, Solusi Konflik West Papua yang ditawarkan Oleh Panglima TNI telah GAGAL TOTAL. POLDA PAPUA Segera Bebaskan.
Kedua, Fakta Ketidakprofesionalan Badan Inteligen Republik Indonesia – Daerah Papua, Polresta Jayapura, terbukti dari keberhasilan Inteligen menemukan dan Menurunkan Bintang Fajar di GOR Cenderawasih Jayapura pada 01 Desember 2021. Padahal, Lokasi GOR Jayapura lebih dekat dari Mapolda Papua, tetapi Mapolda tidak Menemukannya. Justru dilacak dan ditemukan lalu diturunkan oleh Anggota Polresta Jayapura berpakaian Preman. Salut buat Inteligensi Polresta JayaFakta Kepintaran Badan Inteligen Republik Indonesia – Daerah Papua, Polresta Jayapura, terbukti dari keberhasilan Inteligen menemukan dan Menurunkan Bintang Fajar di GOR Cenderawasih Jayapura pada 01 Desember 2021. Padahal, Lokasi GOR Jayapura lebih dekat dari Mapolda Papua, tetapi Mapolda tidak Menemukannya. Justru dilacak dan ditemukan lalu diturunkan oleh Anggota Polresta Jayapura berpakaian Preman. Salut buat Inteligensi Polresta Jayapura.
Ketiga, Ternyata, Pemerintah Indonesia telah GAGAL mendidik Penglima TNI Andika Perkasa. Kegagalan itu Nyata dengan adanya Penangkapan terhadap 8 MahasisInilah.
Keempat, Fakta Kepintaran Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia – POLDA PAPUA, yang terbukti dari Penangkapan 8 Mahasiswa Papua di hari Peringatan 60 tahun HUT Manifesto Politik Kemerdekaan West Papua dan Turut serta Berpartisipasi dalam Kampanye tentang: “SELF DETERMINATION for WEST PAPUA”, STOP Militerisme in West Papua, Indonesia Segera membuka Akses bagi Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan Indonesia Segera membuka Akses bagi Kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua.
Kelima, Pengibaran Bintang Fajar di GOR Jayapura, 01 Desember 2021 adalah Bukti Kegagalan POLDA Papua.
Keenam, Pengibaran Bintang Fajar di GOR Jayapura, 01 Desember 2021 dan Penangkapan 8 Mahasiswa Papua adalah BUKTI KEGAGALAN atas Solusi Konflik di West Papua Yang Ditawarkan Oleh Panglima TNI, Andika Perkasa.
Ketujuh, Kunjungan Panglima TNI, Andika Perkasa di Papua untuk Tawarkan Solusi Konflik di West Papua telah GAGAL TOTAL. Bukti kegagalannya adalah: Pertama, Telah Terjadi Pengibaran Bintang Fajar di Gedung Olahraga (GOR) Jayapura – Provinsi Papua, pada 01 Desember 2021. Kedua, Penangkapan 8 Mahasiswa Papua. Ketiga, Kegagalan dari tawaran Solusi Panglima TNI, Andika Perkasa diperkuat lagi oleh POLDA Papua yang masih menahan 8 orang Mahasiswa Papua. Kunjungan Panglima TNI, Andika Perkasa di Papua untuk Tawarkan Solusi Konflik di West Papua telah GAGAL TOTAL.
Dan Jika tidak dibebaskan, maka Panglima TNI Andika Perkasa telah Mempermalukan Dirinya Sendiri. Dan Bahkan KAPOLDA Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri Malahan Justru Memperkuat Kegagalan Panglima TNI.
Pelabelan Makar Kepada 8 Tapol Sebagai Bentuk Tuduhan Tanpa Bukti
Menurut Emanuel Gobai, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) dan Advokat 8 Tapol menyatakan bahwa Pada prinsipnya 8 Mahasiswa Papua dilindungi oleh Asas Praduga Bersalah sehingga sekalipun ada tuduhan dugaan tindak pidana makar yang dilakukan oleh 8 Mahasiswa Papua yang merayakan hari bersejarah Papua dengan mengibarkan Bendera Bintang Kejora di GOR Cenderawasih Jayapura namun yang pasti 8 Mahasiswa Papua itu bersalah sebab hanya hakim di Pengadilan yang berwenang menyatakan mereka bersalah. Atas dasar itu, Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dalam pembelahannya akan membuktikan apakah 8 Mahasiswa Papua pengibar Bendera Bintang Kejora yang bersalah ataukan justru pemerintah yang belum melakukan kewajibannya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk melakukan pelurusan sejarah papua sesuai perintah Pasal 46, UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.
Dengan demikian jika proses penanganan 8 Tapol mau dibawa ke ranah hukum, maka kewajiban pemerintah untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah Papua sesuai amanat Otsus mesti direalisasikan sebab legalitas Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora dan Long March itu didasarkan dengan fakta hukum dan sejarah yang ada di tanah Papua.
Penarikan 1.826 TNI ODHA Sebagai Upaya Aktual Pencegahan HIV) AIDS di Papua
Selain menyelesaikan persoalan Pengibaran Bendera Bintang Kejora dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pemerintah, dalam hal ini Pangdam Cendrawasih Papua, Ignatius Yogo Triyono, dan Panglima TNI RI, Andika Prakasa, untuk sesegera mungkin mengisolasikan 1.826 personil TNI yang telah dinyatakan menderita HIV/AIDS. Hal ini sangat penting jika kita bersandar pada beberapa keniscayaan, bahwa;
Pertama, fitrah dan marwah Tentara Nasional Indonesia akan cukup tercoreng, sebab penilaian bahwa kompatan bersenjata kita tidak memiliki disiplin hidup sehat yang baik. Sebab 1.826 jiwa itu bukan jumlah yang sedikit. Bagaimana kira-kira tanggapan negara lain, paling kurang angkatan senjatanya? Pastinya mereka akan menilai bahwa melawan virus HIV/AIDS saja pasukan militer kita rentan, apalagi jika melawan angkatan bersenjata negara lain?
Kedua, prosentase penderita HIV/AIDS di Papua akan semakin meroket dahsyat, sebab jika jumlah keseluruhan penderita HIV/AIDS di Papua berjumblah 46.967, 1.826nya adalah personil TNI, sehingga bila para penderita HIV/AIDS di kalangan TNI itu dimenejerir, semisal diisolasi mandirikan, maka sedikit demi sedikit populasi penderita HIV/AIDS di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Nabire dan Kota Jayapura, juga yang berdomisili di daerah-daerah konflik, sebab potensi skandal pemerkosaan pada warga sipil terbuka lebar.
Ketiga, dengan menarik TNI, juga Polri yang terjangkit HIV/AIDS dari kontak sosial di tengah masyarakat, khususnya di daerah konflik, maka secara tidak langsung fitrah dan marwah TNI-Polri akan semakin Menyejarah, sebab telah mendukung kerja nyata Komisi Penanggulangan AIDS Papua (KPA Papua). Jadi penarikan personil TNI-Polri yang menderita HIV/AIDS sebagai bentuk upaya TNI-Polri dalam menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia, terutama di tanah konflik Papua.
Resolusi Konflik Papua Yang Aktual
Pertama, 8 Tapol mahasiswa Papua mesti segera dibebaskan, dan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk pelurusan sejarah Papua mesti menjadi acuan mekanisme hukum bagi kedelapan Tapol tersebut, agar marwah hukum Indonesia, terhindar dari pasal-pasal Makar yang ‘Karet’ di Indonesia.
Kedua, Jenderal Andika Perkasa, Listo Sigit Prabowo, Iganatius Triyono dan Mathius Fakiri untuk bersinergi untuk menarik personilnya di lapangan yang menderita HIV/AIDS sebagai upaya penanggulangan HIV/HIV dikalangan instansi keamanan dan pertahanan negara. Juga sebagai resolusi Konflik baru yang aktual atas problematika HIV/AIDS di Papua.
Ketiga, pendekatan baru Andika Prakasa yang mau diterapkan sebagai resolusi Konflik, yakni Pendekatan Pembinaan Teritorial dan Pendekatan Komunikasi Sosial tidak berdaya apa-apa, dalam artian tidak sesuai dengan karakteristik konflik Papua yang kompleks dan komprehensif. Apalagi kedatangan Jenderal Andika disambut dengan gegap-gempita Pengibaran Bendera Bintang Kejora di hampir seluruh tanah Papua-Papua barat, juga aksi pembumihangusan Perusahaan Kayu di Maybrat, mengenaskan bahwa upaya Andika tersebut telah gagal total dan kalah telak. Sehingga, resolusi tersebut mesti memakai pendekatan yang disepakati oleh kedua belah pihak, Jakarta-Papua atau Papua-Jakarta yakni Dialog Damai yang telah dirilis oleh Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebai (alm).
Dialog ini penting agar aspirasi-aspirasi rakyat Papua yang sering muncul dan akan selalu muncul setiap tanggal 1 Desember dan momen-momen lainnya, bahkan setiap hari di Papua dan diluar Papua terakomodasi dan terealisasi, semisal; Mendesak Kunjungan Komisioner Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa ( KT. HAM PBB), Reffrendum, Tolak Pembangunan dan Pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB), Penutupan PT Freeport, Penarikan Militer, dan Hak Penentuan Nasip Sendiri Bagi Bangsa Papua, bisa didialogkan secara Damai.
Keempat, Dialog Damai adalah yang difasilitasi oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2), mesti menjadi acuan semua petinggi di republik ini. Dengan catatan Dialog di sektor politik, NKRI ‘Harga Mati’ dan Papua Merdeka ‘Harga Mati’ dilakukan dengan United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) dengan dimediasikan oleh PBB berdasarkan tata mekanisme Internasional.
Dengan demikian kunjungan Panglima Tinggi TNI di Papua tidak akan sia-sia membuang uang rakyat kecil. Bahwa ada hasil sinigfikan dari kunjungan tersebut berupa tegaknya Hak Asasi, Keadilan, Kebenaran, dan perdamaian bagi kepentingan semua pihak dan perdamaian semua orang.
)* Penulis Adalah Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua
Edior: Admin
 
 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.